Peraturan Bupati Tahun 2019 Nomor 39

Tentang RENCANA AKSI DAERAH PENYEDIAAN AIR MINUM DAN PENYEHATAN LINGKUNGAN KABUPATEN BANTUL TAHUN 2019-2023
T.E.U Badan/Pengarang -
Nomor Peraturan 39
Jenis / Bentuk Peraturan Peraturan Bupati
Singkatan Jenis / Bentuk Peraturan -
Tempat Penetapan bantul
Tanggal-Bulan-Tahun Penetapan / Pengundangan 29 Maret 2019
Sumber -
Subjek -
Status Peraturan Berlaku, ditetapkan pada 29 Maret 2019
Bahasa Indonesia
Lokasi Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Bantul
Bidang Hukum -
Abstrak Unduh Abstrak tidak tersedia
Keyword RAD Penyediaan Air Minum dan Penyehatan Lingkungan

Ringkasan Umum

Peraturan Bupati Bantul Nomor 39 Tahun 2019 menetapkan Rencana Aksi Daerah Penyediaan Air Minum dan Penyehatan Lingkungan (RAD AMPL) untuk periode tahun 2019-2023. Peraturan ini merupakan dokumen operasional yang bertujuan memberikan landasan hukum bagi percepatan penyediaan layanan air minum dan sanitasi di Kabupaten Bantul guna mencapai target universal access serta meningkatkan derajat kesejahteraan masyarakat melalui pemenuhan kebutuhan dasar.

Poin-Poin Utama

Dokumen RAD AMPL berfungsi sebagai instrumen strategis untuk mensinkronkan berbagai program pelayanan air minum dan sanitasi dari berbagai sumber pembiayaan. Poin-poin mendasar dalam peraturan ini meliputi:

  • Kedudukan RAD AMPL sebagai acuan dalam penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD), Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah (Renja SKPD), dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).
  • Penerapan arah kebijakan yang menjadi pedoman tindakan bagi pemerintah daerah untuk mencapai sasaran pembangunan jangka menengah.
  • Penggunaan pendekatan pembangunan yang menitikberatkan pada kapasitas kelembagaan dan pemberdayaan masyarakat.
  • Penyediaan data dan target lokasi pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) di tingkat desa secara terukur.

Prioritas & Ketentuan Teknis

Dalam aspek teknis dan pelaksanaan, peraturan ini menetapkan urutan prioritas serta mekanisme koordinasi sebagai berikut:

  1. Pelaksanaan program wajib diintegrasikan ke dalam anggaran daerah dan dapat melibatkan kerja sama dengan pemerintah pusat, provinsi, dunia usaha, maupun masyarakat.
  2. Pendanaan bersifat terbuka dan diperbolehkan menggunakan sumber di luar APBD atau APBN dengan tetap mengikuti kesepakatan bersama antara pemerintah daerah dan pihak penyandang dana.
  3. Pemantauan berkala dilakukan minimal 2 (dua) kali dalam setahun oleh Kepala Perangkat Daerah untuk mengawasi perkembangan rencana pembangunan.
  4. Evaluasi dilakukan setiap akhir tahun untuk membandingkan realisasi input, output, dan outcome terhadap standar yang telah ditetapkan.
  5. Hasil pemantauan dan evaluasi wajib disampaikan kepada Bappeda dan dilaporkan kepada Bupati sebagai dasar penyusunan kebijakan tahun berikutnya.

Larangan & Ketentuan Khusus

Terdapat beberapa ketentuan khusus serta batasan yang harus ditaati oleh para pelaksana kebijakan:

  • Jika ditemukan ketidaksesuaian atau penyimpangan hasil berdasarkan pemantauan, Kepala Perangkat Daerah dilarang membiarkannya dan wajib segera melakukan tindakan perbaikan atau penyempurnaan.
  • Perubahan sasaran tahunan diperbolehkan selama tidak mengubah target pencapaian akhir tahun 2023 dan harus didokumentasikan dalam laporan resmi.
  • Masyarakat tidak boleh dibatasi haknya dalam memberikan masukan dan berhak memperoleh informasi mengenai tindak lanjut atas masukan mereka sebagai bentuk informasi publik.

Ditetapkan di Bantul pada tanggal 29 Maret 2019 oleh Bupati Bantul, Suharsono.

.
Memuat PDF...
Gagal memuat PDF.