Peraturan Bupati Tahun 2020 Nomor 116

Tentang PETUNJUK PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANTUL NOMOR 4 TAHUN 2020 TENTANG PENDAMPINGAN PEMBIAYAAN KESEHATAN
T.E.U Badan/Pengarang Dinas Kesehatan
Nomor Peraturan 116
Jenis / Bentuk Peraturan Peraturan Bupati
Singkatan Jenis / Bentuk Peraturan -
Tempat Penetapan Bantul
Tanggal-Bulan-Tahun Penetapan / Pengundangan 22 September 2020
Sumber -
Subjek -
Status Peraturan Berlaku, ditetapkan pada 22 September 2020
Bahasa Indonesia
Lokasi Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Bantul
Bidang Hukum -
Abstrak Unduh Abstrak tidak tersedia
Keyword PETUNJUK PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANTUL NOMOR 4 TAHUN 2020 TENTANG PENDAMPINGAN PEMBIAYAAN KESEHATAN

Berikut adalah ringkasan informatif mengenai Peraturan Bupati Bantul Nomor 116 Tahun 2020 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 4 Tahun 2020 tentang Pendampingan Pembiayaan Kesehatan.

Ringkasan Umum

Peraturan Bupati ini diterbitkan sebagai pedoman teknis pelaksanaan jaminan kesehatan daerah di Kabupaten Bantul. Status peraturan ini merupakan aturan baru yang mencabut Peraturan Bupati Bantul Nomor 101 Tahun 2017. Tujuan utamanya adalah untuk menjamin penduduk Kabupaten Bantul mendapatkan pelayanan kesehatan yang layak dan bermutu melalui mekanisme pendampingan pembiayaan yang bersumber dari anggaran daerah.

Poin-Poin Utama

Dokumen ini mengatur mengenai subjek dan bentuk bantuan pembiayaan kesehatan yang terdiri dari beberapa poin mendasar:

  • Penerima Manfaat adalah warga Bantul yang belum memiliki jaminan kesehatan, peserta Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) yang layanannya tidak ditanggung, atau orang yang mengalami kegawatdaruratan medis di daerah.
  • Bentuk pendampingan diberikan melalui dua skema, yaitu Bantuan Iuran (pendaftaran menjadi peserta PBI APBD) dan Bantuan Pembiayaan Kesehatan (pembayaran klaim pelayanan).
  • Penyelenggaraan kegiatan teknis operasional dilaksanakan oleh UPT Jamkesda di bawah naungan Dinas Kesehatan.
  • Pendaftaran peserta PBI APBD dan verifikasi data penerima manfaat dilakukan oleh Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan, dan Perlindungan Anak setiap bulan.

Prioritas & Ketentuan Teknis

Pelaksanaan bantuan ini menitikberatkan pada urutan prioritas dan batasan biaya sebagai berikut:

  1. Manfaat pelayanan mencakup tindakan promotif, preventif, kuratif, dan rehabilitatif sesuai dengan sistem rujukan berjenjang.
  2. Bantuan Pembiayaan Kesehatan diberikan maksimal sebesar Rp5.000.000,00 untuk setiap pelayanan kesehatan.
  3. Nilai bantuan dapat melebihi plafon tersebut apabila terdapat indikasi medis tertentu dan mempertimbangkan kemampuan keuangan daerah.
  4. Pelayanan rawat inap di rumah sakit wajib dilaksanakan pada Kelas III.
  5. Dalam kondisi Kegawatdaruratan Medis, pelayanan dapat diberikan melalui Public Safety Center (PSC) 119 Bantul mencakup transportasi hingga penanganan di IGD.

Larangan & Ketentuan Khusus

Terdapat beberapa hal yang dilarang atau tidak dijamin dalam skema pembiayaan ini, antara lain:

  • Pelayanan kesehatan yang tidak sesuai dengan indikasi medis atau dilakukan atas permintaan sendiri.
  • Pelayanan untuk tujuan estetik, meratakan gigi (ortodonsi), serta upaya mengatasi infertilitas (ingin anak).
  • Gangguan kesehatan atau penyakit akibat ketergantungan obat terlarang atau alkohol.
  • Bantuan gugur apabila pasien meminta kelas perawatan di atas Kelas III atas keinginan sendiri.
  • Pelayanan penunjang medis seperti CT Scan dan MRI pada kondisi tertentu di luar kegawatdaruratan primer melalui PSC 119.

Ditetapkan di Bantul pada tanggal 22 September 2020 oleh Bupati Bantul, SUHARSONO.

.
Memuat PDF...
Gagal memuat PDF.