Keputusan Bupati Tahun 2018 Nomor 78

Tentang PEMBENTUKAN PANITIA PERTIMBANGAN LANDREFORM
T.E.U Badan/Pengarang -
Nomor Peraturan 78
Jenis / Bentuk Peraturan Keputusan Bupati
Singkatan Jenis / Bentuk Peraturan -
Tempat Penetapan bantul
Tanggal-Bulan-Tahun Penetapan / Pengundangan 00 - 0000
Sumber -
Subjek -
Status Peraturan Berlaku
Bahasa Indonesia
Lokasi Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Bantul
Bidang Hukum -
Abstrak Unduh Abstrak tidak tersedia
Keyword -

Ringkasan Umum

Dokumen ini merupakan Keputusan Bupati Bantul Nomor 78 Tahun 2018 mengenai Pembentukan Panitia Pertimbangan Landreform di Kabupaten Bantul. Tujuan utama dari keputusan ini adalah sebagai langkah implementasi atas peraturan tingkat nasional terkait perincian tugas dan tata kerja pelaksanaan landreform atau reformasi agraria. Status dokumen ini adalah peraturan penetapan baru yang berfungsi sebagai dasar hukum bagi kelompok kerja di tingkat daerah dalam mengelola penataan struktur penguasaan tanah.

Poin-Poin Utama

Terdapat tiga tugas pokok yang diamanatkan kepada panitia yang baru dibentuk ini, yaitu:

  1. Merumuskan kebijakan daerah yang berkaitan dengan penyelenggaraan pelaksanaan Landreform di wilayah Kabupaten Bantul.
  2. Menyusun dan memberikan rekomendasi kebijakan kepada Bupati sebagai dasar pengambilan keputusan terkait pertanahan.
  3. Melakukan fungsi monitoring (pengawasan) serta evaluasi terhadap jalannya seluruh proses pelaksanaan landreform agar sesuai dengan aturan yang berlaku.

Prioritas & Ketentuan Teknis

Keputusan ini menitikberatkan pada koordinasi lintas sektoral untuk memastikan redistribusi tanah berjalan tepat sasaran. Ketentuan teknis yang diatur meliputi:

  • Struktur Organisasi: Panitia dipimpin oleh Bupati Bantul sebagai Pengarah, Sekretaris Daerah sebagai Ketua, dan Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Bantul sebagai Wakil Ketua.
  • Komposisi Anggota: Melibatkan berbagai instansi teknis seperti Dinas Pertanahan dan Tata Ruang, Dinas Pertanian, Kepolisian Resor (Polres), hingga unsur kewilayahan seperti Camat dan Lurah di lokasi kegiatan, serta perwakilan petani melalui HKTI.
  • Alokasi Anggaran: Segala biaya pelaksanaan kegiatan panitia dibebankan pada DIPA Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Daerah Istimewa Yogyakarta.

Larangan & Ketentuan Khusus

Terdapat ketentuan khusus mengenai akuntabilitas di mana panitia dalam melaksanakan tugasnya wajib bertanggung jawab langsung kepada Bupati Bantul. Keputusan ini bersifat segera dan mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan. Meskipun tidak merinci larangan pidana, secara administratif panitia dilarang bertindak di luar wewenang koordinasi yang telah ditetapkan dalam susunan personalia lampiran keputusan tersebut.

Ditetapkan di Bantul pada tanggal 29 Januari 2019 oleh Bupati Bantul, SUHARSONO.

.
Memuat PDF...
Gagal memuat PDF.