Instruksi Bupati Tahun 1987 Nomor 5

Tentang Pemantapan Kegiatan Pembangunan Tingkat Kecamatan Dana Bantuan Pembangunan Desa Tahun 1987/1988 Kabupaten Daerah Tingkat II Bantul
T.E.U Badan/Pengarang -
Nomor Peraturan 5
Jenis / Bentuk Peraturan Instruksi Bupati
Singkatan Jenis / Bentuk Peraturan -
Tempat Penetapan bantul
Tanggal-Bulan-Tahun Penetapan / Pengundangan 00 - 0000
Sumber -
Subjek -
Status Peraturan Berlaku
Bahasa Indonesia
Lokasi Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Bantul
Bidang Hukum -
Abstrak Unduh Abstrak tidak tersedia
Keyword -

Ringkasan Umum

Dokumen ini merupakan Instruksi Bupati Kepala Daerah Tingkat II Bantul Nomor 5 /B/Inst/Bt/1987 yang diterbitkan untuk mengatur pemantapan kegiatan pembangunan di tingkat kecamatan. Instruksi ini bertujuan untuk memperkuat sistem Unit Daerah Kerja Pembangunan (UDKP) di setiap kecamatan wilayah Kabupaten Bantul dengan menggunakan alokasi dana Bantuan Pembangunan Desa Tahun Anggaran 1987/1988.

Poin-Poin Utama

Instruksi ini ditujukan secara khusus kepada Kepala Kantor Pembangunan Desa Kabupaten Daerah Tingkat II Bantul untuk melaksanakan langkah-langkah teknis penguatan sistem pembangunan desa. Landasan hukum utama instruksi ini merujuk pada Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Pemerintahan di Daerah dan berbagai Instruksi Menteri Dalam Negeri terkait bantuan pembangunan desa.

Prioritas & Ketentuan Teknis

Fokus utama dalam pelaksanaan instruksi ini mencakup tiga bidang peningkatan kapasitas aparatur dan ekonomi desa dengan urutan sebagai berikut:

  1. Penyelenggaraan Latihan Kader Pembangunan Desa (KPD) dan pembinaan bagi Kepala Desa.
  2. Penyelenggaraan Diskusi UDKP untuk sinkronisasi perencanaan pembangunan di tingkat kecamatan.
  3. Penyelenggaraan Latihan Usaha Ekonomi Desa (UED) guna memperkuat ketahanan ekonomi di tingkat lokal.

Larangan & Ketentuan Khusus

Dalam pelaksanaannya, terdapat beberapa ketentuan teknis dan administratif yang wajib dipatuhi oleh pelaksana, yaitu:

  • Seluruh kegiatan wajib berpedoman pada petunjuk penyelenggaraan dari Menteri Dalam Negeri (Surat Nomor 412.6/765.A tanggal 29 April 1987).
  • Pelaksana diwajibkan memberikan laporan pertanggungjawaban tertulis mengenai pelaksanaan kegiatan kepada Bupati.
  • Pelaksanaan kegiatan harus mengikuti jadwal waktu yang telah ditetapkan dalam lampiran instruksi.
  • Instruksi ini mulai berlaku efektif sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Bantul pada tanggal 31 Juli 1987 oleh Bupati Kepala Daerah Tingkat II Bantul, K.R.T. Suryapadma Hadiningrat.

.
Memuat PDF...
Gagal memuat PDF.