Keputusan Bupati Tahun 2019 Nomor 459

Tentang PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN BUPATI BANTUL NOMOR 94 TAHUN 2019 TENTANG PENUNJUKAN PENGELOLA DAN BENDAHARA PENGELOLA DANA BERGULIR PADA PERANGKAT DAERAH KABUPATEN BANTUL TAHUN 2019
T.E.U Badan/Pengarang Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
Nomor Peraturan 459
Jenis / Bentuk Peraturan Keputusan Bupati
Singkatan Jenis / Bentuk Peraturan -
Tempat Penetapan Bantul
Tanggal-Bulan-Tahun Penetapan / Pengundangan 18 November 2019
Sumber -
Subjek -
Status Peraturan Berlaku, ditetapkan pada 18 November 2019
Merubah:

  • -
Bahasa Indonesia
Lokasi Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Bantul
Bidang Hukum -
Abstrak Unduh Abstrak tidak tersedia
Keyword PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN BUPATI BANTUL NOMOR 94 TAHUN 2019 TENTANG PENUNJUKAN PENGELOLA DAN BENDAHARA PENGELOLA DANA BERGULIR PADA PERANGKAT DAERAH KABUPATEN BANTUL TAHUN 2019

Ringkasan Umum

Dokumen ini merupakan Keputusan Bupati Bantul Nomor 459 Tahun 2019 yang mengatur tentang perubahan atas keputusan sebelumnya (Nomor 94 Tahun 2019). Tujuan utama dari peraturan ini adalah untuk melakukan penataan personil pengelola dana agar pengelolaan Dana Bergulir pada berbagai Perangkat Daerah di Kabupaten Bantul dapat berjalan lebih optimal dan efektif sesuai dengan kebutuhan organisasi saat itu.

Poin-Poin Utama

Isi teknis dari peraturan ini mencakup beberapa perubahan mendasar sebagai berikut:

  • Perubahan susunan keanggotaan Pengelola dan Bendahara Pengelola Dana Bergulir di tingkat dinas.
  • Pembaruan daftar nama pejabat dan staf teknis yang bertanggung jawab atas penatausahaan keuangan dana tersebut.
  • Keputusan ini menjadi dasar hukum baru bagi personil yang ditunjuk untuk melaksanakan tugas operasional terkait dana pinjaman atau modal masyarakat yang dikelola pemerintah daerah.

Prioritas & Ketentuan Teknis

Pengelolaan dana difokuskan pada sektor ekonomi kerakyatan dengan rincian prioritas sebagai berikut:

  1. Sektor Perikanan dan Peternakan: Meliputi pengembangan usaha perikanan serta kegiatan dana revolving untuk pengadaan ternak sapi.
  2. Sektor Koperasi dan UMKM: Prioritas diberikan pada pengembangan industri kecil, penguatan permodalan koperasi, serta usaha ekonomi produktif mikro.
  3. Pemberdayaan Masyarakat: Alokasi untuk kelompok usaha peningkatan kesejahteraan dan pemberdayaan ekonomi keluarga miskin.
  4. Sektor Perdagangan: Fokus pada pembinaan pengrajin di Pasar Seni Gabusan dan pemberdayaan pedagang pasar tradisional.

Larangan & Ketentuan Khusus

Dalam melaksanakan tugasnya, para pengelola wajib tunduk pada standard operating procedure yang berlaku. Beberapa ketentuan khusus meliputi:

  • Bendahara pengelola wajib terdaftar dengan NIP (Nomor Induk Pegawai) resmi untuk menjamin akuntabilitas birokrasi.
  • Lampiran dalam keputusan ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari peraturan induknya.
  • Keputusan ini mulai berlaku secara sah pada tanggal ditetapkan, sehingga segala tindakan administratif setelah tanggal tersebut harus mengacu pada susunan personil yang baru.

Ditetapkan di Bantul pada tanggal 18 November 2019 oleh Bupati Bantul, SUHARSONO.

.
Memuat PDF...
Gagal memuat PDF.