Peraturan Bupati Tahun 2020 Nomor 126

Tentang Penggunaan Produk Lokal Daerah
T.E.U Badan/Pengarang Dinas Koperasi, Usaha Kecil, Menengah dan Perindustrian
Nomor Peraturan 126
Jenis / Bentuk Peraturan Peraturan Bupati
Singkatan Jenis / Bentuk Peraturan -
Tempat Penetapan Bantul
Tanggal-Bulan-Tahun Penetapan / Pengundangan 24 September 2020
Sumber -
Subjek -
Status Peraturan Berlaku, ditetapkan pada 24 September 2020
Bahasa Indonesia
Lokasi Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Bantul
Bidang Hukum -
Abstrak Unduh Abstrak tidak tersedia
Keyword Penggunaan Produl Lokal,produk,lokal,daerah,bantul

Ringkasan Umum

Peraturan Bupati Bantul Nomor 126 Tahun 2020 merupakan kebijakan baru yang diterbitkan untuk mengembangkan potensi Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) di Kabupaten Bantul. Tujuan utama peraturan ini adalah meningkatkan pendapatan masyarakat dan perekonomian daerah melalui pembinaan terpadu serta pola pendampingan langsung dari hulu hingga hilir guna memastikan produk lokal memiliki daya saing tinggi di pasar global.

Poin-Poin Utama

Dokumen ini mengatur klasifikasi produk dan mekanisme pemasaran yang harus dipatuhi oleh para pemangku kepentingan. Poin-poin teknis tersebut meliputi:

  • Definisi Produk Lokal Daerah sebagai barang atau jasa hasil UMKM yang memanfaatkan sumber daya lokal Kabupaten Bantul.
  • Klasifikasi produk lokal menjadi tiga kategori: olahan pangan (makanan dan minuman), produk fungsional (kerajinan dan fesyen), serta produk jasa.
  • Pemasaran yang dilakukan melalui peningkatan kualitas produk, pengendalian harga kompetitif, serta perluasan jaringan distribusi melalui kerja sama dengan koperasi, toko modern, hotel, dan kafe.
  • Penyelenggaraan promosi melalui publikasi, pameran, dan forum bisnis untuk membangkitkan rasa cinta terhadap produk lokal.

Prioritas & Ketentuan Teknis

Pemerintah menetapkan langkah-langkah pelaksanaan dan prioritas penggunaan produk lokal sebagai berikut:

  1. Penggunaan kain batik lokal diwajibkan bagi pegawai pemerintah, instansi vertikal, BUMN, BUMD, perusahaan swasta, serta warga sekolah pada jam kerja atau jam belajar.
  2. Pengutamaan konsumsi makanan, minuman, serta penggunaan alat perkantoran dan cinderamata lokal dalam kegiatan rapat, sosialisasi, seminar, pelatihan, dan workshop.
  3. Fasilitasi kemitraan antara usaha besar dengan UMKM yang mencakup transfer of skills (alih keterampilan), pendampingan produksi, permodalan, dan pemanfaatan teknologi.
  4. Penyediaan ruang promosi atau tempat memajang produk lokal pada pusat perbelanjaan, toko modern, hotel, dan rumah makan baik yang berjejaring maupun tidak.

Larangan & Ketentuan Khusus

Beberapa ketentuan khusus dan tanggung jawab yang diatur dalam dokumen ini adalah:

  • Produsen produk lokal dilarang mengabaikan standar mutu, karena mereka bertanggung jawab penuh terhadap kualitas dan kontinuitas produk.
  • Pemerintah Daerah melalui dinas terkait berwenang melakukan pengawasan berkala terhadap produksi, keamanan, dan pemasaran produk lokal.
  • Bupati dapat memberikan penghargaan kepada pihak swasta atau masyarakat yang secara aktif mendukung pemberdayaan UMKM melalui kemitraan yang saling menguntungkan.
  • Pembinaan difokuskan pada sentra Industri Kecil dan Menengah (IKM), kelompok tani, serta koperasi untuk memperkuat struktur ekonomi dari tingkat bawah.

Ditetapkan di Bantul pada tanggal 24 September 2020 oleh Bupati Bantul, Suharsono.

.
Memuat PDF...
Gagal memuat PDF.