Peraturan Bupati Tahun 2019 Nomor 90

Tentang DEWAN PENGAWAS BADAN LAYANAN UMUM DAERAH PADA RUMAH SAKIT UMUM DAERAH PANEMBAHAN SENOPATI KABUPATEN BANTUL
T.E.U Badan/Pengarang Rumah Sakit Umum Daerah
Nomor Peraturan 90
Jenis / Bentuk Peraturan Peraturan Bupati
Singkatan Jenis / Bentuk Peraturan -
Tempat Penetapan Bantul
Tanggal-Bulan-Tahun Penetapan / Pengundangan 12 Desember 2019
Sumber -
Subjek -
Status Peraturan Berlaku, ditetapkan pada 12 Desember 2019
Bahasa Indonesia
Lokasi Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Bantul
Bidang Hukum -
Abstrak Unduh Abstrak tidak tersedia
Keyword DEWAN PENGAWAS BADAN LAYANAN UMUM DAERAH PADA RUMAH SAKIT UMUM DAERAH PANEMBAHAN SENOPATI KABUPATEN BANTUL

Ringkasan Umum

Peraturan Bupati Bantul Nomor 90 Tahun 2019 merupakan landasan hukum yang mengatur mengenai pembentukan, kedudukan, tugas, dan wewenang Dewan Pengawas pada Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Panembahan Senopati Kabupaten Bantul. Peraturan ini diterbitkan untuk melaksanakan ketentuan mengenai Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) dan secara resmi mencabut Peraturan Bupati Bantul Nomor 68 Tahun 2017. Fokus utama peraturan ini adalah memastikan adanya pengawasan internal yang bersifat non-teknis perumahsakitan guna meningkatkan profesionalisme pengelolaan rumah sakit.

Poin-Poin Utama

Dokumen ini mengatur bahwa Dewan Pengawas adalah unit non-struktural yang bersifat independen dan bertanggung jawab kepada Bupati. Keanggotaan Dewan Pengawas terdiri dari 5 (lima) orang yang meliputi: 2 (dua) orang pejabat Perangkat Daerah yang membidangi BLUD, 2 (dua) orang pejabat Perangkat Daerah yang membidangi pengelolaan keuangan daerah, dan 1 (satu) orang tenaga ahli yang kompeten. Tugas pokok mereka mencakup penentuan arah kebijakan rumah sakit, pemberian nasihat kepada Pejabat Pengelola, serta pemantauan terhadap kinerja keuangan maupun non-keuangan berdasarkan prinsip corporate governance.

Prioritas & Ketentuan Teknis

Peraturan ini menekankan pada mekanisme pendukung kelancaran tugas melalui pengangkatan Sekretaris Dewan Pengawas dan penetapan alokasi biaya operasional yang dimuat dalam Rencana Bisnis dan Anggaran (RBA). Adapun urutan besaran honorarium yang diatur berdasarkan tanggung jawab adalah sebagai berikut:

  1. Ketua Dewan Pengawas menerima honorarium sebesar 35% (tiga puluh lima persen) dari gaji dan tunjangan Direktur.
  2. Anggota Dewan Pengawas menerima honorarium sebesar 30% (tiga puluh persen) dari gaji dan tunjangan Direktur.
  3. Sekretaris Dewan Pengawas menerima honorarium sebesar 15% (lima belas persen) dari gaji dan tunjangan Direktur.

Larangan & Ketentuan Khusus

Terdapat persyaratan ketat dan larangan bagi anggota Dewan Pengawas untuk menjaga integritas lembaga, di antaranya:

  • Anggota harus berusia paling tinggi 60 (enam puluh) tahun dan berijazah minimal Strata Satu (S-1).
  • Dilarang menjadi pengurus partai politik, calon kepala daerah, atau calon anggota legislatif.
  • Anggota akan diberhentikan sementara jika menjadi tersangka tindak pidana kejahatan dan diberhentikan secara tetap jika terbukti melakukan kecurangan yang merugikan BLUD atau negara.
  • Masa jabatan ditetapkan selama 5 (lima) tahun dan dapat diangkat kembali sebanyak satu kali masa jabatan selama masih memenuhi persyaratan hukum.

Ditetapkan di Bantul pada tanggal 12 September 2019 oleh Bupati Bantul, Suharsono.

.
Memuat PDF...
Gagal memuat PDF.