Keputusan Bupati Tahun 2019 Nomor 57

Tentang PEMBENTUKAN TIM EVALUASI KINERJA PERANGKAT DAERAH DI PEMERINTAH KABUPATEN BANTUL TAHUN 2019
T.E.U Badan/Pengarang BAPPEDA
Nomor Peraturan 57
Jenis / Bentuk Peraturan Keputusan Bupati
Singkatan Jenis / Bentuk Peraturan -
Tempat Penetapan Bantul
Tanggal-Bulan-Tahun Penetapan / Pengundangan 24 Januari 2019
Sumber -
Subjek -
Status Peraturan Berlaku, ditetapkan pada 24 Januari 2019
Bahasa Indonesia
Lokasi Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Bantul
Bidang Hukum -
Abstrak Unduh Abstrak tidak tersedia
Keyword Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah

Ringkasan Umum

Dokumen ini merupakan Keputusan Bupati Bantul Nomor 57 Tahun 2019 yang mengatur tentang pembentukan tim khusus untuk mengevaluasi kinerja instansi pemerintah di lingkungan Kabupaten Bantul. Peraturan ini bersifat sebagai instrumen pelaksanaan (executing regulation) untuk menjalankan amanat Peraturan Bupati mengenai pedoman evaluasi kinerja tahun 2019 agar tercipta tata kelola pemerintahan yang akuntabel.

Poin-Poin Utama

Keputusan ini menetapkan struktur organisasi dan uraian tugas bagi tim evaluasi dengan poin-poin sebagai berikut:

  • Pembentukan Tim Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Pemerintah Kabupaten Bantul Tahun 2019.
  • Penetapan susunan dan personalia tim yang terdiri dari jajaran pimpinan daerah, pejabat struktural, hingga staf teknis.
  • Pemberian wewenang kepada tim untuk melakukan pemantauan dan penilaian terhadap capaian kerja setiap organisasi perangkat daerah.
  • Penegasan bahwa tim dalam melaksanakan tugasnya wajib memberikan laporan pertanggungjawaban langsung kepada Bupati Bantul.

Prioritas & Ketentuan Teknis

Pelaksanaan evaluasi didasarkan pada urutan prioritas jabatan dan pendanaan sebagai berikut:

  1. Pembina: Sekretaris Daerah Kabupaten Bantul memiliki peran sebagai pengarah kebijakan tim.
  2. Ketua: Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) bertindak sebagai pimpinan operasional tim evaluasi.
  3. Sekretaris: Kepala Bidang Pengendalian, Penelitian dan Pengembangan Bappeda bertanggung jawab atas urusan administratif.
  4. Anggota: Melibatkan unsur dari Inspektorat, Badan Keuangan dan Aset Daerah (BKAD), serta Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan (BKPP).
  5. Sumber Dana: Seluruh biaya operasional tim sepenuhnya dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Bantul Tahun Anggaran 2019.

Larangan & Ketentuan Khusus

Keputusan ini memiliki sifat final untuk tahun anggaran berjalan dan mulai berlaku pada tanggal ditetapkan. Ketentuan khusus yang perlu diperhatikan adalah seluruh anggota tim harus berasal dari jabatan yang relevan dengan fungsi pengawasan dan perencanaan daerah. Tidak terdapat klausul mengenai larangan khusus selain kewajiban penggunaan anggaran yang harus sesuai dengan peraturan perundang-undangan mengenai pengelolaan keuangan daerah.

Ditetapkan di Bantul pada tanggal 24 Januari 2019 oleh Bupati Bantul, Suharsono.

.
Memuat PDF...
Gagal memuat PDF.