Peraturan Bupati Tahun 2019 Nomor 4

Tentang TATA CARA DAN LOKASI PEMASANGAN ALAT PERAGA KAMPANYE PEMILIHAN UMUM
T.E.U Badan/Pengarang Kantor Kesbang, Politik dan Linmas
Nomor Peraturan 4
Jenis / Bentuk Peraturan Peraturan Bupati
Singkatan Jenis / Bentuk Peraturan -
Tempat Penetapan Bantul
Tanggal-Bulan-Tahun Penetapan / Pengundangan 02 Januari 2019
Sumber -
Subjek -
Status Peraturan Berlaku, ditetapkan pada 02 Januari 2019
Bahasa Indonesia
Lokasi Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Bantul
Bidang Hukum -
Abstrak Unduh Abstrak tidak tersedia
Keyword TATA CARA DAN LOKASI PEMASANGAN ALAT PERAGA KAMPANYE PEMILIHAN UMUM

Ringkasan Umum

Peraturan Bupati Bantul Nomor 04 Tahun 2019 merupakan regulasi yang menetapkan tata cara serta lokasi pemasangan alat peraga kampanye guna menciptakan suasana yang aman, tertib, dan kondusif di wilayah Kabupaten Bantul selama masa Pemilihan Umum. Peraturan ini bersifat mencabut dan menggantikan aturan sebelumnya, yaitu Peraturan Bupati Bantul Nomor 7 Tahun 2013, agar pelaksanaan kampanye lebih teratur dan memperhatikan aspek etika serta estetika kawasan.

Poin-Poin Utama

Peraturan ini memberikan batasan jelas mengenai sarana yang digunakan dalam kampanye, yang dikategorikan menjadi dua bagian:

  • Alat Peraga Kampanye (APK): Terdiri dari baliho, billboard atau videotron, spanduk, umbul-umbul, dan bendera.
  • Bahan Kampanye: Mencakup selebaran (flyer), brosur, pamflet, poster, stiker, hingga atribut pribadi seperti pakaian dan kalender, yang wajib menggunakan bahan yang dapat didaur ulang.

Tujuan utama dari pengaturan ini adalah sebagai pedoman bagi pemerintah daerah dalam melakukan fungsi koordinasi, pengawasan, serta penindakan terhadap alat peraga yang dinilai mengganggu ketertiban umum atau merusak keindahan kota.

Prioritas & Ketentuan Teknis

Pelaksanaan teknis pemasangan di lapangan harus mematuhi standar ukuran dan jumlah yang telah ditetapkan sebagai berikut:

  1. Ukuran maksimal baliho adalah 4 meter x 7 meter, dan spanduk maksimal 1,5 meter x 5 meter.
  2. Pemasangan tambahan APK untuk tiap peserta pemilu dibatasi maksimal 5 buah baliho dan 10 buah spanduk di setiap desa.
  3. Pemasangan di persimpangan jalan wajib berjarak minimal 5 meter dari sisi luar lampu lalu lintas (APILL) atau sudut jalan agar tidak menghalangi pandangan pengguna jalan.
  4. APK wajib menggunakan tiang penyangga sendiri dan dilarang dipasang pada pohon, tiang listrik, atau fasilitas publik lainnya.
  5. Pemasangan APK di tanah milik pribadi atau badan wajib mendapatkan persetujuan tertulis dari pemilik lahan.

Larangan & Ketentuan Khusus

Pemerintah menetapkan larangan ketat pada lokasi-lokasi tertentu dan prosedur pembersihan sebagai berikut:

  • Lokasi Terlarang: Pemasangan dilarang di tempat ibadah, rumah sakit, lembaga pendidikan, gedung pemerintah, terminal, pasar, pemakaman, serta area lapangan Paseban dan Stadion Sultan Agung.
  • Jalan Protokol: Area steril kampanye mencakup Jalan Jenderal Sudirman dan Jalan Dr. Wahidin Sudirohusodo.
  • Larangan Teknis: Dilarang memasang APK dengan cara memaku pohon, merusak trotoar, atau memasang secara melintang di atas badan jalan.
  • Sanksi & Penertiban: Pelanggaran akan diberikan surat peringatan oleh Bawaslu dengan batas waktu pembenahan mandiri 3x24 jam. Jika tidak diindahkan, Satpol PP akan melakukan pembongkaran paksa.
  • Masa Pembersihan: Seluruh APK harus sudah diturunkan oleh peserta pemilu paling lambat 1 hari sebelum hari pemungutan suara (masa tenang).

Ditetapkan di Bantul pada tanggal 2 Januari 2019 oleh Bupati Bantul, Suharsono.

.
Memuat PDF...
Gagal memuat PDF.