Peraturan Bupati Tahun 2020 Nomor 54

Tentang PERUBAHAN KETIGA ATAS PERATURAN BUPATI BANTUL NOMOR 39 TAHUN 2018 TENTANG TATA CARA PEMBERIAN PENGURANGAN PAJAK BUMI DAN BANGUNAN PERDESAAN DAN PERKOTAAN
T.E.U Badan/Pengarang Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah
Nomor Peraturan 54
Jenis / Bentuk Peraturan Peraturan Bupati
Singkatan Jenis / Bentuk Peraturan -
Tempat Penetapan Bantul
Tanggal-Bulan-Tahun Penetapan / Pengundangan 11 Mei 2020
Sumber -
Subjek -
Status Peraturan Berlaku, ditetapkan pada 11 Mei 2020
Merubah:

Bahasa Indonesia
Lokasi Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Bantul
Bidang Hukum -
Abstrak Unduh Abstrak tidak tersedia
Keyword PERUBAHAN KETIGA ATAS PERATURAN BUPATI BANTUL NOMOR 39 TAHUN 2018 TENTANG TATA CARA PEMBERIAN PENGURANGAN PAJAK BUMI DAN BANGUNAN PERDESAAN DAN PERKOTAAN

Ringkasan Umum

Peraturan Bupati Bantul Nomor 54 Tahun 2020 merupakan Perubahan Ketiga atas Peraturan Bupati Bantul Nomor 39 Tahun 2018 mengenai tata cara pemberian pengurangan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB P2). Aturan ini diterbitkan sebagai langkah responsif pemerintah daerah untuk menyesuaikan pemberian keringanan pajak bagi Wajib Pajak yang terdampak secara ekonomi atau berkontribusi dalam penanganan wabah dan kejadian luar biasa, guna menjaga kesejahteraan masyarakat di Kabupaten Bantul.

Poin-Poin Utama

Peraturan ini mempertegas dan menambah kategori Wajib Pajak serta objek pajak yang dapat menerima pengurangan, yaitu:

  • Wajib Pajak orang pribadi yang meliputi veteran pejuang, pensiunan, masyarakat berpenghasilan rendah, serta pemilik lahan pertanian/perikanan dengan hasil terbatas termasuk pelungguh dan pengarem-arem.
  • Wajib Pajak badan yang mengalami kerugian, kesulitan likuiditas, atau sedang melakukan investasi di tahun pertama dan kedua.
  • Objek pajak yang terkena bencana alam (gempa, tsunami, banjir, dll) maupun sebab luar biasa lainnya seperti kebakaran atau wabah hama tanaman.
  • Lembaga layanan publik dan pelestarian, mencakup rumah sakit swasta, perguruan tinggi swasta, dan kawasan cagar budaya.

Prioritas & Ketentuan Teknis

Besaran pengurangan pajak yang diberikan diatur secara spesifik dengan urutan sebagai berikut:

  1. Sebesar 75% untuk objek pajak milik veteran pejuang kemerdekaan dan pembela kemerdekaan.
  2. Paling tinggi 75% untuk lahan pertanian terbatas, Tanah Kas Desa, pensiunan, dan warga berpenghasilan rendah.
  3. Paling tinggi 100% bagi objek pajak yang terkena bencana alam atau penyebab luar biasa lainnya.
  4. Paling tinggi 50% bagi Wajib Pajak yang terdampak atau berkontribusi dalam penanganan wabah atau kejadian luar biasa.
  5. Sebesar 25% untuk rumah sakit swasta dan paling tinggi 50% untuk Perguruan Tinggi Swasta (PTS).
  6. Paling tinggi 75% untuk objek pajak di kawasan cagar budaya.

Secara teknis, permohonan harus diajukan tertulis kepada Kepala Badan Keuangan dan Aset Daerah (BKAD) dengan melampirkan fotokopi Surat Pemberitahuan Pajak Terutang (SPPT) atau Surat Ketetapan Pajak Daerah (SKPD) yang dimohonkan.

Larangan & Ketentuan Khusus

  • Wajib Pajak dilarang mengajukan permohonan pengurangan jika masih memiliki tunggakan PBB P2 selama 2 tahun pajak sebelumnya, kecuali untuk objek yang terkena bencana alam.
  • Permohonan tidak dapat diajukan apabila Wajib Pajak juga sedang mengajukan keberatan atas pajak yang terutang pada tahun pajak yang sama.
  • Ketentuan Peralihan: Khusus bagi Wajib Pajak yang terdampak wabah atau kejadian luar biasa, batas waktu pengajuan permohonan diberikan kelonggaran hingga paling lambat 1 bulan setelah berakhirnya masa tanggap darurat yang ditetapkan.

Ditetapkan di Bantul pada tanggal 11 Mei 2020 oleh Bupati Bantul, Suharsono.

.
Memuat PDF...
Gagal memuat PDF.