Peraturan Bupati Tahun 2020 Nomor 97

Tentang PELIMPAHAN KEWENANGAN PELAYANAN DI BIDANG PERIZINAN DAN NON PERIZINAN
T.E.U Badan/Pengarang Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
Nomor Peraturan 97
Jenis / Bentuk Peraturan Peraturan Bupati
Singkatan Jenis / Bentuk Peraturan -
Tempat Penetapan Bantul
Tanggal-Bulan-Tahun Penetapan / Pengundangan 17 Agustus 2020
Sumber -
Subjek -
Status Peraturan Dirubah
Dirubah oleh :
Bahasa Indonesia
Lokasi Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Bantul
Bidang Hukum -
Abstrak Unduh Abstrak tidak tersedia
Keyword PELIMPAHAN KEWENANGAN PELAYANAN DI BIDANG PERIZINAN DAN NON PERIZINAN

Ringkasan Umum

Peraturan Bupati Bantul Nomor 97 Tahun 2020 menetapkan kebijakan mengenai Pelimpahan Kewenangan Pelayanan di Bidang Perizinan dan Non Perizinan kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu (DPMPT). Peraturan ini merupakan pembaruan hukum yang secara resmi mencabut dan menggantikan peraturan lama, yaitu Peraturan Bupati Bantul Nomor 51 Tahun 2018, dengan tujuan untuk melaksanakan ketentuan Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Daerah secara lebih optimal.

Poin-Poin Utama

Dokumen ini merincikan bahwa Bupati menyerahkan tugas, hak, kewajiban, dan pertanggungjawaban operasional perizinan kepada Kepala Dinas. Poin-poin fundamental yang diatur meliputi:

  • Proses penerimaan permohonan, verifikasi sesuai standar, hingga penerbitan produk hukum perizinan.
  • Wewenang penandatanganan dokumen perizinan oleh Kepala Dinas atas nama Perangkat Daerah terkait.
  • Pemisahan tanggung jawab di mana DPMPT mengelola aspek administratif, sedangkan tanggung jawab teknis tetap berada pada instansi atau dinas sektor terkait.
  • Penyusunan dan penetapan maklumat pelayanan sebagai bentuk transparansi kepada publik.

Prioritas & Ketentuan Teknis

Prioritas peraturan ini adalah mendekatkan pelayanan kepada masyarakat serta memperpendek birokrasi melalui langkah-langkah berikut:

  1. Penyederhanaan prosedur, persyaratan, serta jumlah dan jenis perizinan guna menciptakan iklim investasi yang kondusif.
  2. Pelayanan mencakup berbagai sektor strategis seperti Bidang Kesehatan (izin praktik tenaga medis dan operasional RS), Bidang Perdagangan dan Industri (SIUP, IUI, dan NIB), serta Bidang Pendidikan dan Pariwisata.
  3. Pelaporan hasil penyelenggaraan pelayanan wajib dilakukan secara periodik setiap 3 (tiga) bulan kepada Bupati dengan tembusan kepada dinas teknis terkait.
  4. Koordinasi lintas sektoral untuk pengawasan dan pengendalian pelaksanaan penanaman modal di daerah.

Larangan & Ketentuan Khusus

Peraturan ini menegaskan kewajiban untuk melakukan penolakan secara formal terhadap permohonan pelayanan yang tidak memenuhi persyaratan standar yang telah ditetapkan. Selain itu, ditegaskan bahwa fungsi pengawasan dan evaluasi pasca-penerbitan izin (post-audit) merupakan tanggung jawab Perangkat Daerah teknis untuk memastikan kepatuhan pemegang izin terhadap regulasi yang berlaku. Seluruh izin yang telah diproses sebelum aturan ini berlaku tetap diakui sejauh tidak bertentangan dengan ketentuan baru.

27 Agustus 2020 - SUHARSONO

.
Memuat PDF...
Gagal memuat PDF.