| Tentang | PENUNJUKAN PEJABAT KUASA BENDAHARA UMUM DAERAH KABUPATEN BANTUL TAHUN ANGGARAN 2020 |
| T.E.U Badan/Pengarang | Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah |
| Nomor Peraturan | 541 |
| Jenis / Bentuk Peraturan | Keputusan Bupati |
| Singkatan Jenis / Bentuk Peraturan | - |
| Tempat Penetapan | Bantul |
| Tanggal-Bulan-Tahun Penetapan / Pengundangan | 31 Desember 2019 |
| Sumber | - |
| Subjek | - |
| Status Peraturan | Berlaku, ditetapkan pada 31 Desember 2019 |
| Bahasa | Indonesia |
| Lokasi | Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Bantul |
| Bidang Hukum | - |
| Abstrak | Unduh Abstrak tidak tersedia |
| Keyword | PENUNJUKAN PEJABAT KUASA BENDAHARA UMUM DAERAH KABUPATEN BANTUL TAHUN ANGGARAN 2020 |
Keputusan Bupati Bantul Nomor 541 Tahun 2019 merupakan instrumen hukum yang menetapkan penunjukan Pejabat Kuasa Bendahara Umum Daerah Kabupaten Bantul untuk Tahun Anggaran 2020. Tujuan utama peraturan ini adalah untuk mendukung kelancaran pelaksanaan tugas Bendahara Umum Daerah dalam mengelola keuangan daerah secara transparan dan akuntabel sesuai dengan regulasi perbendaharaan negara yang berlaku.
Peraturan ini merinci pendelegasian wewenang kepada sejumlah pejabat tertentu di lingkungan pemerintah daerah untuk menjalankan fungsi-fungsi spesifik dalam manajemen keuangan. Para pejabat tersebut diberikan mandat untuk melakukan penatausahaan investasi, pengelolaan utang dan piutang, hingga penagihan pajak daerah. Secara organisasi, para pejabat yang ditunjuk ini wajib menyampaikan laporan pertanggungjawaban langsung kepada Pejabat Pengelola Keuangan Daerah (PPKD) Kabupaten Bantul.
Fokus utama dari penunjukan pejabat ini adalah untuk memastikan siklus pencairan dan penerimaan dana daerah berjalan tepat waktu dengan rincian teknis sebagai berikut:
Dalam pelaksanaannya, seluruh biaya yang muncul sebagai konsekuensi dari keputusan ini dibebankan sepenuhnya pada anggaran belanja daerah tahun 2020. Pejabat yang ditunjuk dilarang melakukan tindakan di luar kewenangan teknis yang telah ditentukan dalam lampiran peraturan. Peraturan ini mulai berlaku efektif pada tanggal 2 Januari 2020 sebagai dasar operasional keuangan di awal tahun anggaran.
Ditetapkan di Bantul pada tanggal 31 Desember 2019 oleh Bupati Bantul, Suharsono.
.