Keputusan Bupati Tahun 2020 Nomor 94

Tentang PEMBENTUKAN TIM PENGELOLA LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA KABUPATEN BANTUL
T.E.U Badan/Pengarang Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumberdaya Manusia
Nomor Peraturan 94
Jenis / Bentuk Peraturan Keputusan Bupati
Singkatan Jenis / Bentuk Peraturan -
Tempat Penetapan Bantul
Tanggal-Bulan-Tahun Penetapan / Pengundangan 10 Februari 2020
Sumber -
Subjek -
Status Peraturan Berlaku, ditetapkan pada 10 Februari 2020
Bahasa Indonesia
Lokasi Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Bantul
Bidang Hukum -
Abstrak Unduh Abstrak tidak tersedia
Keyword PEMBENTUKAN TIM PENGELOLA LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA KABUPATEN BANTUL ,lhkpn,pengelola lhkpn

Ringkasan Umum

Keputusan Bupati Bantul Nomor 94 Tahun 2020 menetapkan pembentukan Tim Pengelola Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) di lingkungan Pemerintah Kabupaten Bantul. Peraturan ini merupakan kebijakan baru yang bertujuan untuk mengelola proses pelaporan harta kekayaan secara lebih efektif, efisien, dan transparan demi mewujudkan penyelenggaraan negara yang bersih dan bebas dari praktik korupsi.

Poin-Poin Utama

  • Pembentukan tim khusus yang bertanggung jawab atas pengelolaan administrasi dan pengawasan LHKPN bagi pejabat di Kabupaten Bantul.
  • Pelaksanaan pengelolaan data kepegawaian yang komprehensif bagi seluruh pejabat yang masuk dalam kategori wajib lapor.
  • Pengintegrasian sistem pelaporan daerah dengan standar nasional untuk memastikan akurasi data harta kekayaan penyelenggara negara.

Prioritas & Ketentuan Teknis

Pemerintah menetapkan langkah-langkah pelaksanaan teknis melalui urutan prioritas tugas sebagai berikut:

  1. Melakukan koordinasi berkala dengan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Republik Indonesia dalam hal monitoring dan evaluasi kepatuhan.
  2. Mengingatkan secara aktif kepada pejabat wajib lapor untuk memenuhi kewajiban penyampaian dan pengumuman laporan harta kekayaan.
  3. Melaporkan seluruh hasil pelaksanaan tugas pengelolaan secara langsung kepada Bupati Bantul.
  4. Segala biaya yang timbul akibat operasional tim ini dibebankan seluruhnya pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Bantul Tahun Anggaran 2020.

Larangan & Ketentuan Khusus

Peraturan ini memberikan kewenangan tegas kepada tim untuk mengusulkan atau memberikan rekomendasi mengenai penjatuhan hukuman disiplin kepada pejabat yang tidak mematuhi kewajiban penyampaian LHKPN. Keputusan ini mulai berlaku secara sah pada tanggal ditetapkan dan bersifat mengikat bagi seluruh personalia yang tercantum dalam struktur organisasi tim.

10 Februari 2020 - SUHARSONO

.
Memuat PDF...
Gagal memuat PDF.