Peraturan Daerah Tahun 2018 Nomor 12

Tentang PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANTUL NOMOR 8 TAHUN 2010 TENTANG PAJAK DAERAH
Nomor Lembaran Daerah (LD) -
Nomor Tambahan Lembaran Daerah (TLD) -
T.E.U Badan/Pengarang -
Nomor Peraturan 12
Jenis / Bentuk Peraturan Peraturan Daerah
Singkatan Jenis / Bentuk Peraturan -
Tempat Penetapan bantul
Tanggal-Bulan-Tahun Penetapan / Pengundangan 00 - 0000
Sumber -
Subjek -
Status Peraturan Berlaku
Bahasa Indonesia
Lokasi Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Bantul
Bidang Hukum -
Abstrak Unduh Abstrak tidak tersedia
Keyword PERUBAHAN PERATURAN DAERAH NOMOR 8 TAHUN 2010 TENTANG PAJAK DAERAH

Ringkasan Umum

Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Bantul Nomor 12 Tahun 2018 merupakan regulasi perubahan atas Perda Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pajak Daerah. Tujuan utama penetapan aturan ini adalah untuk melakukan penyempurnaan dan harmonisasi ketentuan pajak daerah agar selaras dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi serta menindaklanjuti Keputusan Menteri Dalam Negeri terkait pembatalan beberapa pasal pada aturan lama. Peraturan ini berfungsi sebagai landasan hukum yang lebih sistematis dalam pengelolaan pendapatan asli daerah di Kabupaten Bantul.

Poin-Poin Utama

Dokumen ini memperbarui berbagai definisi operasional dan klasifikasi pajak guna memberikan kepastian hukum bagi Wajib Pajak. Beberapa perubahan mendasar meliputi:

  • Pajak Hotel kini diperluas definisinya untuk mencakup rumah kos dengan jumlah kamar lebih dari 10 (sepuluh).
  • Pajak Hiburan mencakup segala jenis tontonan, pertunjukan, permainan, dan keramaian yang dipungut bayaran.
  • Pengaturan mekanisme administrasi perpajakan yang lebih rinci melalui penggunaan surat ketetapan seperti Surat Ketetapan Pajak Daerah (SKPD), Surat Tagihan Pajak Daerah (STPD), hingga Surat Paksa untuk penagihan utang pajak.
  • Penetapan masa pajak yang pada umumnya adalah 1 (satu) bulan kalender sebagai dasar bagi wajib pajak untuk menghitung dan melaporkan pajak terutang.

Prioritas & Ketentuan Teknis

Pemerintah daerah menetapkan besaran tarif pajak yang bervariasi untuk mendorong sektor seni budaya sekaligus mengoptimalkan pendapatan dari sektor komersial. Ketentuan teknis tersebut diatur dalam urutan sebagai berikut:

  1. Tarif Pajak Hiburan:
    • Pagelaran kesenian, tari, musik, dan busana berkelas lokal atau tradisional: 0% (nol persen).
    • Tontonan film: 25% (dua puluh lima persen).
    • Penyelenggaraan hiburan berkelas internasional (musik/kesenian): 15% (lima belas persen).
    • Diskotik, karaoke, klab malam, panti pijat, mandi uap/spa: 75% (tujuh puluh lima persen).
    • Refleksi dan pusat kebugaran (fitness center): 20% (dua puluh persen).
  2. Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan: Tarif ditetapkan sebesar 20% (dua puluh persen) dengan dasar pengenaan berupa nilai jual hasil pengambilan sesuai harga standar Gubernur.
  3. Pajak Air Tanah: Dasar pengenaan adalah Nilai Perolehan Air Tanah yang mempertimbangkan jenis sumber, lokasi, tujuan pemanfaatan, volume, dan kualitas air.

Larangan & Ketentuan Khusus

Terdapat ketentuan khusus mengenai hal-hal yang dikecualikan dari objek pajak serta batasan dalam pelaksanaan teknisnya, yaitu:

  • Larangan Pengenaan Pajak: Pagelaran kesenian rakyat atau tradisional yang bertujuan untuk pelestarian budaya serta pagelaran yang bernuansa keagamaan (religious) dilarang dikenakan pajak hiburan.
  • Ketentuan Khusus Parkir: Pajak parkir hanya dikenakan untuk penyelenggaraan tempat parkir di luar badan jalan, baik yang berkaitan dengan pokok usaha maupun yang disediakan sebagai usaha penitipan kendaraan.
  • Aturan Peralihan: Segala bentuk perhitungan volume dan tonase hasil pengambilan mineral harus berpedoman pada harga pasar yang ditetapkan oleh pejabat berwenang untuk menghindari manipulasi data pajak.

Ditetapkan di Bantul pada tanggal 20 Juli 2018 oleh Bupati Bantul, Suharsono.

.
Memuat PDF...
Gagal memuat PDF.