Keputusan Bupati Tahun 2019 Nomor 504

Tentang PENUNJUKAN PETUGAS PELAKSANA LAYANAN NOMOR TUNGGAL PANGGILAN DARURAT (CALL CENTRE) 112 DI KABUPATEN BANTUL
T.E.U Badan/Pengarang Dinas Komunikasi dan Informatika
Nomor Peraturan 504
Jenis / Bentuk Peraturan Keputusan Bupati
Singkatan Jenis / Bentuk Peraturan -
Tempat Penetapan Bantul
Tanggal-Bulan-Tahun Penetapan / Pengundangan 31 Desember 2019
Sumber -
Subjek -
Status Peraturan Berlaku, ditetapkan pada 31 Desember 2019
Bahasa Indonesia
Lokasi Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Bantul
Bidang Hukum -
Abstrak Unduh Abstrak tidak tersedia
Keyword PENUNJUKAN PETUGAS PELAKSANA LAYANAN NOMOR TUNGGAL PANGGILAN DARURAT (CALL CENTRE) 112 DI KABUPATEN BANTUL

Ringkasan Umum

Keputusan Bupati Bantul Nomor 504 Tahun 2019 ditetapkan sebagai langkah strategis Pemerintah Kabupaten Bantul dalam menghadirkan sistem penanganan keadaan darurat yang terpadu dan optimal. Peraturan ini berfokus pada penunjukan personel teknis yang bertugas mengelola Layanan Nomor Tunggal Panggilan Darurat (Call Centre) 112. Keputusan ini merupakan regulasi operasional baru yang memperkuat pelaksanaan Peraturan Bupati Bantul Nomor 62 Tahun 2019 tentang penyelenggaraan layanan darurat di daerah tersebut.

Poin-Poin Utama

Dokumen ini menetapkan struktur petugas pelaksana yang terbagi menjadi dua peran utama dengan fungsi teknis yang berbeda sebagai berikut:

  • Agent/Call Taker: Bertugas menerima panggilan darurat dari masyarakat, menganalisa informasi yang masuk, menentukan serta mengirimkan informasi keadaan darurat ke unit terkait, melakukan pencatatan pada log, serta memonitor tindak lanjut laporan.
  • Dispatcher: Petugas pada Perangkat Daerah atau Instansi Vertikal yang bertugas menganalisa tingkat keparahan situasi dan korban, menentukan serta mengirimkan tim lapangan untuk merespon kejadian, dan memonitor proses penanganan di lapangan.

Prioritas & Ketentuan Teknis

Untuk menjamin ketersediaan layanan yang berkelanjutan, pemerintah mengatur manajemen waktu dan koordinasi antarinstansi dengan ketentuan sebagai berikut:

  1. Pembagian Jam Kerja: Pelaksanaan tugas dibagi ke dalam 2 (dua) shift, di mana shift pertama berlangsung pukul 07.30 - 19.30 WIB dan shift kedua berlangsung pukul 19.30 - 07.30 WIB.
  2. Alokasi Personel: Petugas melibatkan personel dari berbagai unsur, antara lain Polres Bantul (5 orang), Satpol PP (5 orang), BPBD (5 orang), Dinas Kesehatan (2 orang), Dinas Sosial (5 orang), dan Diskominfo (5 orang).
  3. Garis Koordinasi: Seluruh petugas pelaksana dalam menjalankan kewajibannya bertanggung jawab secara langsung kepada Bupati Bantul.

Larangan & Ketentuan Khusus

Dalam aspek pendanaan, ditegaskan bahwa segala biaya yang muncul akibat penetapan petugas ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Bantul Tahun Anggaran 2019. Peraturan ini mulai berlaku efektif sejak tanggal ditetapkan, dan personel yang ditunjuk wajib melaksanakan tugas sesuai dengan pembidangan instansi asalnya masing-masing demi menjaga integrasi pelayanan publik dalam situasi kritis.

Ditetapkan di Bantul pada tanggal 31 Desember 2019 oleh Bupati Bantul, Suharsono.

.
Memuat PDF...
Gagal memuat PDF.