Ringkasan Umum
Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 11 Tahun 2018 adalah regulasi yang mengatur tentang Retribusi Pelayanan Pemakaman di wilayah Kabupaten Bantul. Peraturan ini ditetapkan dengan pertimbangan bahwa pemakaman yang layak merupakan hak setiap orang, sehingga Pemerintah Daerah perlu menyediakan sarana tempat pemakaman umum. Aturan ini berfungsi sebagai landasan hukum bagi pemerintah daerah untuk memungut retribusi guna menutup sebagian biaya operasional, pemeliharaan, dan penyediaan fasilitas pemakaman yang dikelola oleh daerah.
Poin-Poin Utama
Peraturan ini merinci batasan dan klasifikasi layanan pemakaman yang dikenakan pungutan daerah sebagai berikut:
- Objek Retribusi meliputi pelayanan penguburan (termasuk penggalian dan pengurukan), penggunaan lahan pemakaman, serta jasa pemindahan jenazah atau kerangka jenazah.
- Subjek Retribusi adalah orang pribadi atau badan yang memperoleh pelayanan pemakaman, sedangkan Wajib Retribusi adalah mereka yang diwajibkan melakukan pembayaran atas pemanfaatan jasa tersebut.
- Tingkat Penggunaan Jasa diukur berdasarkan jenis layanan yang dipilih, jumlah jenazah, serta jangka waktu penggunaan lahan pemakaman.
- Golongan Retribusi dikategorikan sebagai jasa umum yang bersifat non-komersial namun tetap memerlukan kontribusi pembiayaan dari masyarakat.
Prioritas & Ketentuan Teknis
Pemerintah menetapkan struktur tarif yang berbeda berdasarkan status kependudukan dan masa penggunaan lahan dengan rincian sebagai berikut:
- Untuk Penduduk Kabupaten Bantul: Pelayanan pemakaman sebesar Rp1.100.000,00 dan penggunaan lahan sebesar Rp600.000,00 untuk jangka waktu 3 tahun.
- Untuk Penduduk Luar Kabupaten Bantul: Pelayanan pemakaman sebesar Rp3.000.000,00 dan penggunaan lahan sebesar Rp600.000,00 untuk jangka waktu 3 tahun.
- Biaya Perpanjangan Lahan ditetapkan sebesar Rp200.000,00 per tahun baik untuk penduduk dalam maupun luar daerah.
- Biaya Pemindahan Jenazah atau kerangka jenazah ditetapkan flat sebesar Rp500.000,00.
- Pembayaran retribusi harus dilunasi sekaligus dan disetor ke Kas Daerah paling lambat 1 hari kerja setelah Surat Ketetapan Retribusi Daerah (SKRD) diterbitkan.
Larangan & Ketentuan Khusus
Peraturan ini juga memuat pengecualian serta sanksi tegas bagi pelanggar ketentuan:
- Pengecualian Biaya diberikan kepada penduduk miskin dan orang terlantar, dengan syarat melampirkan surat keterangan resmi dari Pemerintah Desa setempat.
- Sanksi Administratif berupa bunga sebesar 2% (dua persen) per bulan dikenakan kepada wajib retribusi yang tidak membayar tepat waktu atau kurang membayar.
- Ketentuan Pidana berupa ancaman kurungan paling lama 3 bulan atau denda paling banyak 3 kali jumlah retribusi terutang bagi mereka yang melanggar kewajiban pembayaran hingga merugikan keuangan daerah.
- Kedaluwarsa Penagihan ditetapkan setelah jangka waktu 3 tahun, kecuali jika wajib retribusi melakukan tindak pidana di bidang retribusi.
- Peninjauan Tarif dapat dilakukan paling lama 3 tahun sekali dengan memperhatikan indeks harga dan perkembangan ekonomi melalui Peraturan Bupati.
Ditetapkan di Bantul pada tanggal 20 Juli 2018 oleh Bupati Bantul, Suharsono.
.