Instruksi Bupati Tahun 1987 Nomor 1

Tentang Penyelenggaraan Latihan Usaha Ekonomi Desa (UED) Dalam Rangka Penunjangan Sistim UDKP Kecmatan Dana Bantuan Pembangunan Desa Tahun 1986/1987 Kabupaten Daeah Tingkat II Bantul
T.E.U Badan/Pengarang -
Nomor Peraturan 1
Jenis / Bentuk Peraturan Instruksi Bupati
Singkatan Jenis / Bentuk Peraturan -
Tempat Penetapan bantul
Tanggal-Bulan-Tahun Penetapan / Pengundangan 00 - 0000
Sumber -
Subjek -
Status Peraturan Berlaku
Bahasa Indonesia
Lokasi Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Bantul
Bidang Hukum -
Abstrak Unduh Abstrak tidak tersedia
Keyword -

Ringkasan Umum

Dokumen ini merupakan Instruksi Bupati Kepala Daerah Tingkat II Bantul Nomor 1 /B/Inst/Bt/1987 yang mengatur tentang penyelenggaraan Latihan Usaha Ekonomi Desa (UED). Instruksi ini dikeluarkan sebagai langkah nyata dalam memantapkan pembangunan di tingkat kecamatan guna menunjang Sistim Unit Daerah Kerja Pembangunan (UDKP). Peraturan ini merupakan tindak lanjut atas pengalokasian dana Bantuan Pembangunan Desa tahun anggaran 1986/1987 di wilayah Kabupaten Bantul.

Poin-Poin Utama

Bupati memberikan mandat kepada Kepala Kantor Pembangunan Desa dan para Camat di wilayah Kabupaten Bantul untuk melaksanakan tugas-tugas sebagai berikut:

  • Melaksanakan Latihan Usaha Ekonomi Desa sesuai dengan pedoman teknis dan jadwal yang telah ditetapkan dalam lampiran instruksi.
  • Bertanggung jawab penuh atas ketertiban dan kelancaran seluruh tahapan kegiatan, mulai dari proses persiapan hingga penutupan latihan.
  • Menyusun dan memberikan laporan pertanggungjawaban atas pelaksanaan kegiatan tersebut kepada Bupati Kepala Daerah Tingkat II Bantul.

Prioritas & Ketentuan Teknis

Pelaksanaan instruksi ini mengikuti urutan prioritas dan ketentuan teknis sebagai berikut:

  1. Penggunaan dana pembangunan desa harus sejalan dengan Instruksi Presiden Nomor 6 Tahun 1984 mengenai bantuan pembangunan daerah.
  2. Pelaksanaan pelatihan didasarkan pada petunjuk teknis Usaha Ekonomi Desa yang diterbitkan oleh Menteri Dalam Negeri dan Gubernur Kepala Daerah Istimewa Yogyakarta.
  3. Fokus utama adalah penguatan Unit Daerah Kerja Pembangunan sebagai motor penggerak ekonomi di tingkat desa dan kecamatan.

Larangan & Ketentuan Khusus

Dalam menjalankan instruksi ini, terdapat beberapa hal penting yang harus diperhatikan:

  • Pelaksana dilarang mengabaikan standar operasional yang telah ditetapkan guna menjamin keberhasilan dan efektivitas penggunaan anggaran negara.
  • Ketentuan ini bersifat mengikat dan mulai berlaku efektif sejak tanggal ditetapkan agar program pembangunan desa dapat berjalan tepat waktu.
  • Pihak terkait diwajibkan untuk menjaga koordinasi dengan instansi pengawas seperti Inspektorat Wilayah guna menghindari penyimpangan dalam pelaksanaan di lapangan.

Ditetapkan di Bantul pada tanggal 2 Januari 1987 oleh Bupati Kepala Daerah Tingkat II Bantul, K.R.T. Suryopadmo Hadiningrat.

.
Memuat PDF...
Gagal memuat PDF.