Keputusan Bupati Tahun 2019 Nomor 232

Tentang PERPANJANGAN STATUS TRANSISI DARURAT KE PEMULIHAN BENCANA BANJIR, TANAH LONGSOR DAN ANGIN KENCANG DI KABUPATEN BANTUL TAHUN 2019
T.E.U Badan/Pengarang Badan Penanggulangan Bencana Daerah
Nomor Peraturan 232
Jenis / Bentuk Peraturan Keputusan Bupati
Singkatan Jenis / Bentuk Peraturan -
Tempat Penetapan Bantul
Tanggal-Bulan-Tahun Penetapan / Pengundangan 03 Mei 2019
Sumber -
Subjek -
Status Peraturan Berlaku, ditetapkan pada 03 Mei 2019
Bahasa Indonesia
Lokasi Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Bantul
Bidang Hukum -
Abstrak Unduh Abstrak tidak tersedia
Keyword PERPANJANGAN STATUS TRANSISI DARURAT KE PEMULIHAN BENCANA BANJIR, TANAH LONGSOR DAN ANGIN KENCANG DI KABUPATEN BANTUL TAHUN 2019

Ringkasan Umum

Dokumen ini merupakan Keputusan Bupati Bantul Nomor 232 Tahun 2019 yang menetapkan perpanjangan status transisi darurat ke pemulihan untuk penanganan bencana banjir, tanah longsor, dan angin kencang. Peraturan ini dikeluarkan sebagai dasar hukum lanjutan karena masa pemulihan atau rehabilitasi dampak bencana yang terjadi pada 17 Maret 2019 belum dapat diselesaikan sepenuhnya, sehingga diperlukan tambahan waktu untuk menuntaskan seluruh program perbaikan daerah.

Poin-Poin Utama

  • Status bencana di Kabupaten Bantul resmi diperpanjang dari fase darurat menuju fase pemulihan (rehabilitasi).
  • Keputusan ini memberikan legalitas bagi instansi terkait untuk melanjutkan penggunaan sumber daya dan anggaran daerah dalam rangka penanggulangan dampak bencana.
  • Ketentuan ini berlandaskan pada Undang-Undang Penanggulangan Bencana dan peraturan daerah mengenai susunan organisasi penanganan darurat.

Prioritas & Ketentuan Teknis

Pelaksanaan pemulihan bencana diatur dengan urutan dan fokus sebagai berikut:

  1. Perpanjangan status berlaku untuk jangka waktu tertentu, yaitu mulai tanggal 5 Mei 2019 sampai dengan 4 Agustus 2019.
  2. Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Bantul ditunjuk sebagai koordinator utama untuk mengoordinasikan seluruh Perangkat Daerah dalam masa pemulihan.
  3. Prioritas kegiatan mencakup seluruh upaya rehabilitasi fisik dan sosial akibat bencana banjir, tanah longsor, serta angin kencang yang terjadi di wilayah Kabupaten Bantul tahun 2019.

Larangan & Ketentuan Khusus

Dalam masa transisi ini, seluruh Perangkat Daerah dilarang berjalan sendiri-sendiri dan wajib berada di bawah koordinasi BPBD untuk sinkronisasi data dan tindakan. Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, dan salinannya disampaikan kepada pejabat berwenang termasuk Gubernur DIY dan Ketua DPRD Kabupaten Bantul sebagai bentuk pengawasan administratif dan anggaran.

Ditetapkan di Bantul pada tanggal 3 Mei 2019 oleh Bupati Bantul, Suharsono.

.
Memuat PDF...
Gagal memuat PDF.