Peraturan Daerah Tahun 2018 Nomor 10

Tentang PEMBENTUKAN DAN SUSUNAN ORGANISASI BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH KABUPATEN BANTUL
Nomor Lembaran Daerah (LD) -
Nomor Tambahan Lembaran Daerah (TLD) -
T.E.U Badan/Pengarang -
Nomor Peraturan 10
Jenis / Bentuk Peraturan Peraturan Daerah
Singkatan Jenis / Bentuk Peraturan -
Tempat Penetapan bantul
Tanggal-Bulan-Tahun Penetapan / Pengundangan 20 Juli 2018
Sumber -
Subjek -
Status Peraturan Berlaku, ditetapkan pada 20 Juli 2018
Bahasa Indonesia
Lokasi Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Bantul
Bidang Hukum -
Abstrak Unduh Abstrak tidak tersedia
Keyword PEMBENTUK.AN DAN SUSUNAN ORGANISASI BPBD

Ringkasan Umum

Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 10 Tahun 2018 merupakan regulasi yang mengatur tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Bantul. Peraturan ini hadir untuk menggantikan aturan lama, yaitu Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2010, karena struktur organisasi sebelumnya dianggap sudah tidak memadai dalam memenuhi kebutuhan masyarakat serta tantangan geografis dan geologis wilayah Bantul yang rawan bencana. Melalui aturan ini, status kelembagaan BPBD ditingkatkan menjadi Tipe A untuk memperkuat fungsi komando, koordinasi, dan pelaksana dalam penanggulangan bencana maupun kebakaran.

Poin-Poin Utama

Dokumen ini menetapkan bahwa BPBD adalah perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang ketenteraman, ketertiban umum, dan perlindungan masyarakat. Poin-poin fundamental dalam struktur baru ini meliputi:

  • Pemisahan peran antara Unsur Pengarah dan Unsur Pelaksana untuk memastikan kebijakan dan tindakan lapangan berjalan selaras.
  • Penyatuan sub-urusan bencana dan sub-urusan kebakaran di bawah naungan satu lembaga BPBD.
  • Status kepemimpinan tertinggi organisasi berada di bawah Kepala Badan yang bertanggung jawab langsung kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.
  • Adanya integrasi antara instansi pemerintah (TNI/Polri) dengan unsur masyarakat profesional dalam struktur organisasi.

Prioritas & Ketentuan Teknis

Peraturan ini menetapkan susunan organisasi yang mendetail dengan urutan hierarki dan teknis sebagai berikut:

  1. Kepala Badan secara ex-officio dijabat oleh Sekretaris Daerah.
  2. Unsur Pengarah terdiri dari 9 orang anggota, dengan komposisi 5 orang dari unsur pejabat pemerintah/TNI/Polri dan 4 orang dari masyarakat profesional/pakar.
  3. Kepala Pelaksana merupakan jabatan struktural pimpinan tinggi pratama (eselon II/b) yang memimpin operasional harian.
  4. Sekretariat membawahi tiga sub-bagian, yaitu Program dan Pelaporan, Umum dan Kepegawaian, serta Keuangan.
  5. Tiga bidang teknis utama meliputi: Bidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan, Bidang Kedaruratan dan Logistik, serta Bidang Rehabilitasi dan Rekonstruksi.
  6. Jabatan Sekretaris Pelaksana dan Kepala Bidang merupakan jabatan struktural administrator (eselon III/b).

Larangan & Ketentuan Khusus

Terdapat beberapa ketentuan peralihan dan batasan yang harus diperhatikan, antara lain:

  • BPBD yang dibentuk sebelum peraturan ini berlaku tetap menjalankan tugasnya secara sah hingga proses penataan organisasi baru selesai dilaksanakan.
  • Seluruh proses penataan organisasi berdasarkan aturan baru ini dibatasi waktu pelaksanaannya paling lambat tanggal 31 Desember 2018.
  • Segala rincian mengenai tugas pokok, fungsi, dan tata kerja organisasi secara spesifik akan diatur lebih lanjut melalui Peraturan Bupati.
  • Dilarang mengabaikan status ex-officio Sekretaris Daerah dalam kepemimpinan badan guna menjaga jalur koordinasi antar-perangkat daerah tetap efektif.

Ditetapkan di Bantul pada tanggal 20 Juli 2018 oleh Bupati Bantul, SUHARSONO.

.
Memuat PDF...
Gagal memuat PDF.