Keputusan Bupati Tahun 2018 Nomor 225

Tentang PEMBENTUKAN TIM PENILAI KESEIMBANGAN PERUBAHAN STATUS TUKAR MENUKAR HARTA BENDA WAKAF
T.E.U Badan/Pengarang -
Nomor Peraturan 225
Jenis / Bentuk Peraturan Keputusan Bupati
Singkatan Jenis / Bentuk Peraturan -
Tempat Penetapan bantul
Tanggal-Bulan-Tahun Penetapan / Pengundangan 11 Mei 2018
Sumber -
Subjek -
Status Peraturan Berlaku, ditetapkan pada 11 Mei 2018
Bahasa Indonesia
Lokasi Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Bantul
Bidang Hukum -
Abstrak Unduh Abstrak tidak tersedia
Keyword -

Ringkasan Umum

Dokumen ini merupakan Keputusan Bupati Bantul Nomor 225 Tahun 2018 yang menetapkan pembentukan tim khusus untuk mengevaluasi aspek keseimbangan dalam proses tukar menukar (pertukaran) aset atau harta benda wakaf. Tujuan utama peraturan ini adalah memastikan bahwa setiap perubahan status aset wakaf tetap memberikan manfaat yang optimal bagi kemaslahatan umat, baik di bidang ekonomi, sosial, pendidikan, maupun keadilan sosial. Keputusan ini merupakan langkah administratif untuk meningkatkan daya guna aset wakaf melalui pengawasan ketat terhadap aset penggantinya.

Poin-Poin Utama

Keputusan ini merinci pembentukan Tim Penilai Keseimbangan Perubahan Status Tukar Menukar Harta Benda Wakaf dengan poin-poin utama sebagai berikut:

  • Pembentukan tim kerja yang bersifat lintas sektoral untuk menilai kesetaraan nilai dan manfaat harta benda penukar.
  • Tim tersebut bertanggung jawab langsung kepada Bupati Bantul dalam memberikan bahan pertimbangan kebijakan.
  • Landasan hukum utama yang digunakan mencakup Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf dan Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2006.

Prioritas & Ketentuan Teknis

Dalam menjalankan fungsinya, tim penilai wajib mengikuti urutan langkah dan kriteria teknis sebagai berikut:

  1. Penghitungan Nilai dan Manfaat: Melakukan analisis mendalam terhadap nilai ekonomis dan kemanfaatan harta benda penukar dibandingkan dengan aset asli.
  2. Survei Lokasi: Melaksanakan peninjauan lapangan (field survey) secara langsung untuk memverifikasi kondisi fisik aset penukar.
  3. Lokasi Strategis: Memastikan bahwa aset pengganti berada di wilayah yang strategis dan memiliki potensi tinggi untuk dikembangkan (easy to develop).
  4. Penyusunan Telaah: Membuat laporan telaah hasil penilaian sebagai dasar rekomendasi pemberian izin dari Bupati.
  5. Pelaporan: Menyampaikan seluruh hasil pelaksanaan tugas secara formal kepada pimpinan daerah.

Larangan & Ketentuan Khusus

Terdapat beberapa ketentuan khusus dan batasan yang diatur dalam keputusan ini:

  • Ketentuan Berlaku Surut: Keputusan ini ditetapkan pada 11 Mei 2018, namun dinyatakan mulai berlaku surut sejak tanggal 7 Februari 2018.
  • Komposisi Tim: Keanggotaan tim bersifat tetap dan terdiri dari unsur Kementerian Agama, Badan Wakaf Indonesia (BWI), Majelis Ulama Indonesia (MUI), Kantor Pertanahan (BPN), Inspektorat Daerah, dan perwakilan Nadzir.
  • Standar Kelayakan: Harta benda penukar dilarang memiliki kualitas atau nilai manfaat yang lebih rendah daripada aset wakaf yang dilepaskan, guna menjamin hak-hak umat tetap terjaga.

Ditetapkan di Bantul pada tanggal 11 Mei 2018 oleh Bupati Bantul, SUHARSONO.

.
Memuat PDF...
Gagal memuat PDF.