| Tentang | PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI BANTUL NOMOR 97 TAHUN 2017 TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANTUL NOMOR 9 TAHUN 2010 TENTANG BEA PEROLEHAN HAK ATAS TANAH DAN BANGUNAN |
| T.E.U Badan/Pengarang | - |
| Nomor Peraturan | 151 |
| Jenis / Bentuk Peraturan | Peraturan Bupati |
| Singkatan Jenis / Bentuk Peraturan | - |
| Tempat Penetapan | bantul |
| Tanggal-Bulan-Tahun Penetapan / Pengundangan | 00 - 0000 |
| Sumber | - |
| Subjek | - |
| Status Peraturan | Berlaku |
| Bahasa | Indonesia |
| Lokasi | Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Bantul |
| Bidang Hukum | - |
| Abstrak | Unduh Abstrak tidak tersedia |
| Keyword | - |
Peraturan Bupati Bantul Nomor 151 Tahun 2018 merupakan regulasi perubahan atas Peraturan Bupati Bantul Nomor 97 Tahun 2017 mengenai petunjuk pelaksanaan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB). Tujuan utama dari peraturan ini adalah untuk memberikan kepastian hukum serta mendorong pertumbuhan investasi di sektor real estate melalui pemberian pengaturan khusus pada skema investasi tertentu di wilayah Kabupaten Bantul.
Peraturan ini melakukan penyesuaian terhadap beberapa definisi operasional dan mekanisme pengenaan pajak daerah, antara lain:
Pemerintah daerah menetapkan besaran pengenaan pajak yang bervariasi berdasarkan jenis perolehan dan subjek pajaknya guna memberikan insentif ekonomi sebagai berikut:
Peraturan ini menekankan bahwa setiap Wajib Pajak wajib melaporkan penghitungan pajaknya menggunakan Surat Pemberitahuan Pajak Daerah (SPPD). Terdapat ketentuan khusus mengenai verifikasi data melalui penelitian kantor dan lapangan oleh Badan Keuangan dan Aset Daerah (BKAD) untuk memastikan kesesuaian data dalam Surat Setoran Pajak Daerah (SSPD). Peraturan ini mulai berlaku secara resmi sejak tanggal diundangkan agar dapat segera memberikan dampak positif pada iklim investasi daerah.
Ditetapkan di Bantul pada tanggal 31 Desember 2018 oleh Bupati Bantul, Suharsono.
.