Peraturan Bupati Tahun 2020 Nomor 30

Tentang PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI BANTUL NOMOR 19 TAHUN 2020 TENTANG PEDOMAN BANTUAN KEUANGAN KHUSUS KEPADA KALURAHAN
T.E.U Badan/Pengarang Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumberdaya Manusia
Nomor Peraturan 30
Jenis / Bentuk Peraturan Peraturan Bupati
Singkatan Jenis / Bentuk Peraturan -
Tempat Penetapan Bantul
Tanggal-Bulan-Tahun Penetapan / Pengundangan 31 Maret 2020
Sumber -
Subjek -
Status Peraturan Dicabut
Dicabut oleh :
Merubah:

Bahasa Indonesia
Lokasi Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Bantul
Bidang Hukum -
Abstrak Unduh Abstrak tidak tersedia
Keyword Perubahan perbub BKK,BKK Kalurahan,kalurahan,bkk

Ringkasan Umum

Peraturan Bupati Bantul Nomor 30 Tahun 2020 merupakan peraturan perubahan atas Peraturan Bupati Bantul Nomor 19 Tahun 2020 mengenai pedoman Bantuan Keuangan Khusus (BKK) kepada Kalurahan. Peraturan ini diterbitkan sebagai respon kebijakan pemerintah daerah untuk membantu meringankan beban ekonomi masyarakat yang terdampak pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) melalui modifikasi kegiatan pembangunan di tingkat desa.

Poin-Poin Utama

Peraturan ini menekankan pada mekanisme pengusulan dan verifikasi kegiatan yang dibiayai oleh BKK agar lebih tepat sasaran. Beberapa poin pentingnya adalah:

  • Kegiatan BKK harus direncanakan atau diusulkan oleh Lurah berdasarkan aspirasi dari Kelompok Sasaran.
  • Lurah wajib mengajukan proposal tertulis kepada Bupati dengan tembusan kepada Dinas PPKBPMD dan Panewu setempat.
  • Sebelum proposal dikirim, Pemerintah Kalurahan harus melakukan verifikasi mendalam mengenai kesiapan kelompok, rencana swadaya masyarakat, serta kelayakan teknis dan anggaran kegiatan.
  • Dokumen usulan harus lengkap mencakup surat permohonan, pakta integritas, berita acara verifikasi, dan uraian rencana kegiatan.

Prioritas & Ketentuan Teknis

Terdapat penyesuaian khusus pada pelaksanaan BKK selama masa darurat Covid-19 tahun 2020, dengan urutan prioritas sebagai berikut:

  1. Pemerintah Kalurahan yang belum memulai kegiatan wajib melakukan perubahan rencana penggunaan anggaran.
  2. Mengalokasikan anggaran untuk belanja upah paling banyak sebesar 30% (tiga puluh persen) dari total anggaran kegiatan.
  3. Memprioritaskan kegiatan fisik yang dilaksanakan secara gotong royong, seperti pembangunan rabat beton (cor blok), bangket, dan infrastruktur sejenisnya.

Larangan & Ketentuan Khusus

Peraturan ini juga memuat batasan waktu dan prosedur administratif yang ketat bagi perangkat desa:

  • Pengajuan proposal BKK dibatasi paling lambat tanggal 30 April pada tahun anggaran sebelumnya.
  • Perubahan rencana penggunaan dana BKK untuk upah kerja wajib ditetapkan melalui perubahan penjabaran APB Kalurahan dengan Peraturan Lurah.
  • Hasil perubahan penjabaran tersebut harus ditindaklanjuti dengan memuatnya ke dalam Peraturan Kalurahan tentang Perubahan APB Kalurahan sebagai dasar hukum pengelolaan keuangan desa yang sah.

Ditetapkan di Bantul pada tanggal 31 Maret 2020 oleh Bupati Bantul, Suharsono.

.
Memuat PDF...
Gagal memuat PDF.