Peraturan Bupati Tahun 2018 Nomor 74

Tentang PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI BANTUL NOMOR 23 TAHUN 2018 TENTANG PEDOMAN PELAKSANAAN EVALUASI KINERJA PERANGKAT DAERAH
T.E.U Badan/Pengarang -
Nomor Peraturan 74
Jenis / Bentuk Peraturan Peraturan Bupati
Singkatan Jenis / Bentuk Peraturan -
Tempat Penetapan bantul
Tanggal-Bulan-Tahun Penetapan / Pengundangan 00 - 0000
Sumber -
Subjek -
Status Peraturan Berlaku
Bahasa Indonesia
Lokasi Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Bantul
Bidang Hukum -
Abstrak Unduh Abstrak tidak tersedia
Keyword Evaluasi kinerja OPD

Ringkasan Umum

Peraturan Bupati Bantul Nomor 74 Tahun 2018 merupakan peraturan perubahan atas Peraturan Bupati Bantul Nomor 23 Tahun 2018 tentang Pedoman Pelaksanaan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah. Peraturan ini diterbitkan untuk menyempurnakan sistem penilaian kinerja Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Bantul agar lebih selaras dengan tugas pokok dan fungsi masing-masing instansi.

Poin-Poin Utama

Peraturan ini mengubah isi Lampiran I, II, dan III dari peraturan sebelumnya yang mengatur teknis penilaian. Evaluasi kinerja dibagi menjadi dua periode penilaian utama, yaitu:

  • Evaluasi untuk Triwulan I sampai dengan Triwulan III yang fokus pada proses perencanaan, pelaksanaan, pelaporan, dan capaian antara.
  • Evaluasi untuk Triwulan IV yang merupakan evaluasi komprehensif akhir tahun dengan tambahan kriteria evaluasi akuntabilitas.
  • Penilaian dibedakan secara spesifik antara instansi tingkat Kecamatan dengan instansi tingkat Dinas, Badan, Kantor, atau Sekretariat.

Prioritas & Ketentuan Teknis

Prioritas penilaian diukur berdasarkan bobot persentase pada beberapa kriteria utama sebagai berikut:

  1. Perencanaan (Bobot 25%): Menilai keselarasan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) dengan dokumen perencanaan daerah (RPJMD, Renstra, RKPD, Renja, dan KUA-PPAS) serta ketepatan penyusunan Rencana Operasional Pelaksanaan Kegiatan (ROPK).
  2. Pelaksanaan (Bobot 25% - 35%): Menilai realisasi fisik dan keuangan, penyerapan anggaran belanja langsung, serta pengumuman Rencana Umum Pengadaan (RUP) dalam sistem SIRUP.
  3. Pelaporan (Bobot 15% - 25%): Menilai kedisiplinan penyampaian laporan realisasi melalui Sistem Informasi Manajemen (SIM), indikator kinerja, dan laporan aset per triwulan.
  4. Capaian (Bobot 15% - 25%): Menilai indikator kinerja organisasi sesuai evaluasi hasil rencana kerja (Renja) dan tindak lanjut hasil pemeriksaan.
  5. Evaluasi (Bobot 10%): Khusus pada triwulan IV, mencakup evaluasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) dan hasil pemeriksaan resmi.

Larangan & Ketentuan Khusus

Terdapat beberapa ketentuan khusus dan batasan yang memengaruhi perolehan nilai kinerja:

  • Nilai maksimal untuk penyusunan ROPK hanya diberikan jika dilaksanakan maksimal 15 hari kalender setelah APBD disahkan.
  • Terdapat konsekuensi pengurangan nilai jika instansi melakukan revisi DPA lebih dari 3 kali dalam setahun.
  • Realisasi fisik dan keuangan dianggap tidak memenuhi syarat jika deviasi atau penyimpangan terhadap target mencapai 10% atau lebih.
  • Pengajuan pencairan Alokasi Dana Desa (ADD) dan Dana Desa (DD) bagi Kecamatan harus dilakukan tepat waktu sesuai triwulan bersangkutan untuk menghindari pengurangan poin capaian.

Tanggal Penetapan: 25 Juni 2018. Bupati Bantul, Suharsono.

.
Memuat PDF...
Gagal memuat PDF.