Keputusan Bupati Tahun 2018 Nomor 118

Tentang PENDIRIAN PERPUSTAKAAN SEKOLAH DASAR MUHAMMADIYAH BANTUL KOTA
T.E.U Badan/Pengarang -
Nomor Peraturan 118
Jenis / Bentuk Peraturan Keputusan Bupati
Singkatan Jenis / Bentuk Peraturan -
Tempat Penetapan bantul
Tanggal-Bulan-Tahun Penetapan / Pengundangan 00 - 0000
Sumber -
Subjek -
Status Peraturan Berlaku
Bahasa Indonesia
Lokasi Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Bantul
Bidang Hukum -
Abstrak Unduh Abstrak tidak tersedia
Keyword -

Ringkasan Umum

Keputusan Bupati Bantul Nomor 118 Tahun 2018 adalah sebuah ketetapan hukum yang diterbitkan untuk meresmikan pendirian perpustakaan sekolah pada Sekolah Dasar Muhammadiyah Bantul Kota. Dokumen ini merupakan regulasi baru yang bertujuan untuk meningkatkan mutu layanan pendidikan serta melengkapi ketersediaan berbagai sumber belajar di lingkungan sekolah guna mendukung proses pembelajaran yang lebih baik.

Poin-Poin Utama

  • Secara resmi mendirikan fasilitas perpustakaan pada Sekolah Dasar Muhammadiyah Bantul Kota.
  • Memberikan identitas atau nama resmi bagi perpustakaan tersebut dengan sebutan “MUBATA”.
  • Menetapkan lokasi atau kedudukan perpustakaan yang beralamat di Jln. KH. Agus Salim, Nomor 97 C Bantul, Daerah Istimewa Yogyakarta.
  • Penyusunan keputusan ini berlandaskan pada peraturan perundang-undangan mengenai pemerintahan daerah, pengelolaan pendidikan, serta standar nasional perpustakaan.

Prioritas & Ketentuan Teknis

  1. Penyelenggaraan perpustakaan wajib mengikuti Standard Nasional Perpustakaan Sekolah Dasar/Madrasah Ibtidaiyah sebagaimana diatur dalam Keputusan Kepala Perpustakaan Nasional Nomor 007 Tahun 2012.
  2. Pengelolaan perpustakaan diprioritaskan sebagai sarana sumber belajar untuk meningkatkan kualitas literasi dan mendukung kurikulum sekolah.
  3. Pelaksanaan teknis pengelolaan dan penyelenggaraan harus sesuai dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 21 Tahun 2015 mengenai perpustakaan.

Larangan & Ketentuan Khusus

Keputusan ini memiliki sifat final dan mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, yakni pada 1 Februari 2018. Tidak terdapat poin larangan spesifik dalam dokumen ini, namun terdapat ketentuan pembinaan di mana salinan keputusan ini wajib disampaikan kepada pihak terkait seperti Gubernur DIY, Ketua DPRD Kabupaten Bantul, dan Kepala Dinas Dikpora Kabupaten Bantul untuk memastikan koordinasi dan pengawasan berjalan sesuai dengan fungsi instansi masing-masing.

1 Februari 2018, Bupati Bantul, SUHARSONO.

.
Memuat PDF...
Gagal memuat PDF.