| Tentang | PELIMPAHAN KEWENANGAN PELAYANAN DI BIDANG PERIZINAN DAN NON PERIZINAN |
| T.E.U Badan/Pengarang | Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu |
| Nomor Peraturan | 97 |
| Jenis / Bentuk Peraturan | Peraturan Bupati |
| Singkatan Jenis / Bentuk Peraturan | - |
| Tempat Penetapan | Bantul |
| Tanggal-Bulan-Tahun Penetapan / Pengundangan | 17 Agustus 2020 |
| Sumber | - |
| Subjek | - |
| Status Peraturan |
Dirubah
Dirubah oleh : |
| Bahasa | Indonesia |
| Lokasi | Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Bantul |
| Bidang Hukum | - |
| Abstrak | Unduh Abstrak tidak tersedia |
| Keyword | PELIMPAHAN KEWENANGAN PELAYANAN DI BIDANG PERIZINAN DAN NON PERIZINAN |
Peraturan Bupati Bantul Nomor 97 Tahun 2020 menetapkan kebijakan mengenai Pelimpahan Kewenangan Pelayanan di Bidang Perizinan dan Non Perizinan kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu (DPMPT). Peraturan ini merupakan pembaruan hukum yang secara resmi mencabut dan menggantikan peraturan lama, yaitu Peraturan Bupati Bantul Nomor 51 Tahun 2018, dengan tujuan untuk melaksanakan ketentuan Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Daerah secara lebih optimal.
Dokumen ini merincikan bahwa Bupati menyerahkan tugas, hak, kewajiban, dan pertanggungjawaban operasional perizinan kepada Kepala Dinas. Poin-poin fundamental yang diatur meliputi:
Prioritas peraturan ini adalah mendekatkan pelayanan kepada masyarakat serta memperpendek birokrasi melalui langkah-langkah berikut:
Peraturan ini menegaskan kewajiban untuk melakukan penolakan secara formal terhadap permohonan pelayanan yang tidak memenuhi persyaratan standar yang telah ditetapkan. Selain itu, ditegaskan bahwa fungsi pengawasan dan evaluasi pasca-penerbitan izin (post-audit) merupakan tanggung jawab Perangkat Daerah teknis untuk memastikan kepatuhan pemegang izin terhadap regulasi yang berlaku. Seluruh izin yang telah diproses sebelum aturan ini berlaku tetap diakui sejauh tidak bertentangan dengan ketentuan baru.
27 Agustus 2020 - SUHARSONO
.