Keputusan Bupati Tahun 2019 Nomor 541

Tentang PENUNJUKAN PEJABAT KUASA BENDAHARA UMUM DAERAH KABUPATEN BANTUL TAHUN ANGGARAN 2020
T.E.U Badan/Pengarang Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah
Nomor Peraturan 541
Jenis / Bentuk Peraturan Keputusan Bupati
Singkatan Jenis / Bentuk Peraturan -
Tempat Penetapan Bantul
Tanggal-Bulan-Tahun Penetapan / Pengundangan 31 Desember 2019
Sumber -
Subjek -
Status Peraturan Berlaku, ditetapkan pada 31 Desember 2019
Bahasa Indonesia
Lokasi Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Bantul
Bidang Hukum -
Abstrak Unduh Abstrak tidak tersedia
Keyword PENUNJUKAN PEJABAT KUASA BENDAHARA UMUM DAERAH KABUPATEN BANTUL TAHUN ANGGARAN 2020

Ringkasan Umum

Keputusan Bupati Bantul Nomor 541 Tahun 2019 merupakan instrumen hukum yang menetapkan penunjukan Pejabat Kuasa Bendahara Umum Daerah Kabupaten Bantul untuk Tahun Anggaran 2020. Tujuan utama peraturan ini adalah untuk mendukung kelancaran pelaksanaan tugas Bendahara Umum Daerah dalam mengelola keuangan daerah secara transparan dan akuntabel sesuai dengan regulasi perbendaharaan negara yang berlaku.

Poin-Poin Utama

Peraturan ini merinci pendelegasian wewenang kepada sejumlah pejabat tertentu di lingkungan pemerintah daerah untuk menjalankan fungsi-fungsi spesifik dalam manajemen keuangan. Para pejabat tersebut diberikan mandat untuk melakukan penatausahaan investasi, pengelolaan utang dan piutang, hingga penagihan pajak daerah. Secara organisasi, para pejabat yang ditunjuk ini wajib menyampaikan laporan pertanggungjawaban langsung kepada Pejabat Pengelola Keuangan Daerah (PPKD) Kabupaten Bantul.

Prioritas & Ketentuan Teknis

Fokus utama dari penunjukan pejabat ini adalah untuk memastikan siklus pencairan dan penerimaan dana daerah berjalan tepat waktu dengan rincian teknis sebagai berikut:

  1. Penyiapan anggaran kas dan dokumen Surat Penyediaan Dana (SPD).
  2. Penerbitan serta penandatanganan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) untuk belanja rutin maupun belanja modal.
  3. Penyimpanan bukti asli kepemilikan kekayaan daerah serta dokumen investasi seperti sertifikat saham pada PT Bank BPD DIY.
  4. Pemantauan terhadap bank atau lembaga keuangan yang ditunjuk untuk menampung penerimaan dan pengeluaran APBD.
  5. Penyusunan laporan pajak dan daftar transaksi harian untuk menjamin akurasi data keuangan.

Larangan & Ketentuan Khusus

Dalam pelaksanaannya, seluruh biaya yang muncul sebagai konsekuensi dari keputusan ini dibebankan sepenuhnya pada anggaran belanja daerah tahun 2020. Pejabat yang ditunjuk dilarang melakukan tindakan di luar kewenangan teknis yang telah ditentukan dalam lampiran peraturan. Peraturan ini mulai berlaku efektif pada tanggal 2 Januari 2020 sebagai dasar operasional keuangan di awal tahun anggaran.

Ditetapkan di Bantul pada tanggal 31 Desember 2019 oleh Bupati Bantul, Suharsono.

.
Memuat PDF...
Gagal memuat PDF.