Instruksi Bupati Tahun 1983 Nomor 2

Tentang Pemberian uang biaya operasional kepada para petugas operator radio VHF di Kecamatan se-Kabupaten Daerah Tingkat II Bantul
T.E.U Badan/Pengarang -
Nomor Peraturan 2
Jenis / Bentuk Peraturan Instruksi Bupati
Singkatan Jenis / Bentuk Peraturan -
Tempat Penetapan bantul
Tanggal-Bulan-Tahun Penetapan / Pengundangan 00 - 0000
Sumber -
Subjek -
Status Peraturan Berlaku
Bahasa Indonesia
Lokasi Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Bantul
Bidang Hukum -
Abstrak Unduh Abstrak tidak tersedia
Keyword -

Ringkasan Umum

Instruksi Bupati Kepala Daerah Tingkat II Bantul Nomor 02/B/Inst/Bt/1983 merupakan peraturan yang diterbitkan untuk mengatur pemberian uang biaya operasional bagi para petugas operator radio Very High Frequency (VHF) di tingkat kecamatan. Tujuan utama dari instruksi ini adalah untuk menjamin kelancaran tugas harian, menjaga stabilitas kerja, serta memberikan dukungan dana untuk pemeliharaan kesehatan bagi para petugas operasional di lapangan.

Poin-Poin Utama

  • Instruksi ini mewajibkan seluruh Camat di wilayah Kabupaten Daerah Tingkat II Bantul untuk menyalurkan tunjangan operasional kepada petugas operator radio di wilayah masing-masing.
  • Identitas petugas yang berhak menerima tunjangan telah ditetapkan secara spesifik melalui lampiran yang mencakup 17 kecamatan di seluruh Kabupaten Bantul.
  • Terdapat dokumen Ralat dengan nomor 07/B/R/1983 yang berfungsi memperbaiki kesalahan administratif penulisan nama petugas pada Kecamatan Sanden dan Kecamatan Bambanglipuro demi ketepatan penyaluran dana.

Prioritas & Ketentuan Teknis

  1. Besaran uang biaya operasional yang ditetapkan adalah sebesar Rp2.000,- (dua ribu rupiah) per orang untuk setiap bulannya.
  2. Pelaksanaan pemberian uang operasional ini mulai berlaku efektif sejak bulan April 1983.
  3. Alokasi anggaran untuk kebijakan ini dibebankan pada pos Biaya Operasional Kantor Camat yang didasarkan pada ketetapan dalam Surat Gubernur Kepala Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 911/340.

Larangan & Ketentuan Khusus

Pihak kecamatan dilarang memberikan tunjangan di luar daftar nama yang telah disahkan, kecuali terdapat perubahan resmi melalui mekanisme adendum atau ralat. Ketentuan khusus mengenai perubahan nama petugas dalam lampiran harus melalui persetujuan Sekretaris Wilayah/Daerah atas nama Bupati untuk menjamin tertib administrasi keuangan daerah.

Ditetapkan di Bantul pada tanggal 10 Maret 1983 oleh Bupati Kepala Daerah Tingkat II Bantul, Suheram Partosuputro.

.
Memuat PDF...
Gagal memuat PDF.