Keputusan Bupati Tahun 2020 Nomor 343

Tentang PENGHAPUSAN BARANG MILIK DAERAH BERUPA ASET TIDAK BERWUJUD KABUPATEN BANTUL TAHUN ANGGARAN 2020
T.E.U Badan/Pengarang Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah
Nomor Peraturan 343
Jenis / Bentuk Peraturan Keputusan Bupati
Singkatan Jenis / Bentuk Peraturan -
Tempat Penetapan Bantul
Tanggal-Bulan-Tahun Penetapan / Pengundangan 22 Juli 2020
Sumber -
Subjek -
Status Peraturan Berlaku, ditetapkan pada 22 Juli 2020
Bahasa Indonesia
Lokasi Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Bantul
Bidang Hukum -
Abstrak Unduh Abstrak tidak tersedia
Keyword PENGHAPUSAN BARANG MILIK DAERAH BERUPA ASET TIDAK BERWUJUD KABUPATEN BANTUL TAHUN ANGGARAN 2020

Ringkasan Umum

Keputusan Bupati Bantul Nomor 343 Tahun 2020 merupakan regulasi yang ditetapkan untuk mewujudkan ketertiban administrasi dalam pengelolaan Barang Milik Daerah (BMD). Fokus utama peraturan ini adalah melakukan penghapusan terhadap Aset Tidak Berwujud milik Pemerintah Kabupaten Bantul dari daftar inventaris resmi karena kondisi aset yang sudah tidak dapat digunakan kembali.

Poin-Poin Utama

Secara teknis, keputusan ini menetapkan penghapusan aset-aset yang dinilai telah mengalami rusak berat dan/atau telah mencapai batas akhir habis masa manfaatnya. Aset-aset tersebut dihapus dari daftar inventaris barang daerah untuk tahun anggaran 2020. Ruang lingkup aset yang dihapus meliputi berbagai perangkat lunak sistem, aplikasi pelayanan, serta dokumen-dokumen kajian teknis dan perencanaan yang tersebar di berbagai Organisasi Perangkat Daerah (OPD).

Prioritas & Ketentuan Teknis

Penghapusan aset ini didasarkan pada daftar usulan yang diserahkan oleh masing-masing unit kerja dengan rincian teknis sebagai berikut:

  1. Total nilai aset tidak berwujud yang dihapuskan mencapai akumulasi sebesar Rp7.026.023.581,34.
  2. Mayoritas aset memiliki standar masa manfaat selama 5 tahun sejak tahun perolehan.
  3. Aset yang dihapus mencakup berbagai instansi mulai dari tingkat Dinas, Badan, Kecamatan, hingga unit pelaksana teknis seperti SD dan SMP di wilayah Kabupaten Bantul.
  4. Kategori aset yang paling banyak dihapus meliputi aplikasi sistem informasi (seperti SIMBADA dan SIM PBB), lisensi perangkat lunak perkantoran, serta dokumen perencanaan seperti Detailed Engineering Design (DED) dan Masterplan.

Larangan & Ketentuan Khusus

  • Barang yang sudah ditetapkan untuk dihapus dilarang untuk tetap dicantumkan sebagai aset aktif dalam pelaporan kekayaan daerah.
  • Keputusan ini mulai berlaku secara sah sejak tanggal ditetapkan dan menjadi dasar hukum bagi badan keuangan dan aset daerah untuk melakukan penghapusan buku.
  • Salinan keputusan ini disampaikan kepada pihak berwenang seperti Gubernur DIY, Ketua DPRD Kabupaten Bantul, dan Inspektorat Daerah untuk menjamin transparansi pengelolaan aset.

Ditetapkan di Bantul pada tanggal 22 Juli 2020 oleh Bupati Bantul, SUHARSONO.

.
Memuat PDF...
Gagal memuat PDF.