Ringkasan Umum
Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 15 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Rumah Susun merupakan regulasi baru yang diterbitkan untuk mengatasi permasalahan keterbatasan lahan dan meningkatnya kebutuhan hunian di Kabupaten Bantul. Tujuan utama peraturan ini adalah memberikan kepastian hukum dalam penyediaan hunian yang layak, sehat, dan terjangkau, serta mencegah timbulnya kawasan permukiman kumuh melalui pemanfaatan ruang yang lebih efektif dan efisien.
Poin-Poin Utama
- Penyelenggaraan rumah susun mencakup rangkaian kegiatan sistematis mulai dari perencanaan, pembangunan, penguasaan, pemanfaatan, hingga pengelolaan dan pengendalian.
- Jenis rumah susun dibagi menjadi empat kategori, yaitu: Rumah Susun Umum (untuk masyarakat berpenghasilan rendah), Rumah Susun Khusus, Rumah Susun Negara, dan Rumah Susun Komersial.
- Bukti kepemilikan yang diakui adalah SHM Sarusun untuk kepemilikan di atas tanah hak milik/HGB, serta SKBG Sarusun untuk kepemilikan di atas tanah negara atau tanah wakaf dengan sistem sewa.
- Pembangunan dapat dilaksanakan di atas tanah hak milik, tanah negara, tanah pengelolaan, Tanah Desa (kasultanan/kadipaten), maupun tanah wakaf melalui perjanjian tertulis.
- Pemilik unit wajib membentuk PPPSRS (Perhimpunan Pemilik dan Penghuni Satuan Rumah Susun) sebagai badan hukum untuk mengelola bagian, benda, dan tanah bersama.
Prioritas & Ketentuan Teknis
- Pelaku pembangunan Rumah Susun Komersial diwajibkan menyediakan Rumah Susun Umum sekurang-kurangnya 20% dari total luas lantai bangunan yang dibangun.
- Pembangunan wajib memenuhi persyaratan teknis meliputi tata bangunan (peruntukan dan arsitektur) serta keandalan bangunan yang mencakup keselamatan, kesehatan, kenyamanan, dan kemudahan.
- Prasarana lingkungan harus memiliki jalan utama dan jalan pembantu dengan lebar minimal 5 meter untuk menjamin akses evakuasi dan sirkulasi penghuni.
- Fasilitas sosial wajib tersedia secara proporsional, seperti satu unit PAUD dan Balai Pengobatan untuk setiap 200 unit Sarusun.
- Penyediaan utilitas umum mencakup jaringan air bersih, listrik, sistem pembuangan sampah terpilah (reduce, reuse, recycle), serta sistem drainase yang terpisah dari saluran limbah rumah tangga.
- Lahan pemakaman umum harus disediakan dengan perhitungan luasan 3,75 meter persegi dikali dua jiwa untuk setiap unit Sarusun yang dibangun.
Larangan & Ketentuan Khusus
- Pelaku pembangunan dilarang membangun di atas tanah hak pengelolaan tanpa terlebih dahulu menyelesaikan status Hak Guna Bangunan (HGB) atau hak pakai sesuai ketentuan perundang-undangan.
- Dilarang melakukan pembangunan tanpa melakukan pemisahan Sarusun, bagian bersama, dan benda bersama yang dituangkan dalam gambar teknis dan uraian NPP (Nilai Perbandingan Proporsional).
- Pemilik dilarang menyewakan unit miliknya tanpa perjanjian tertulis yang sah dan tanpa mendaftarkannya kepada pihak PPPSRS.
- Pelanggaran terhadap kewajiban penyediaan prasarana atau legalitas status tanah dapat dikenakan sanksi pidana kurungan paling lama 3 bulan atau denda administratif maksimal sebesar Rp50.000.000,00.
- Setiap perubahan fungsi atau peruntukan rumah susun wajib mendapatkan izin tertulis kembali dari Bupati atau pejabat yang ditunjuk.
Ditetapkan di Bantul pada tanggal 23 Desember 2019 dan ditandatangani oleh Bupati Bantul, Suharsono.
.