Peraturan Bupati Tahun 2019 Nomor 100

Tentang PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN BUPATI BANTUL NOMOR 5 TAHUN 2016 TENTANG PENYELENGGARAAN TUGAS BELAJAR DAN IZIN BELAJAR PEGAWAI NEGERI SIPIL
T.E.U Badan/Pengarang -
Nomor Peraturan 100
Jenis / Bentuk Peraturan Peraturan Bupati
Singkatan Jenis / Bentuk Peraturan -
Tempat Penetapan bantul
Tanggal-Bulan-Tahun Penetapan / Pengundangan 18 Oktober 2019
Sumber -
Subjek -
Status Peraturan Berlaku, ditetapkan pada 18 Oktober 2019
Bahasa Indonesia
Lokasi Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Bantul
Bidang Hukum -
Abstrak Unduh Abstrak tidak tersedia
Keyword IZIN BELAJAR

Ringkasan Umum

Dokumen ini merupakan Peraturan Bupati Bantul Nomor 100 Tahun 2019 yang merupakan perubahan kedua atas Peraturan Bupati Bantul Nomor 5 Tahun 2016 mengenai penyelenggaraan Tugas Belajar dan Izin Belajar bagi Pegawai Negeri Sipil (PNS). Peraturan ini diterbitkan untuk melakukan penyesuaian aturan agar selaras dengan kebutuhan Perangkat Daerah serta dalam rangka meningkatkan kualitas sumber daya manusia di lingkungan Pemerintah Kabupaten Bantul agar lebih profesional dan kompeten.

Poin-Poin Utama

Perubahan mendasar dalam peraturan ini berfokus pada pembaruan persyaratan teknis bagi PNS yang ingin mengajukan Izin Belajar sebagaimana diatur dalam Pasal 21, antara lain:

  • Masa Kerja: PNS wajib telah memiliki masa kerja paling sedikit 1 (satu) tahun terhitung sejak diangkat sebagai PNS penuh.
  • Kinerja dan Disiplin: Penilaian kinerja satu tahun terakhir minimal bernilai Baik, tidak sedang menjalani hukuman disiplin tingkat sedang atau berat, serta tidak sedang dalam status pemberhentian sementara.
  • Integritas: Tidak pernah melakukan pelanggaran kode etik PNS tingkat sedang atau berat dalam kurun waktu 2 (dua) tahun terakhir.
  • Linearitas Pendidikan: Bidang studi yang ditempuh harus mendukung pelaksanaan tugas jabatan dan linier dengan pendidikan saat pengangkatan CPNS, kecuali bagi mereka yang menempuh program S2 Manajerial.
  • Standar Akademik: Program studi yang dipilih wajib memiliki akreditasi minimal B dari lembaga yang berwenang.

Prioritas & Ketentuan Teknis

Pelaksanaan teknis izin belajar menekankan pada aspek legalitas administratif dan efisiensi anggaran dengan urutan prioritas sebagai berikut:

  1. PNS wajib mendapatkan surat rekomendasi resmi dari Kepala BKPP (Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan) sebelum memulai pendidikan.
  2. Seluruh biaya pendidikan merupakan tanggung jawab pribadi PNS yang bersangkutan (mandiri) dan tidak dibebankan pada anggaran daerah.
  3. Program studi yang diikuti diutamakan berlokasi di wilayah Daerah Istimewa Yogyakarta.
  4. Pemberian pengecualian terhadap syarat akreditasi dan lokasi wilayah dapat dilakukan apabila program studi yang diambil termasuk kategori langka sesuai analisis kebutuhan formasi dengan persetujuan tertulis dari Bupati.

Larangan & Ketentuan Khusus

Peraturan ini menetapkan batasan ketat serta aturan peralihan untuk menjamin kepastian hukum, yaitu:

  • Larangan Metode Belajar: PNS dilarang keras mengikuti program pendidikan yang menggunakan format kelas jauh dan/atau kelas sabtu-minggu yang dapat mengganggu jam kerja efektif.
  • Keabsahan Dokumen Lama: Surat Tugas Belajar dan Izin Belajar yang telah diterbitkan sebelum berlakunya peraturan ini tetap dinyatakan sah dan berlaku sampai masa pendidikan berakhir.
  • Aturan PNS Mutasi: PNS yang bermutasi dari luar daerah dan sedang menempuh pendidikan tetap dapat melanjutkan izin belajarnya selama syarat-syaratnya tidak bertentangan dengan peraturan ini.
  • Ketentuan Khusus S2: PNS yang sudah terlanjur menempuh pendidikan S2 manajerial namun belum selesai saat aturan ini diundangkan, tetap dapat diberikan Surat Izin Belajar secara resmi.

Peraturan ini ditetapkan di Bantul pada tanggal 18 Oktober 2019 dan ditandatangani oleh Bupati Bantul, SUHARSONO.

.
Memuat PDF...
Gagal memuat PDF.