Keputusan Bupati Tahun 2019 Nomor 473

Tentang ALIH STATUS TAMAN KANAK-KANAK PKK 72 SEKAR ARUM MENJADI TAMAN KANAK-KANAK NEGERI 1 PAJANGAN
T.E.U Badan/Pengarang Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga
Nomor Peraturan 473
Jenis / Bentuk Peraturan Keputusan Bupati
Singkatan Jenis / Bentuk Peraturan -
Tempat Penetapan Bantul
Tanggal-Bulan-Tahun Penetapan / Pengundangan 03 Desember 2019
Sumber -
Subjek -
Status Peraturan Berlaku, ditetapkan pada 03 Desember 2019
Bahasa Indonesia
Lokasi Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Bantul
Bidang Hukum -
Abstrak Unduh Abstrak tidak tersedia
Keyword ALIH STATUS TAMAN KANAK-KANAK PKK 72 SEKAR ARUM MENJADI TAMAN KANAK-KANAK NEGERI 1 PAJANGAN

Ringkasan Umum

Dokumen ini merupakan Keputusan Bupati Bantul Nomor 473 Tahun 2019 yang mengatur tentang alih status sebuah lembaga pendidikan anak usia dini. Peraturan ini ditetapkan sebagai upaya pemerintah daerah untuk meningkatkan kualitas Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) melalui peningkatan kualitas lembaga secara formal. Keputusan ini merupakan kebijakan baru yang mengubah status satuan pendidikan dari yang semula dikelola secara swadaya/organisasi menjadi lembaga pendidikan negeri di bawah naungan pemerintah daerah.

Poin-Poin Utama

Perubahan mendasar yang diatur dalam keputusan ini meliputi identitas resmi lembaga sebagai berikut:

  • Nama Lembaga: Berubah dari semula Taman Kanak-Kanak PKK 72 Sekar Arum menjadi Taman Kanak-Kanak Negeri 1 Pajangan.
  • Legalitas: Lembaga tetap menggunakan Nomor Pokok Sekolah Nasional (NPSN) 20408821.
  • Domisili: Lokasi operasional tetap berada di Pajangan, Triwidadi, Pajangan, Kabupaten Bantul.

Prioritas & Ketentuan Teknis

Langkah-langkah pelaksanaan alih status ini diprioritaskan pada penyesuaian administratif dan aset dengan urutan sebagai berikut:

  1. Administrasi Peserta Didik: Seluruh peserta didik yang terdaftar pada lembaga lama secara otomatis statusnya beralih menjadi peserta didik Taman Kanak-Kanak Negeri 1 Pajangan.
  2. Pengalihan Aset: Peralihan Barang Milik lembaga sebelumnya menjadi Barang Milik Daerah (BMD) wajib dilaksanakan dengan mematuhi ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
  3. Waktu Pelaksanaan: Seluruh proses peralihan status dinyatakan mulai berlaku secara efektif sejak tanggal ditetapkannya keputusan ini.

Larangan & Ketentuan Khusus

Terdapat beberapa ketentuan penting yang harus dipatuhi selama dan setelah masa peralihan:

  • Seluruh tata kelola lembaga kini wajib mengikuti standar operasional dan pengelolaan sekolah negeri sesuai dengan regulasi pendidikan nasional.
  • Penggunaan nama lembaga lama dalam dokumen administrasi resmi harus segera disesuaikan dengan nomenklatur baru guna menghindari ketidakabsahan hukum di masa depan.

Ditetapkan di Bantul pada tanggal 3 Desember 2019 oleh Bupati Bantul, SUHARSONO.

.
Memuat PDF...
Gagal memuat PDF.