Peraturan Daerah Tahun 2018 Nomor 9

Tentang RENCANA DETAIL TATA RUANG DAN PERATURAN ZONASI BAGIAN WILAYAH PERKOTAAN KASIHAN TAHUN 2018 - 2038
Nomor Lembaran Daerah (LD) -
Nomor Tambahan Lembaran Daerah (TLD) -
T.E.U Badan/Pengarang -
Nomor Peraturan 9
Jenis / Bentuk Peraturan Peraturan Daerah
Singkatan Jenis / Bentuk Peraturan -
Tempat Penetapan bantul
Tanggal-Bulan-Tahun Penetapan / Pengundangan 20 Juli 2018
Sumber -
Subjek -
Status Peraturan Berlaku, ditetapkan pada 20 Juli 2018
Bahasa Indonesia
Lokasi Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Bantul
Bidang Hukum -
Abstrak Unduh Abstrak tidak tersedia
Keyword RDTR-PZ BWP KASIHAN

Ringkasan Umum

Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Bantul Nomor 9 Tahun 2018 merupakan regulasi baru yang menetapkan Rencana Detail Tata Ruang (RDTR) dan Peraturan Zonasi (PZ) untuk Bagian Wilayah Perkotaan (BWP) Kasihan untuk periode tahun 2018 hingga 2038. Tujuan utama peraturan ini adalah memberikan kepastian hukum dan arahan teknis dalam pemanfaatan ruang di wilayah Kecamatan Kasihan guna mewujudkan kawasan pengembangan ekonomi kreatif yang terukur dan berkelanjutan.

Poin-Poin Utama

Peraturan ini mengatur tata ruang pada wilayah seluas 3.229,20 hektar yang mencakup Desa Bangunjiwo, Tirtonirmolo, Tamantirto, dan Ngestiharjo. Poin-poin fundamental yang diatur meliputi:

  • Pembagian wilayah ke dalam 5 Sub BWP yang masing-masing memiliki karakteristik blok peruntukan yang spesifik.
  • Penetapan Pola Ruang yang terbagi menjadi Zona Lindung (melindungi ekosistem dan warisan budaya) dan Zona Budi Daya (area untuk pembangunan ekonomi dan pemukiman).
  • Rencana pengembangan Jaringan Prasarana yang komprehensif, mulai dari jaringan jalan, energi listrik, telekomunikasi, hingga sistem pengelolaan limbah dan drainase.
  • Perlindungan terhadap situs Cagar Budaya penting seperti Masjid Pathok Negoro Dongkelan dan Situs Pesanggrahan Ambarbinangun.

Prioritas & Ketentuan Teknis

Pemerintah menetapkan prioritas penanganan pada blok-blok strategis dengan ketentuan teknis sebagai berikut:

  1. Fokus utama pada pengembangan industri kreatif di kawasan Kajigelem (Kasongan, Jipangan, Gendeng, Lemahdadi) yang memproduksi gerabah, kerajinan bambu, dan wayang kulit.
  2. Penyediaan Ruang Terbuka Hijau (RTH) publik diwajibkan minimal 20 persen dari total luas wilayah perencanaan.
  3. Ketentuan Garis Sempadan Jalan (GSJ) ditetapkan secara detail, misalnya 23 meter untuk jalan arteri primer dan 15 meter untuk jalan kolektor primer diukur dari as jalan.
  4. Sistem drainase harus menerapkan prinsip zero delta Q policy dan eco-drain untuk memastikan tidak adanya tambahan debit air ke sistem hilir dan menjaga konservasi air tanah.
  5. Tahapan pelaksanaan program pembangunan dibagi ke dalam 4 periode lima tahunan selama total masa berlaku 20 tahun.

Larangan & Ketentuan Khusus

Untuk menjamin tertib tata ruang, peraturan ini menetapkan larangan dan aturan peralihan sebagai berikut:

  • Pejabat pemerintah dilarang menerbitkan izin pemanfaatan ruang yang tidak sesuai dengan rencana tata ruang ini, dengan ancaman sanksi pidana sesuai Undang-Undang Penataan Ruang.
  • Izin pemanfaatan ruang yang sudah dikeluarkan namun tidak sesuai dengan RDTR baru akan dilakukan penyesuaian, masa transisi, atau pembatalan izin dengan pemberian ganti rugi yang layak bagi masyarakat yang terdampak.
  • Pemanfaatan ruang di bawah tanah dan di ruang udara wajib mengikuti standar teknis dan perizinan yang diatur dalam peraturan zonasi.
  • Segala bentuk pelanggaran terhadap pemanfaatan ruang akan ditindak oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) di lingkungan Pemerintah Daerah.

Ditetapkan di Bantul pada tanggal 20 Juli 2018 dan ditandatangani oleh Bupati Bantul, Suharsono.

.
Memuat PDF...
Gagal memuat PDF.