Peraturan Bupati Tahun 2018 Nomor 149

Tentang NILAI DAN KELAS JABATAN DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN BANTUL
T.E.U Badan/Pengarang -
Nomor Peraturan 149
Jenis / Bentuk Peraturan Peraturan Bupati
Singkatan Jenis / Bentuk Peraturan -
Tempat Penetapan bantul
Tanggal-Bulan-Tahun Penetapan / Pengundangan 00 - 0000
Sumber -
Subjek -
Status Peraturan Berlaku
Bahasa Indonesia
Lokasi Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Bantul
Bidang Hukum -
Abstrak Unduh Abstrak tidak tersedia
Keyword NILAI DAN KELAS JABATAN

Ringkasan Umum

Peraturan Bupati Bantul Nomor 149 Tahun 2018 tentang Nilai dan Kelas Jabatan di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bantul merupakan regulasi yang menetapkan standar evaluasi jabatan untuk pembinaan pegawai. Peraturan ini bersifat menggantikan ketentuan sebelumnya, yaitu Peraturan Bupati Bantul Nomor 98 Tahun 2015, guna menyesuaikan dengan perubahan susunan organisasi dan kebutuhan analisis jabatan terkini sesuai dengan hasil evaluasi jabatan yang telah dilakukan.

Poin-Poin Utama

Dokumen ini mengatur penentuan kriteria jabatan bagi Pegawai Negeri Sipil (PNS) melalui beberapa definisi teknis dan kategori jabatan utama:

  • Nilai Jabatan: Nilai kumulatif dari faktor-faktor jabatan yang mempengaruhi tinggi rendahnya jenjang jabatan berdasarkan informasi jabatan.
  • Kelas Jabatan: Penentuan dan pengelompokan tingkat jabatan berdasarkan nilai suatu jabatan yang telah dievaluasi.
  • Evaluasi Jabatan: Proses penilaian jabatan secara sistematis menggunakan kriteria faktor jabatan untuk menentukan nilai dan kelas jabatan.
  • Jabatan Struktural: Kedudukan yang menunjukkan tugas memimpin satuan organisasi.
  • Jabatan Fungsional: Kedudukan yang berdasarkan pada keahlian atau keterampilan tertentu, baik yang bersifat mandiri (Tertentu) maupun tidak disyaratkan dengan angka kredit (Umum/Pelaksana).

Prioritas & Ketentuan Teknis

Pelaksanaan evaluasi jabatan di lingkungan Pemerintah Kabupaten Bantul wajib dilakukan dengan metode Factor Evaluation System (FES). Nilai dan kelas jabatan diprioritaskan sebagai dasar teknis dalam:

  1. Penyusunan atau penyempurnaan peta jabatan dan struktur organisasi.
  2. Pengangkatan pegawai dalam jabatan, mutasi, dan redistribusi pegawai.
  3. Analisis jabatan dan analisis beban kerja (ABK).
  4. Penyusunan formasi dan perumusan pengembangan pegawai.
  5. Pemberian Tunjangan Kinerja bagi pegawai.

Terdapat perbedaan jumlah faktor penilaian, di mana Jabatan Struktural dinilai berdasarkan 6 faktor evaluasi (seperti wewenang manajerial dan dampak program), sedangkan Jabatan Fungsional dinilai berdasarkan 9 faktor evaluasi (termasuk pengetahuan yang dibutuhkan dan lingkungan pekerjaan).

Larangan & Ketentuan Khusus

Dengan berlakunya peraturan ini, maka Peraturan Bupati Bantul Nomor 98 Tahun 2015 tentang Nilai dan Kelas Jabatan dicabut dan dinyatakan tidak berlaku. Peraturan ini mengikat seluruh perangkat daerah di Kabupaten Bantul, mulai dari Sekretariat Daerah, Dinas, Badan, hingga tingkat Kecamatan dan Unit Pelaksana Teknis (UPT). Segala rincian mengenai nilai dan kelas jabatan secara spesifik tercantum dalam Lampiran I (Struktural), Lampiran II (Fungsional), Lampiran III (Pelaksana), dan Lampiran IV (CPNS) yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari peraturan ini.

Ditetapkan di Bantul pada tanggal 31 Desember 2018 oleh Bupati Bantul, Suharsono.

.
Memuat PDF...
Gagal memuat PDF.