Peraturan Bupati Tahun 2018 Nomor 151

Tentang PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI BANTUL NOMOR 97 TAHUN 2017 TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANTUL NOMOR 9 TAHUN 2010 TENTANG BEA PEROLEHAN HAK ATAS TANAH DAN BANGUNAN
T.E.U Badan/Pengarang -
Nomor Peraturan 151
Jenis / Bentuk Peraturan Peraturan Bupati
Singkatan Jenis / Bentuk Peraturan -
Tempat Penetapan bantul
Tanggal-Bulan-Tahun Penetapan / Pengundangan 00 - 0000
Sumber -
Subjek -
Status Peraturan Berlaku
Bahasa Indonesia
Lokasi Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Bantul
Bidang Hukum -
Abstrak Unduh Abstrak tidak tersedia
Keyword -

Ringkasan Umum

Peraturan Bupati Bantul Nomor 151 Tahun 2018 merupakan regulasi perubahan atas Peraturan Bupati Bantul Nomor 97 Tahun 2017 mengenai petunjuk pelaksanaan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB). Tujuan utama dari peraturan ini adalah untuk memberikan kepastian hukum serta mendorong pertumbuhan investasi di sektor real estate melalui pemberian pengaturan khusus pada skema investasi tertentu di wilayah Kabupaten Bantul.

Poin-Poin Utama

Peraturan ini melakukan penyesuaian terhadap beberapa definisi operasional dan mekanisme pengenaan pajak daerah, antara lain:

  • Penambahan definisi Special Purpose Company (SPC) sebagai perseroan terbatas yang sahamnya dimiliki oleh dana investasi real estate berbentuk kontrak investasi kolektif.
  • Penegasan mengenai Kontrak Investasi Kolektif (KIK) dalam skema pengelolaan aset properti dan pasar modal.
  • Penetapan batasan Nilai Perolehan Objek Pajak (NPOP) dan Nilai Perolehan Objek Pajak Tidak Kena Pajak (NPOPTKP) sebagai dasar perhitungan BPHTB.
  • Pengaturan berbagai jenis perolehan hak yang mencakup jual beli, tukar menukar, hibah, waris, penggabungan usaha, peleburan usaha, hingga pemberian hak baru.

Prioritas & Ketentuan Teknis

Pemerintah daerah menetapkan besaran pengenaan pajak yang bervariasi berdasarkan jenis perolehan dan subjek pajaknya guna memberikan insentif ekonomi sebagai berikut:

  1. Pengenaan BPHTB karena waris dan hibah wasiat ditetapkan sebesar 50% dari total pajak yang seharusnya terutang.
  2. Perolehan hak untuk masyarakat berpenghasilan rendah yang dibiayai melalui Dana Investasi Real Estate (DIRE) diberikan tarif sebesar 20% dari pajak terutang.
  3. Pengenaan pajak atas pemberian Hak Pengelolaan kepada instansi pemerintah (Kementerian, Lembaga Pemerintah Non-Kementerian, Pemerintah Daerah, atau Perum Perumnas) ditetapkan sebesar 0%.
  4. Penerima Hak Pengelolaan selain instansi pemerintah yang disebutkan di atas dikenakan tarif sebesar 50%.
  5. Pengalihan hak dari pemilik properti kepada SPC dalam skema KIK-DIRE diberikan tarif khusus sebesar 20% dari pajak yang seharusnya terutang.

Larangan & Ketentuan Khusus

Peraturan ini menekankan bahwa setiap Wajib Pajak wajib melaporkan penghitungan pajaknya menggunakan Surat Pemberitahuan Pajak Daerah (SPPD). Terdapat ketentuan khusus mengenai verifikasi data melalui penelitian kantor dan lapangan oleh Badan Keuangan dan Aset Daerah (BKAD) untuk memastikan kesesuaian data dalam Surat Setoran Pajak Daerah (SSPD). Peraturan ini mulai berlaku secara resmi sejak tanggal diundangkan agar dapat segera memberikan dampak positif pada iklim investasi daerah.

Ditetapkan di Bantul pada tanggal 31 Desember 2018 oleh Bupati Bantul, Suharsono.

.
Memuat PDF...
Gagal memuat PDF.