| Tentang | PEMBENTUKAN PANITIA PERTIMBANGAN LANDREFORM |
| T.E.U Badan/Pengarang | - |
| Nomor Peraturan | 78 |
| Jenis / Bentuk Peraturan | Keputusan Bupati |
| Singkatan Jenis / Bentuk Peraturan | - |
| Tempat Penetapan | bantul |
| Tanggal-Bulan-Tahun Penetapan / Pengundangan | 00 - 0000 |
| Sumber | - |
| Subjek | - |
| Status Peraturan | Berlaku |
| Bahasa | Indonesia |
| Lokasi | Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Bantul |
| Bidang Hukum | - |
| Abstrak | Unduh Abstrak tidak tersedia |
| Keyword | - |
Dokumen ini merupakan Keputusan Bupati Bantul Nomor 78 Tahun 2018 mengenai Pembentukan Panitia Pertimbangan Landreform di Kabupaten Bantul. Tujuan utama dari keputusan ini adalah sebagai langkah implementasi atas peraturan tingkat nasional terkait perincian tugas dan tata kerja pelaksanaan landreform atau reformasi agraria. Status dokumen ini adalah peraturan penetapan baru yang berfungsi sebagai dasar hukum bagi kelompok kerja di tingkat daerah dalam mengelola penataan struktur penguasaan tanah.
Terdapat tiga tugas pokok yang diamanatkan kepada panitia yang baru dibentuk ini, yaitu:
Keputusan ini menitikberatkan pada koordinasi lintas sektoral untuk memastikan redistribusi tanah berjalan tepat sasaran. Ketentuan teknis yang diatur meliputi:
Terdapat ketentuan khusus mengenai akuntabilitas di mana panitia dalam melaksanakan tugasnya wajib bertanggung jawab langsung kepada Bupati Bantul. Keputusan ini bersifat segera dan mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan. Meskipun tidak merinci larangan pidana, secara administratif panitia dilarang bertindak di luar wewenang koordinasi yang telah ditetapkan dalam susunan personalia lampiran keputusan tersebut.
Ditetapkan di Bantul pada tanggal 29 Januari 2019 oleh Bupati Bantul, SUHARSONO.
.