Peraturan Bupati Tahun 2020 Nomor 42

Tentang PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN BUPATI BANTUL NOMOR 24 TAHUN 2018 TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANTUL NOMOR 7 TAHUN 2012 TENTANG PENGELOLAAN DANA BERGULIR
T.E.U Badan/Pengarang Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah
Nomor Peraturan 42
Jenis / Bentuk Peraturan Peraturan Bupati
Singkatan Jenis / Bentuk Peraturan -
Tempat Penetapan Bantul
Tanggal-Bulan-Tahun Penetapan / Pengundangan 20 April 2020
Sumber -
Subjek -
Status Peraturan Berlaku, ditetapkan pada 20 April 2020
Merubah:

Bahasa Indonesia
Lokasi Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Bantul
Bidang Hukum -
Abstrak Unduh Abstrak tidak tersedia
Keyword PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN BUPATI BANTUL NOMOR 24 TAHUN 2018 TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANTUL NOMOR 7 TAHUN 2012 TENTANG PENGELOLAAN DANA BERGULIR

Ringkasan Umum

Dokumen ini merupakan Peraturan Bupati (PERBUP) Bantul Nomor 42 Tahun 2020 yang mengatur tentang perubahan kedua atas petunjuk pelaksanaan pengelolaan Dana Bergulir di Kabupaten Bantul. Peraturan ini diterbitkan untuk menyesuaikan efisiensi dan efektivitas pengelolaan dana sesuai dengan tugas pokok serta fungsi Perangkat Daerah guna meningkatkan pelayanan administratif di bidang perekonomian masyarakat.

Poin-Poin Utama

Perubahan utama dalam peraturan ini terletak pada struktur pengelola dan pembagian kewenangan unit kerja. Pengelolaan Dana Bergulir kini dilaksanakan secara terpadu oleh:

  • Kepala BKAD yang bertindak sebagai Pejabat Pengelola Keuangan Daerah (PPKD).
  • Kepala Organisasi Perangkat Daerah (OPD) terkait sebagai pengelola teknis dana di bidangnya masing-masing.
  • Bendahara Pengelola yang ditempatkan pada setiap OPD pengelola untuk menangani urusan keuangan dana tersebut.

Pengelola dan bendahara ditetapkan melalui Keputusan Bupati yang difasilitasi oleh Bagian Administrasi Perekonomian Sekretariat Daerah.

Prioritas & Ketentuan Teknis

Pemanfaatan dana bergulir diprioritaskan untuk menggerakkan ekonomi kerakyatan melalui pembagian tugas OPD sebagai berikut:

  1. Dinas Koperasi, UKM, dan Perindustrian: Fokus pada UMKM, Pengembangan Industri Kecil (PIK), dan permodalan koperasi.
  2. Dinas Perdagangan: Mengelola dana khusus bagi pengrajin di Pasar Seni Gabusan (PSG).
  3. Dinas Pertanian, Pangan, Kelautan, dan Perikanan: Fokus pada revolving ternak, usaha perikanan, dan program alih profesi penambang pasir.
  4. Dinas Pengendalian Penduduk, KB, PMD: Fokus pada Pemberdayaan Ekonomi Keluarga Miskin (PEKM) dan Kelompok Usaha Peningkatan Kesejahteraan (KUPK).
  5. Pelaporan: Pengelola wajib melaporkan realisasi penyaluran dan pengembalian dana setiap triwulan, paling lambat tanggal 10 pada bulan berikutnya.

Larangan & Ketentuan Khusus

Peraturan ini juga menetapkan standar klasifikasi kualitas piutang untuk menjaga kesehatan keuangan daerah sebagai berikut:

  1. Piutang Lancar: Masa tunggakan 0 tahun dengan nilai investasi penuh 100%.
  2. Piutang Kurang Lancar: Masa tunggakan 0 sampai 3 tahun dengan cadangan investasi 25%.
  3. Piutang Tidak Lancar/Diragukan: Masa tunggakan 3 sampai 5 tahun dengan cadangan investasi 50%.
  4. Piutang Macet: Masa tunggakan lebih dari 5 tahun dengan cadangan investasi 100% atau dianggap sebagai risiko penuh.

Ditetapkan di Bantul pada tanggal 20 April 2020 oleh Bupati Bantul, SUHARSONO.

.
Memuat PDF...
Gagal memuat PDF.