Peraturan Daerah Tahun 2018 Nomor 1

Tentang Kha
Nomor Lembaran Daerah (LD) -
Nomor Tambahan Lembaran Daerah (TLD) -
T.E.U Badan/Pengarang -
Nomor Peraturan 1
Jenis / Bentuk Peraturan Peraturan Daerah
Singkatan Jenis / Bentuk Peraturan -
Tempat Penetapan bantul
Tanggal-Bulan-Tahun Penetapan / Pengundangan 00 - 0000
Sumber -
Subjek -
Status Peraturan Berlaku
Bahasa Indonesia
Lokasi Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Bantul
Bidang Hukum -
Abstrak Unduh Abstrak tidak tersedia
Keyword Kha

Ringkasan Umum

Peraturan Bupati Bantul Nomor 27 Tahun 2018 mengatur tentang Tata Cara Pembagian dan Penetapan Rincian Dana Desa (DD) di Kabupaten Bantul untuk tahun anggaran 2018. Peraturan ini diterbitkan sebagai pedoman teknis pelaksanaan alokasi dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) guna membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat desa.

Poin-Poin Utama

Rincian dana untuk setiap desa dihitung secara merata dan berkeadilan berdasarkan beberapa kriteria alokasi, yaitu:

  • Alokasi Dasar: Sebesar Rp 616.345.000 per desa yang dibagi secara merata.
  • Alokasi Afirmasi: Ditujukan untuk desa tertinggal dan sangat tertinggal dengan penduduk miskin tinggi (untuk Kabupaten Bantul tahun 2018, alokasi ini tidak diberikan karena tidak ada desa dalam kategori tersebut).
  • Alokasi Formula: Dihitung berdasarkan indikator jumlah penduduk, angka kemiskinan, luas wilayah, dan indeks kesulitan geografis (IKG) desa.

Prioritas & Ketentuan Teknis

Penyaluran Dana Desa dilakukan dari Rekening Kas Umum Daerah (RKUD) langsung ke Rekening Kas Desa (RKD) dalam tiga tahap dengan pembagian sebagai berikut:

  1. Tahap I sebesar 20% dari total pagu dana desa.
  2. Tahap II sebesar 40% dari total pagu dana desa.
  3. Tahap III sebesar 40% dari total pagu dana desa.

Penggunaan dana wajib diprioritaskan untuk membiayai pelaksanaan pembangunan dan pemberdayaan masyarakat desa. Secara teknis, pelaksanaan kegiatan harus mengutamakan metode swakelola dengan memanfaatkan sumber daya manusia dan bahan baku lokal guna menyerap tenaga kerja setempat.

Larangan & Ketentuan Khusus

Terdapat sanksi tegas berupa penundaan hingga pemotongan penyaluran Dana Desa apabila terjadi hal-hal berikut:

  • Desa belum menyampaikan laporan realisasi penyerapan dan capaian output tahap sebelumnya.
  • Terdapat sisa dana di Rekening Kas Desa tahun sebelumnya yang melebihi 30%.
  • Adanya rekomendasi dari aparat pengawas fungsional daerah terkait potensi atau terjadinya penyimpangan.
  • Penyaluran tahap II dan III mensyaratkan rata-rata realisasi penyerapan minimal 75% dan capaian output minimal 50%.

Ditetapkan di Bantul pada tanggal 22 Januari 2018 oleh Bupati Bantul, Suharsono.

.
Memuat PDF...
Gagal memuat PDF.