Keputusan Bupati Tahun 2020 Nomor 344

Tentang PENERIMA PENGHARGAAN TANGGUNG JAWAB SOSIAL DAN LINGKUNGAN PERUSAHAAN (CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY) KABUPATEN BANTUL
T.E.U Badan/Pengarang BAPPEDA
Nomor Peraturan 344
Jenis / Bentuk Peraturan Keputusan Bupati
Singkatan Jenis / Bentuk Peraturan -
Tempat Penetapan Bantul
Tanggal-Bulan-Tahun Penetapan / Pengundangan 22 Juli 2020
Sumber -
Subjek -
Status Peraturan Berlaku, ditetapkan pada 22 Juli 2020
Bahasa Indonesia
Lokasi Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Bantul
Bidang Hukum -
Abstrak Unduh Abstrak tidak tersedia
Keyword PENERIMA PENGHARGAAN TANGGUNG JAWAB SOSIAL DAN LINGKUNGAN PERUSAHAAN (CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY) KABUPATEN BANTUL

Ringkasan Umum

Dokumen ini merupakan Keputusan Bupati Bantul Nomor 344 Tahun 2020 yang menetapkan daftar perusahaan dan institusi penerima penghargaan atas kontribusi mereka dalam melaksanakan Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perusahaan atau Corporate Social Responsibility (CSR). Peraturan ini merupakan bentuk apresiasi pemerintah daerah untuk menciptakan hubungan yang harmonis antara dunia usaha dan masyarakat guna meningkatkan kesejahteraan di Kabupaten Bantul.

Poin-Poin Utama

  • Apresiasi Sektor Usaha: Penghargaan diberikan kepada perusahaan atau institusi yang dinilai telah menyalurkan tanggung jawab sosial dan lingkungan secara nyata di wilayah Bantul.
  • Landasan Hukum: Keputusan ini merujuk pada Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas dan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2012 yang mengatur kewajiban sosial perusahaan.
  • Masa Berlaku: Peraturan ini mulai berlaku secara efektif sejak tanggal ditetapkan pada pertengahan tahun 2020.

Prioritas & Ketentuan Teknis

  1. Kuantitas Penerima: Terdapat total 63 perusahaan dan institusi yang terpilih sebagai penerima penghargaan.
  2. Diversitas Sektor: Prioritas penerima mencakup sektor perbankan (seperti Bank BPD DIY dan Bank Rakyat Indonesia), lembaga keuangan mikro (berbagai BMT dan Koperasi), institusi pendidikan, hingga perusahaan besar seperti PT. Pertamina, PT. PLN, dan PT. Toyota Motor Manufacturing Indonesia.
  3. Sumber Pendanaan: Segala biaya yang timbul dari pelaksanaan keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Bantul atau sumber lain yang sah dan tidak mengikat.

Larangan & Ketentuan Khusus

Keputusan ini menegaskan bahwa daftar penerima yang tercantum dalam lampiran adalah bagian yang tidak terpisahkan dari surat keputusan tersebut. Salinan keputusan ini wajib disampaikan kepada pejabat berwenang termasuk Gubernur DIY dan Ketua DPRD Kabupaten Bantul untuk keperluan koordinasi dan pengawasan. Tidak ada ketentuan mengenai sanksi dalam dokumen ini karena sifatnya yang berupa pemberian penghargaan atau reward, namun transparansi dalam penggunaan anggaran pelaksanaan tetap menjadi prioritas teknis.

Ditetapkan di Bantul pada tanggal 22 Juli 2020 oleh Bupati Bantul, Suharsono.

.
Memuat PDF...
Gagal memuat PDF.