Peraturan Bupati Tahun 2019 Nomor 86

Tentang MEKANISME PENGGUNAAN UTANG/PINJAMAN PADA BADAN LAYANAN UMUM DAERAH RUMAH SAKIT UMUM DAERAH PANEMBAHAN SENOPATI KABUPATEN BANTUL
T.E.U Badan/Pengarang Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumberdaya Manusia
Nomor Peraturan 86
Jenis / Bentuk Peraturan Peraturan Bupati
Singkatan Jenis / Bentuk Peraturan -
Tempat Penetapan bantul
Tanggal-Bulan-Tahun Penetapan / Pengundangan 26 Agustus 2019
Sumber -
Subjek -
Status Peraturan Berlaku, ditetapkan pada 26 Agustus 2019
Bahasa Indonesia
Lokasi Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Bantul
Bidang Hukum -
Abstrak Unduh Abstrak tidak tersedia
Keyword -

Ringkasan Umum

Peraturan ini merupakan regulasi yang ditetapkan untuk menjaga stabilitas kemampuan keuangan RSUD Panembahan Senopati Kabupaten Bantul. Mengingat adanya keterlambatan penerimaan klaim dari BPJS Kesehatan, rumah sakit yang telah menerapkan pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah (PPK-BLUD) ini diberikan kewenangan hukum untuk melakukan utang atau pinjaman. Tujuannya adalah agar pemberian pelayanan kesehatan kepada masyarakat tetap berjalan secara optimal meskipun terjadi kendala arus kas.

Poin-Poin Utama

Beberapa poin mendasar yang diatur dalam peraturan ini meliputi definisi dan tata cara pinjaman bagi BLUD:

  • Utang/Pinjaman didefinisikan sebagai kewajiban yang timbul dari peristiwa masa lalu yang penyelesaiannya mengakibatkan aliran keluar sumber daya ekonomi BLUD.
  • Jenis pinjaman yang diperbolehkan adalah pinjaman jangka pendek dengan jangka waktu manfaat kurang dari 1 (satu) tahun.
  • Pinjaman bertujuan untuk menutup selisih (gap) antara jumlah kas yang tersedia dengan proyeksi pengeluaran kas dalam satu tahun anggaran.
  • Agunan atau jaminan yang digunakan untuk pinjaman ini adalah Berita Acara Klaim dari Jaminan Kesehatan Nasional yang dikelola oleh BPJS Kesehatan.

Prioritas & Ketentuan Teknis

Mekanisme pengajuan dan pelaksanaan pinjaman diatur secara sistematis sebagai berikut:

  1. Direktur atau Pemimpin BLUD wajib mengajukan persetujuan rencana pinjaman kepada Bupati melalui Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD).
  2. TAPD bertugas melakukan telaah teknis atas rencana pinjaman tersebut sebelum Bupati memberikan surat persetujuan atau penolakan.
  3. Setelah mendapat surat persetujuan, Pemimpin BLUD menandatangani perjanjian pinjaman dengan pihak perbankan atau pemberi pinjaman.
  4. Pencairan plafon pinjaman hanya diperkenankan apabila BPJS Kesehatan belum membayar klaim jaminan yang telah jatuh tempo.
  5. Plafon pinjaman yang dicairkan harus dicatat dalam dokumen Rencana Bisnis dan Anggaran (RBA) BLUD.

Larangan & Ketentuan Khusus

Peraturan ini juga membatasi penggunaan dana pinjaman hanya untuk kebutuhan operasional mendesak, yaitu:

  • Pengadaan obat-obatan dan bahan medis habis pakai.
  • Pengadaan bahan makanan pasien dan barang persediaan seperti alat tulis kantor atau bahan bakar ambulans.
  • Pembayaran biaya langganan utilitas seperti listrik, air, internet, dan telepon, serta biaya pengelolaan sampah medis.
  • Pembayaran gaji pegawai non-pegawai negeri sipil atau tenaga alih daya (outsourcing).
  • Pembayaran kembali utang/pinjaman harus dilunasi dalam tahun anggaran yang berkenaan atau tahun anggaran berikutnya.
  • Pemimpin BLUD dilarang melampaui nilai ambang batas pembayaran bunga dan pokok yang telah ditetapkan dalam RBA.

Ditetapkan di Bantul pada tanggal 26 Agustus 2019 oleh Bupati Bantul, Suharsono.

.
Memuat PDF...
Gagal memuat PDF.