| Tentang | PERUBAHAN KETIGA ATAS PERATURAN BUPATI BANTUL NOMOR 39 TAHUN 2018 TENTANG TATA CARA PEMBERIAN PENGURANGAN PAJAK BUMI DAN BANGUNAN PERDESAAN DAN PERKOTAAN |
| T.E.U Badan/Pengarang | Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah |
| Nomor Peraturan | 54 |
| Jenis / Bentuk Peraturan | Peraturan Bupati |
| Singkatan Jenis / Bentuk Peraturan | - |
| Tempat Penetapan | Bantul |
| Tanggal-Bulan-Tahun Penetapan / Pengundangan | 11 Mei 2020 |
| Sumber | - |
| Subjek | - |
| Status Peraturan |
Berlaku, ditetapkan pada 11 Mei 2020
Merubah: |
| Bahasa | Indonesia |
| Lokasi | Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Bantul |
| Bidang Hukum | - |
| Abstrak | Unduh Abstrak tidak tersedia |
| Keyword | PERUBAHAN KETIGA ATAS PERATURAN BUPATI BANTUL NOMOR 39 TAHUN 2018 TENTANG TATA CARA PEMBERIAN PENGURANGAN PAJAK BUMI DAN BANGUNAN PERDESAAN DAN PERKOTAAN |
Peraturan Bupati Bantul Nomor 54 Tahun 2020 merupakan Perubahan Ketiga atas Peraturan Bupati Bantul Nomor 39 Tahun 2018 mengenai tata cara pemberian pengurangan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB P2). Aturan ini diterbitkan sebagai langkah responsif pemerintah daerah untuk menyesuaikan pemberian keringanan pajak bagi Wajib Pajak yang terdampak secara ekonomi atau berkontribusi dalam penanganan wabah dan kejadian luar biasa, guna menjaga kesejahteraan masyarakat di Kabupaten Bantul.
Peraturan ini mempertegas dan menambah kategori Wajib Pajak serta objek pajak yang dapat menerima pengurangan, yaitu:
Besaran pengurangan pajak yang diberikan diatur secara spesifik dengan urutan sebagai berikut:
Secara teknis, permohonan harus diajukan tertulis kepada Kepala Badan Keuangan dan Aset Daerah (BKAD) dengan melampirkan fotokopi Surat Pemberitahuan Pajak Terutang (SPPT) atau Surat Ketetapan Pajak Daerah (SKPD) yang dimohonkan.
Ditetapkan di Bantul pada tanggal 11 Mei 2020 oleh Bupati Bantul, Suharsono.
.