Peraturan Daerah Tahun 2018 Nomor 8

Tentang RENCANA DETAIL TATA RUANG DAN PERATURAN ZONASI BAGIAN WILAYAH PERKOTAAN SEWON TAHUN 2018-2038
Nomor Lembaran Daerah (LD) -
Nomor Tambahan Lembaran Daerah (TLD) -
T.E.U Badan/Pengarang -
Nomor Peraturan 8
Jenis / Bentuk Peraturan Peraturan Daerah
Singkatan Jenis / Bentuk Peraturan -
Tempat Penetapan bantul
Tanggal-Bulan-Tahun Penetapan / Pengundangan 00 - 0000
Sumber -
Subjek -
Status Peraturan Berlaku
Bahasa Indonesia
Lokasi Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Bantul
Bidang Hukum -
Abstrak Unduh Abstrak tidak tersedia
Keyword RDTR-PZ BWP SEWON 2018-2038

Ringkasan Umum

Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 8 Tahun 2018 ini menetapkan Rencana Detail Tata Ruang (RDTR) dan Peraturan Zonasi untuk Bagian Wilayah Perkotaan (BWP) Sewon dengan masa berlaku tahun 2018 hingga 2038. Peraturan ini merupakan instrumen hukum baru yang disusun untuk melaksanakan amanat Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten Bantul dan secara resmi mencabut berlakunya Peraturan Daerah Nomor 33 Tahun 2008.

Poin-Poin Utama

Dokumen ini mengatur pemanfaatan ruang seluas 2.795,06 hektar yang mencakup wilayah administrasi Desa Pendowoharjo, Timbulharjo, Bangunharjo, dan Panggungharjo. Pengaturan ruang dibagi menjadi:

  • Zona Lindung: Mencakup subzona perlindungan setempat seperti sempadan sungai dan jalan, Ruang Terbuka Hijau (RTH), serta perlindungan Cagar Budaya pada objek Panggung Krapyak dan Pos Komando Brigade X.
  • Zona Budidaya: Peruntukan bagi perumahan kepadatan sedang dan tinggi, zona perdagangan dan jasa, perkantoran, sarana pelayanan umum, serta zona industri kecil dan aneka industri.
  • Jaringan Prasarana: Rencana pengembangan sistem transportasi darat dan kereta api, jaringan energi melalui Saluran Udara Tegangan Tinggi (SUTT), telekomunikasi, serta jaringan air bersih dan sanitasi.

Prioritas & Ketentuan Teknis

Penataan wilayah Sewon diarahkan untuk mewujudkan kawasan permukiman perkotaan yang harmonis dengan dukungan sektor jasa dan pendidikan. Ketentuan teknis yang diatur antara lain:

  1. Penetapan Sub BWP Prioritas seluas 789,52 hektar yang mencakup Blok I.1 hingga Blok II.1 untuk percepatan operasionalisasi tata ruang.
  2. Kewajiban penyediaan RTH Publik paling sedikit sebesar 20 persen dari luas wilayah perencanaan untuk menjamin kualitas lingkungan sesuai penjelasan pasal 8 ayat 3.
  3. Penerapan tema pembangunan dengan konsep garden city yang terintegrasi dengan pengembangan kawasan pendidikan tinggi.
  4. Pembagian tahapan pelaksanaan program pemanfaatan ruang ke dalam 4 periode lima tahunan mulai tahun 2018 sampai 2038.

Larangan & Ketentuan Khusus

Untuk menjamin kepastian hukum dan ketertiban tata ruang, peraturan ini menetapkan beberapa larangan dan aturan peralihan:

  • Pejabat Pemerintah dilarang keras menerbitkan izin yang bertentangan dengan rencana tata ruang ini, di mana pelanggaran tersebut diancam dengan sanksi pidana sesuai ketentuan perundang-undangan.
  • Kegiatan pertambangan di Blok III.4 dinyatakan bersifat sementara dan tidak dicantumkan dalam peta rencana pola ruang jangka panjang karena harus dihentikan setelah potensi tambang habis.
  • Izin pemanfaatan ruang yang sudah dikeluarkan namun belum dilaksanakan pembangunannya dan tidak sesuai dengan zonasi baru wajib disesuaikan atau dibatalkan dengan skema ganti rugi yang layak.
  • Pemberian ganti rugi bagi pembatalan izin dilakukan dengan memperhatikan harga pasaran setempat, Nilai Jual Objek Pajak (NJOP), dan kemampuan keuangan daerah.

Ditetapkan di Bantul pada tanggal 20 Juli 2018 oleh Bupati Bantul, Suharsono.

.
Memuat PDF...
Gagal memuat PDF.