Peraturan Bupati Tahun 2018 Nomor 34

Tentang PEDOMAN PELAKSANAAN CASH MANAGEMENT SYSTEM DALAM TRANSAKSI NON TUNAI PADA BELANJA DAERAH
T.E.U Badan/Pengarang Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah
Nomor Peraturan 34
Jenis / Bentuk Peraturan Peraturan Bupati
Singkatan Jenis / Bentuk Peraturan -
Tempat Penetapan bantul
Tanggal-Bulan-Tahun Penetapan / Pengundangan 05 Maret 2018
Sumber -
Subjek -
Status Peraturan Berlaku, ditetapkan pada 05 Maret 2018
Bahasa Indonesia
Lokasi Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Bantul
Bidang Hukum -
Abstrak Unduh Abstrak tidak tersedia
Keyword CMS DALAM TRANSAKSI NON TUNAI

Ringkasan Umum

Peraturan Bupati Bantul Nomor 34 Tahun 2018 merupakan peraturan baru yang ditetapkan sebagai pedoman pelaksanaan Cash Management System (CMS) untuk mendukung transaksi non tunai pada belanja daerah di Kabupaten Bantul. Peraturan ini diterbitkan sebagai tindak lanjut atas tugas Bendahara Pengeluaran dalam mengelola keuangan daerah menggunakan aplikasi yang terintegrasi secara bertahap dengan SIMDA Keuangan guna meningkatkan efisiensi dan transparansi perbankan online.

Poin-Poin Utama

Dokumen ini mengatur kerangka kerja penggunaan teknologi informasi dalam administrasi keuangan daerah. Poin-poin fundamental yang diatur antara lain:

  • Pembagian peran dalam aplikasi yang terdiri dari CMS admin dan CMS user.
  • Pembatasan akses setiap Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang hanya diberikan masing-masing satu password untuk tingkatan user yang berbeda.
  • Mekanisme pendaftaran, perubahan, hingga penghapusan akses pengguna yang harus diajukan secara resmi oleh Kepala OPD kepada bank yang ditunjuk (PT Bank BPD DIY).
  • Pemanfaatan instrumen pembayaran non tunai yang meliputi kartu, cek, bilyet giro, hingga uang elektronik.

Prioritas & Ketentuan Teknis

Pelaksanaan operasional Cash Management System mengikuti urutan prioritas dan ketentuan teknis sebagai berikut:

  1. Terdapat tiga level fungsional pengguna yaitu user maker untuk menginput transaksi, user checker untuk meninjau ulang, dan user approver untuk melakukan otorisasi akhir.
  2. Batasan limit transaksi harian bagi user maker ditetapkan maksimal sebesar Rp 1.000.000.000 (satu miliar rupiah).
  3. Transaksi di atas satu miliar rupiah dapat dilakukan hanya setelah mendapatkan persetujuan dari Direktur Bank melalui mekanisme khusus.
  4. Waktu layanan transaksi dibatasi mengikuti jam kerja bank, yakni Senin hingga Kamis (08.00-16.00 WIB), Jumat (08.00-14.30 WIB), dan Sabtu khusus untuk OPD dengan 6 hari kerja (08.00-12.00 WIB).
  5. Pendaftaran pengguna wajib menyertakan identitas resmi (KTP) dan Surat Keputusan penetapan pelaksana user dari Kepala OPD.

Larangan & Ketentuan Khusus

Terdapat beberapa larangan dan aturan khusus terkait keamanan serta masa transisi peraturan ini:

  • Dilarang melakukan kesalahan pengisian password lebih dari 3 (tiga) kali berturut-turut karena sistem akan melakukan pemblokiran user ID secara otomatis.
  • Pembukaan blokir hanya dapat dilakukan melalui surat permohonan resmi atau koordinasi telepon langsung oleh Kepala OPD kepada pihak bank untuk memastikan kerahasiaan data.
  • Berdasarkan Ketentuan Peralihan, Bendahara Pengeluaran masih diizinkan melakukan pemindahbukuan secara manual melalui bank hingga paling lambat akhir Desember 2018 sebelum sistem CMS diwajibkan sepenuhnya.

Peraturan ini ditetapkan di Bantul pada tanggal 5 Maret 2018 oleh Bupati Bantul, Suharsono.

.
Memuat PDF...
Gagal memuat PDF.