Peraturan Bupati Tahun 2020 Nomor 20

Tentang PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI BANTUL NOMOR 13 TAHUN 2019 TENTANG PENERAPAN SISTEM APLIKASI TERINTEGRASI DALAM PERENCANAAN, PENGELOLAAN KEUANGAN DAN PENGENDALIAN PEMBANGUNAN DAERAH
T.E.U Badan/Pengarang BAPPEDA
Nomor Peraturan 20
Jenis / Bentuk Peraturan Peraturan Bupati
Singkatan Jenis / Bentuk Peraturan -
Tempat Penetapan Bantul
Tanggal-Bulan-Tahun Penetapan / Pengundangan 20 Februari 2020
Sumber -
Subjek -
Status Peraturan Berlaku, ditetapkan pada 20 Februari 2020
Bahasa Indonesia
Lokasi Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Bantul
Bidang Hukum -
Abstrak Unduh Abstrak tidak tersedia
Keyword PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI BANTUL NOMOR 13 TAHUN 2019 TENTANG PENERAPAN SISTEM APLIKASI TERINTEGRASI DALAM PERENCANAAN, PENGELOLAAN KEUANGAN DAN PENGENDALIAN PEMBANGUNAN DAERAH

Ringkasan Umum

Dokumen ini merupakan Peraturan Bupati Bantul Nomor 20 Tahun 2020, yang merupakan perubahan atas Peraturan Bupati Bantul Nomor 13 Tahun 2019. Tujuan utama peraturan ini adalah untuk menyempurnakan kualitas perencanaan pembangunan daerah melalui sinkronisasi perencanaan, penganggaran, dan pengendalian menggunakan sistem aplikasi terintegrasi.

Poin-Poin Utama

Peraturan ini secara khusus mengubah ketentuan pada Pasal 11 dan Lampiran mengenai tata cara penginputan aspirasi pembangunan. Beberapa poin utama perubahan meliputi:

  • Kewajiban penggunaan sistem aplikasi Sepak@t untuk menginput Pokok Pikiran DPRD yang telah ditandatangani pimpinan DPRD.
  • Input data dilakukan secara mandiri oleh masing-masing anggota DPRD dengan batas waktu paling lambat 7 (tujuh) hari kerja sebelum pelaksanaan Musrenbang RKPD.
  • Integrasi data ini bertujuan agar seluruh usulan pembangunan tercatat secara digital dan transparan dalam sistem aplikasi daerah.

Prioritas & Ketentuan Teknis

Pemerintah daerah menetapkan batasan nilai anggaran dan kriteria lokasi untuk setiap jenis kegiatan pembangunan yang diusulkan, sebagai berikut:

  1. Infrastruktur Kewilayahan: Pembangunan jalan kabupaten dengan nilai minimal Rp500.000.000 per paket, sedangkan untuk jalan desa, drainase, atau talud minimal Rp200.000.000 per paket.
  2. Perlindungan Sosial: Program perbaikan rumah tidak layak huni ditetapkan senilai Rp20.000.000 per unit, serta program padat karya infrastruktur senilai Rp100.000.000 per titik.
  3. Pemberdayaan Masyarakat: Fokus pada pelatihan kerja dan bantuan usaha bagi masyarakat miskin dengan nilai paket minimal Rp25.000.000, serta kegiatan pembinaan mental spiritual.
  4. Lokasi Prioritas: Usulan wajib diprioritaskan pada wilayah kantong kemiskinan dan pusat pertumbuhan ekonomi baru.

Larangan & Ketentuan Khusus

Terdapat batasan dan aturan ketat terkait usulan kegiatan dan status aset, di antaranya:

  • Larangan Keterlambatan: Usulan Pokok Pikiran DPRD yang disampaikan setelah melewati batas waktu tidak akan diproses untuk tahun berjalan, melainkan hanya menjadi bahan masukan untuk penyusunan RKPD tahun berikutnya.
  • Status Lahan: Kegiatan pembangunan hanya boleh dilakukan di atas lahan yang statusnya jelas (tidak sengketa), seperti milik pemerintah daerah, tanah kas desa/Sultan Ground yang memiliki izin Gubernur, atau tanah milik warga yang telah dihibahkan secara notariil.
  • Mekanisme Pembiayaan: Untuk kegiatan yang bukan merupakan kewenangan langsung pemerintah daerah, pembiayaan wajib dilakukan melalui mekanisme Hibah Daerah atau Bantuan Keuangan Khusus (BKK).

Ditetapkan di Bantul pada tanggal 20 Februari 2020 oleh Bupati Bantul, Suharsono.

.
Memuat PDF...
Gagal memuat PDF.