Keputusan Bupati Tahun 2019 Nomor 471

Tentang ALIH STATUS TAMAN KANAK-KANAK ARUM PUSPITA MENJADI TAMAN KANAK-KANAK NEGERI 1 PANDAK
T.E.U Badan/Pengarang Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga
Nomor Peraturan 471
Jenis / Bentuk Peraturan Keputusan Bupati
Singkatan Jenis / Bentuk Peraturan -
Tempat Penetapan Bantul
Tanggal-Bulan-Tahun Penetapan / Pengundangan 03 Desember 2019
Sumber -
Subjek -
Status Peraturan Berlaku, ditetapkan pada 03 Desember 2019
Bahasa Indonesia
Lokasi Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Bantul
Bidang Hukum -
Abstrak Unduh Abstrak tidak tersedia
Keyword ALIH STATUS TAMAN KANAK-KANAK ARUM PUSPITA MENJADI TAMAN KANAK-KANAK NEGERI 1 PANDAK

Ringkasan Umum

Dokumen ini merupakan Keputusan Bupati Bantul Nomor 471 Tahun 2019 yang menetapkan alih status lembaga pendidikan anak usia dini dari status swasta/masyarakat menjadi lembaga negeri. Peraturan ini meresmikan perubahan Taman Kanak-Kanak Arum Puspita menjadi instansi pendidikan di bawah naungan pemerintah daerah guna meningkatkan mutu Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) dan standarisasi layanan pendidikan di wilayah Kecamatan Pandak.

Poin-Poin Utama

  • Perubahan nama satuan pendidikan secara resmi menjadi Taman Kanak-Kanak Negeri 1 Pandak.
  • Identitas lembaga dengan nomor NPSN 20408788 tetap dipertahankan untuk menjamin keberlanjutan data administrasi pendidikan.
  • Lokasi operasional lembaga tidak berubah, tetap beralamat di Ciren, Triharjo, Pandak, Bantul.
  • Keputusan ini menjadi landasan hukum bagi Pemerintah Kabupaten Bantul untuk mengelola secara penuh operasional dan manajerial lembaga tersebut sesuai standar nasional pendidikan.

Prioritas & Ketentuan Teknis

  1. Status Siswa: Seluruh peserta didik yang sedang menempuh pendidikan di TK Arum Puspita secara otomatis beralih statusnya menjadi siswa TK Negeri 1 Pandak.
  2. Pengelolaan Aset: Dilakukan peralihan status Barang Milik lembaga lama menjadi Barang Milik Daerah (aset pemerintah kabupaten).
  3. Dasar Pelaksanaan: Peralihan aset dan manajemen wajib dilaksanakan berdasarkan prosedur peraturan perundang-undangan yang berlaku di bidang manajemen aset daerah.

Larangan & Ketentuan Khusus

Proses peralihan status ini dilarang mengabaikan hak-hak peserta didik yang sudah ada, sehingga keberlanjutan proses belajar mengajar harus menjadi prioritas utama selama masa transisi. Segala bentuk inventarisasi barang harus didokumentasikan secara akurat agar tidak terjadi penyimpangan dalam pencatatan kekayaan daerah. Keputusan ini bersifat mengikat dan mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan tembusan kepada Gubernur DIY dan instansi terkait lainnya untuk pengawasan administrasi.

Ditetapkan di Bantul pada tanggal 3 Desember 2019 oleh Bupati Bantul, Suharsono.

.
Memuat PDF...
Gagal memuat PDF.