Peraturan Bupati Tahun 2019 Nomor 41

Tentang PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI BANTUL NOMOR 36 TAHUN 2018 TENTANG PEDOMAN BANTUAN REHABILITASI PASAR DESA KEPADA PEMERINTAH DESA
T.E.U Badan/Pengarang -
Nomor Peraturan 41
Jenis / Bentuk Peraturan Peraturan Bupati
Singkatan Jenis / Bentuk Peraturan -
Tempat Penetapan bantul
Tanggal-Bulan-Tahun Penetapan / Pengundangan 01 April 2019
Sumber -
Subjek -
Status Peraturan Berlaku, ditetapkan pada 01 April 2019
Bahasa Indonesia
Lokasi Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Bantul
Bidang Hukum -
Abstrak Unduh Abstrak tidak tersedia
Keyword Perubahan Pedoman Bantuan Rehabilitasi Pasar Desa

Ringkasan Umum

Peraturan Bupati Bantul Nomor 41 Tahun 2019 merupakan regulasi yang menetapkan perubahan atas Peraturan Bupati Bantul Nomor 36 Tahun 2018 tentang Pedoman Bantuan Rehabilitasi Pasar Desa kepada Pemerintah Desa. Tujuan diterbitkannya peraturan ini adalah untuk melaksanakan penyempurnaan pedoman bantuan keuangan agar sesuai dengan ketentuan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa, sehingga tercipta tata kelola anggaran yang lebih fleksibel namun tetap akuntabel.

Poin-Poin Utama

Perubahan mendasar dalam peraturan ini berfokus pada tata cara penggunaan dan status hukum dana bantuan rehabilitasi pasar desa. Beberapa poin perubahan penting dalam Pasal 12 meliputi:

  • Penegasan bahwa dana bantuan yang telah diterima di Rekening Kas Desa harus segera direalisasikan untuk pembelanjaan dan pelaksanaan kegiatan.
  • Kepastian status sisa anggaran, di mana jika kegiatan telah selesai namun masih terdapat sisa dana, maka dana tersebut menjadi hak milik Desa.
  • Adanya klausul baru yang mengatur kondisi apabila kegiatan belum dapat dilaksanakan pada tahun berjalan, maka dana tersebut tetap menjadi hak Desa dan wajib digunakan pada tahun berikutnya.

Prioritas & Ketentuan Teknis

Pemerintah menetapkan urutan prioritas dan langkah teknis dalam pelaksanaan bantuan sebagai berikut:

  1. Realisasi Pembelanjaan: Pemerintah Desa diprioritaskan untuk segera melakukan belanja kegiatan setelah dana transfer diterima.
  2. Kesesuaian Tahun Anggaran: Pelaksanaan kegiatan diupayakan selesai pada tahun anggaran yang sama dengan penerimaan bantuan di Rekening Kas Desa.
  3. Pemanfaatan Sisa Dana: Sisa anggaran dapat dimanfaatkan untuk membiayai kegiatan lain melalui mekanisme pengelolaan keuangan desa yang sah.
  4. Monitoring dan Evaluasi: Pelaksanaan kegiatan diawasi secara teknis oleh Dinas PPKBPMD melalui Tim Fasilitasi Kegiatan Bantuan Rehabilitasi Pasar Desa.

Larangan & Ketentuan Khusus

Terdapat beberapa ketentuan khusus dan batasan yang harus diperhatikan oleh Pemerintah Desa dalam menjalankan aturan ini:

  • Dana yang belum terpakai karena kegiatan tertunda tidak boleh dialihkan untuk fungsi lain secara sembarangan, melainkan wajib dilaksanakan pada tahun anggaran berikutnya untuk tujuan semula.
  • Segala bentuk pemanfaatan sisa anggaran untuk kegiatan lain harus tetap mengikuti prosedur formal dalam mekanisme pengelolaan keuangan desa.
  • Monitoring oleh tim fasilitasi bersifat mengikat untuk memastikan kualitas rehabilitasi fisik pasar desa sesuai dengan standar yang ditetapkan.

Peraturan ini ditetapkan di Bantul pada tanggal 1 April 2019 oleh Bupati Bantul, SUHARSONO.

.
Memuat PDF...
Gagal memuat PDF.