| Tentang | PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN BUPATI BANTUL NOMOR 60 TAHUN 2018 TENTANG DISIPLIN APARATUR DESA |
| T.E.U Badan/Pengarang | - |
| Nomor Peraturan | 101 |
| Jenis / Bentuk Peraturan | Peraturan Bupati |
| Singkatan Jenis / Bentuk Peraturan | - |
| Tempat Penetapan | bantul |
| Tanggal-Bulan-Tahun Penetapan / Pengundangan | 00 - 0000 |
| Sumber | - |
| Subjek | - |
| Status Peraturan | Berlaku |
| Bahasa | Indonesia |
| Lokasi | Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Bantul |
| Bidang Hukum | - |
| Abstrak | Unduh Abstrak tidak tersedia |
| Keyword | Perubahan Kedua Peraturan Bupati tentang Disiplin Aparatur Desa |
Dokumen ini merupakan Peraturan Bupati Bantul Nomor 101 Tahun 2018 yang merupakan perubahan kedua atas peraturan sebelumnya mengenai disiplin aparatur desa. Status peraturan ini adalah perubahan yang bertujuan untuk mempertegas netralitas aparatur desa demi mewujudkan pemilihan Lurah Desa secara serentak yang jujur, adil, dan demokratis di wilayah Kabupaten Bantul.
Peraturan ini melakukan perubahan pada Pasal 12 dan Pasal 16 yang mengatur tentang standar perilaku dan mekanisme penegakan disiplin bagi Pamong Desa serta staf honorer desa. Poin utama perubahan mencakup perluasan daftar larangan bagi aparatur desa, terutama terkait keterlibatan dalam politik praktis, serta memperinci prosedur pemberian sanksi administratif dari teguran hingga pemberhentian tetap.
Prioritas peraturan ini adalah pada penegakan kepatuhan kerja dan etika jabatan dengan langkah-langkah pelaksanaan sanksi administratif yang diatur secara berurutan sebagai berikut:
Ketentuan teknis mengenai tenggang waktu pemberian antar tingkatan teguran adalah selama 15 hari kalender. Apabila hingga teguran ketiga tidak diindahkan, maka aparatur yang bersangkutan akan diberhentikan setelah Lurah Desa berkonsultasi dan mendapatkan rekomendasi dari Camat.
Aparatur desa dilarang keras melakukan hal-hal sebagai berikut:
Ketentuan khusus menegaskan bahwa pelanggaran terhadap netralitas dalam pemilihan dan pelanggaran absensi 60 hari dapat mengakibatkan pemberhentian secara langsung setelah melalui prosedur konsultasi dengan pihak kecamatan.
Ditetapkan di Bantul pada tanggal 1 Oktober 2018 oleh Bupati Bantul, SUHARSONO.
.