| Tentang | NILAI DAN KELAS JABATAN DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN BANTUL |
| T.E.U Badan/Pengarang | - |
| Nomor Peraturan | 149 |
| Jenis / Bentuk Peraturan | Peraturan Bupati |
| Singkatan Jenis / Bentuk Peraturan | - |
| Tempat Penetapan | bantul |
| Tanggal-Bulan-Tahun Penetapan / Pengundangan | 00 - 0000 |
| Sumber | - |
| Subjek | - |
| Status Peraturan | Berlaku |
| Bahasa | Indonesia |
| Lokasi | Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Bantul |
| Bidang Hukum | - |
| Abstrak | Unduh Abstrak tidak tersedia |
| Keyword | NILAI DAN KELAS JABATAN |
Peraturan Bupati Bantul Nomor 149 Tahun 2018 tentang Nilai dan Kelas Jabatan di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bantul merupakan regulasi yang menetapkan standar evaluasi jabatan untuk pembinaan pegawai. Peraturan ini bersifat menggantikan ketentuan sebelumnya, yaitu Peraturan Bupati Bantul Nomor 98 Tahun 2015, guna menyesuaikan dengan perubahan susunan organisasi dan kebutuhan analisis jabatan terkini sesuai dengan hasil evaluasi jabatan yang telah dilakukan.
Dokumen ini mengatur penentuan kriteria jabatan bagi Pegawai Negeri Sipil (PNS) melalui beberapa definisi teknis dan kategori jabatan utama:
Pelaksanaan evaluasi jabatan di lingkungan Pemerintah Kabupaten Bantul wajib dilakukan dengan metode Factor Evaluation System (FES). Nilai dan kelas jabatan diprioritaskan sebagai dasar teknis dalam:
Terdapat perbedaan jumlah faktor penilaian, di mana Jabatan Struktural dinilai berdasarkan 6 faktor evaluasi (seperti wewenang manajerial dan dampak program), sedangkan Jabatan Fungsional dinilai berdasarkan 9 faktor evaluasi (termasuk pengetahuan yang dibutuhkan dan lingkungan pekerjaan).
Dengan berlakunya peraturan ini, maka Peraturan Bupati Bantul Nomor 98 Tahun 2015 tentang Nilai dan Kelas Jabatan dicabut dan dinyatakan tidak berlaku. Peraturan ini mengikat seluruh perangkat daerah di Kabupaten Bantul, mulai dari Sekretariat Daerah, Dinas, Badan, hingga tingkat Kecamatan dan Unit Pelaksana Teknis (UPT). Segala rincian mengenai nilai dan kelas jabatan secara spesifik tercantum dalam Lampiran I (Struktural), Lampiran II (Fungsional), Lampiran III (Pelaksana), dan Lampiran IV (CPNS) yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari peraturan ini.
Ditetapkan di Bantul pada tanggal 31 Desember 2018 oleh Bupati Bantul, Suharsono.
.