Ringkasan Umum
Peraturan Bupati Bantul Nomor 48 Tahun 2019 merupakan regulasi yang mengatur tentang tata kelola Sistem Informasi Desa (SID) di Kabupaten Bantul. Peraturan ini ditetapkan untuk melaksanakan amanat Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa guna mewujudkan data yang terintegrasi dan akurat. Tujuan utamanya adalah untuk mendukung program Bantul Smart City dan Smart Village serta meningkatkan kualitas pelayanan publik dan kesejahteraan masyarakat melalui pemanfaatan teknologi informasi di tingkat desa.
Poin-Poin Utama
Peraturan ini merinci beberapa aspek mendasar dalam pengoperasian sistem informasi di tingkat desa, antara lain:
- Kewajiban Desa: Setiap desa wajib menyelenggarakan SID baik secara offline maupun online sebagai pendukung pengelolaan sumber daya desa secara berkelanjutan.
- Komponen Perangkat: Penyelenggaraan SID meliputi penyediaan Hardware (perangkat keras seperti komputer dan server), Software (aplikasi yang dikembangkan oleh Diskominfo), dan Brainware (sumber daya manusia yang kompeten).
- Integrasi Sistem: SID harus terintegrasi dengan Sistem Informasi Administrasi Kependudukan (SIAK) dan sistem informasi lain yang relevan di tingkat kabupaten.
- Struktur Pengelola: Tim pengelola di tingkat desa terdiri dari penanggung jawab, koordinator pelaksana, administrator, operator, redaksi, dan kontributor.
Prioritas & Ketentuan Teknis
Pelaksanaan teknis dan prioritas anggaran diatur dengan urutan dan pembagian tanggung jawab sebagai berikut:
- Muatan Data Prioritas: SID wajib memuat data pemerintahan desa, kependudukan, statistik, potensi desa, data kemiskinan, keuangan, hingga informasi penerima program bantuan.
- Penyediaan Infrastruktur: Pemerintah Desa bertanggung jawab menyediakan hardware dan ruang operasional, sementara Pemerintah Daerah melalui Dinas Komunikasi dan Informatika bertanggung jawab atas pengembangan aplikasi dan jaringan internet/intranet.
- Pendanaan Desa: Biaya operasional tim pengelola dan pengadaan perangkat keras di tingkat desa dibebankan pada Anggaran Pendapatan Belanja Desa (APBDes) sesuai Standar Harga Barang dan Jasa (SHBJ).
- Pendanaan Daerah: Biaya pengembangan aplikasi, pembinaan kapasitas, monitoring, dan evaluasi dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).
Larangan & Ketentuan Khusus
Terdapat beberapa batasan dan aturan khusus yang wajib dipatuhi dalam pengelolaan sistem:
- Keterbukaan Informasi: Pemerintah Desa wajib mengumumkan informasi penyelenggaraan pemerintahan dan laporan keuangan secara berkala, paling singkat 6 (enam) bulan sekali.
- Hak Penolakan: Pemerintah Desa berhak menolak memberikan informasi yang dikecualikan atau tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan tentang keterbukaan informasi publik.
- Penggunaan Domain: Setiap desa wajib menggunakan sub-domain desa.id yang didaftarkan melalui Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Bantul.
- Fungsi Pembinaan: Pemerintah Daerah melalui Bappeda dan Diskominfo melakukan pengawasan ketat terhadap standarisasi format pendataan dan kualitas data untuk menjaga validitas informasi tingkat kabupaten.
Ditetapkan di Bantul pada tanggal 8 April 2019 oleh Bupati Bantul, SUHARSONO.
.