Peraturan Bupati Tahun 2018 Nomor 101

Tentang PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN BUPATI BANTUL NOMOR 60 TAHUN 2018 TENTANG DISIPLIN APARATUR DESA
T.E.U Badan/Pengarang -
Nomor Peraturan 101
Jenis / Bentuk Peraturan Peraturan Bupati
Singkatan Jenis / Bentuk Peraturan -
Tempat Penetapan bantul
Tanggal-Bulan-Tahun Penetapan / Pengundangan 00 - 0000
Sumber -
Subjek -
Status Peraturan Berlaku
Bahasa Indonesia
Lokasi Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Bantul
Bidang Hukum -
Abstrak Unduh Abstrak tidak tersedia
Keyword Perubahan Kedua Peraturan Bupati tentang Disiplin Aparatur Desa

Ringkasan Umum

Dokumen ini merupakan Peraturan Bupati Bantul Nomor 101 Tahun 2018 yang merupakan perubahan kedua atas peraturan sebelumnya mengenai disiplin aparatur desa. Status peraturan ini adalah perubahan yang bertujuan untuk mempertegas netralitas aparatur desa demi mewujudkan pemilihan Lurah Desa secara serentak yang jujur, adil, dan demokratis di wilayah Kabupaten Bantul.

Poin-Poin Utama

Peraturan ini melakukan perubahan pada Pasal 12 dan Pasal 16 yang mengatur tentang standar perilaku dan mekanisme penegakan disiplin bagi Pamong Desa serta staf honorer desa. Poin utama perubahan mencakup perluasan daftar larangan bagi aparatur desa, terutama terkait keterlibatan dalam politik praktis, serta memperinci prosedur pemberian sanksi administratif dari teguran hingga pemberhentian tetap.

Prioritas & Ketentuan Teknis

Prioritas peraturan ini adalah pada penegakan kepatuhan kerja dan etika jabatan dengan langkah-langkah pelaksanaan sanksi administratif yang diatur secara berurutan sebagai berikut:

  1. Pemberian teguran lisan;
  2. Pemberian teguran tertulis pertama;
  3. Pemberian teguran tertulis kedua;
  4. Pemberian teguran tertulis ketiga dengan tembusan yang disampaikan secara resmi kepada Camat.

Ketentuan teknis mengenai tenggang waktu pemberian antar tingkatan teguran adalah selama 15 hari kalender. Apabila hingga teguran ketiga tidak diindahkan, maka aparatur yang bersangkutan akan diberhentikan setelah Lurah Desa berkonsultasi dan mendapatkan rekomendasi dari Camat.

Larangan & Ketentuan Khusus

Aparatur desa dilarang keras melakukan hal-hal sebagai berikut:

  • Melakukan tindakan yang merugikan kepentingan umum atau menyalahgunakan wewenang untuk keuntungan pribadi, keluarga, atau golongan;
  • Terlibat dalam praktik Kolusi, Korupsi, dan Nepotisme (KKN) serta menerima imbalan yang memengaruhi keputusan;
  • Menjadi pengurus partai politik atau anggota organisasi terlarang;
  • Ikut serta atau terlibat dalam kampanye pemilihan umum, pemilihan Kepala Daerah, maupun kampanye pemilihan Lurah Desa;
  • Bertindak tidak netral dalam setiap tahapan pemilihan Lurah Desa;
  • Meninggalkan tugas selama 60 hari kerja secara berturut-turut atau secara akumulasi dalam kurun waktu 1 tahun tanpa alasan yang dapat dipertanggungjawabkan.

Ketentuan khusus menegaskan bahwa pelanggaran terhadap netralitas dalam pemilihan dan pelanggaran absensi 60 hari dapat mengakibatkan pemberhentian secara langsung setelah melalui prosedur konsultasi dengan pihak kecamatan.

Ditetapkan di Bantul pada tanggal 1 Oktober 2018 oleh Bupati Bantul, SUHARSONO.

.
Memuat PDF...
Gagal memuat PDF.