| Tentang | DEWAN PENGAWAS BADAN LAYANAN UMUM DAERAH PADA RUMAH SAKIT UMUM DAERAH PANEMBAHAN SENOPATI KABUPATEN BANTUL |
| T.E.U Badan/Pengarang | Rumah Sakit Umum Daerah |
| Nomor Peraturan | 90 |
| Jenis / Bentuk Peraturan | Peraturan Bupati |
| Singkatan Jenis / Bentuk Peraturan | - |
| Tempat Penetapan | Bantul |
| Tanggal-Bulan-Tahun Penetapan / Pengundangan | 12 Desember 2019 |
| Sumber | - |
| Subjek | - |
| Status Peraturan | Berlaku, ditetapkan pada 12 Desember 2019 |
| Bahasa | Indonesia |
| Lokasi | Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Bantul |
| Bidang Hukum | - |
| Abstrak | Unduh Abstrak tidak tersedia |
| Keyword | DEWAN PENGAWAS BADAN LAYANAN UMUM DAERAH PADA RUMAH SAKIT UMUM DAERAH PANEMBAHAN SENOPATI KABUPATEN BANTUL |
Peraturan Bupati Bantul Nomor 90 Tahun 2019 merupakan landasan hukum yang mengatur mengenai pembentukan, kedudukan, tugas, dan wewenang Dewan Pengawas pada Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Panembahan Senopati Kabupaten Bantul. Peraturan ini diterbitkan untuk melaksanakan ketentuan mengenai Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) dan secara resmi mencabut Peraturan Bupati Bantul Nomor 68 Tahun 2017. Fokus utama peraturan ini adalah memastikan adanya pengawasan internal yang bersifat non-teknis perumahsakitan guna meningkatkan profesionalisme pengelolaan rumah sakit.
Dokumen ini mengatur bahwa Dewan Pengawas adalah unit non-struktural yang bersifat independen dan bertanggung jawab kepada Bupati. Keanggotaan Dewan Pengawas terdiri dari 5 (lima) orang yang meliputi: 2 (dua) orang pejabat Perangkat Daerah yang membidangi BLUD, 2 (dua) orang pejabat Perangkat Daerah yang membidangi pengelolaan keuangan daerah, dan 1 (satu) orang tenaga ahli yang kompeten. Tugas pokok mereka mencakup penentuan arah kebijakan rumah sakit, pemberian nasihat kepada Pejabat Pengelola, serta pemantauan terhadap kinerja keuangan maupun non-keuangan berdasarkan prinsip corporate governance.
Peraturan ini menekankan pada mekanisme pendukung kelancaran tugas melalui pengangkatan Sekretaris Dewan Pengawas dan penetapan alokasi biaya operasional yang dimuat dalam Rencana Bisnis dan Anggaran (RBA). Adapun urutan besaran honorarium yang diatur berdasarkan tanggung jawab adalah sebagai berikut:
Terdapat persyaratan ketat dan larangan bagi anggota Dewan Pengawas untuk menjaga integritas lembaga, di antaranya:
Ditetapkan di Bantul pada tanggal 12 September 2019 oleh Bupati Bantul, Suharsono.
.