Peraturan Daerah Tahun 2020 Nomor 9

Tentang PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2020
Nomor Lembaran Daerah (LD) -
Nomor Tambahan Lembaran Daerah (TLD) -
T.E.U Badan/Pengarang Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah
Nomor Peraturan 9
Jenis / Bentuk Peraturan Peraturan Daerah
Singkatan Jenis / Bentuk Peraturan -
Tempat Penetapan Bantul
Tanggal-Bulan-Tahun Penetapan / Pengundangan 10 November 2020
Sumber -
Subjek -
Status Peraturan Berlaku, ditetapkan pada 10 November 2020
Bahasa Indonesia
Lokasi Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Bantul
Bidang Hukum -
Abstrak Unduh Abstrak tidak tersedia
Keyword PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2020

Ringkasan Umum

Dokumen ini merupakan Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 9 Tahun 2020 yang mengatur tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2020. Peraturan ini diterbitkan sebagai respons atas perkembangan kondisi yang tidak sesuai dengan asumsi awal Kebijakan Umum Anggaran, adanya pergeseran antar unit organisasi, program, serta jenis belanja, dan perlunya pemanfaatan sisa lebih perhitungan anggaran sebelumnya. Peraturan ini merupakan perubahan atas aturan lama, yakni Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 16 Tahun 2019.

Poin-Poin Utama

Peraturan ini menetapkan perubahan struktur nilai keuangan daerah di mana total anggaran mengalami penurunan dari semula Rp2,49 triliun menjadi Rp2.314.236.685.262,79. Beberapa poin perubahan mendasar meliputi:

  • Penyesuaian Pendapatan Daerah yang meliputi Pendapatan Asli Daerah (PAD), Dana Perimbangan, dan Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah.
  • Perubahan komposisi Belanja Daerah yang dibagi menjadi Belanja Tidak Langsung dan Belanja Langsung.
  • Pengaturan kembali Pembiayaan Daerah, baik dari sisi penerimaan maupun pengeluaran pembiayaan daerah.
  • Penetapan 13 lampiran teknis sebagai bagian integral dari peraturan untuk rincian per urusan pemerintahan dan organisasi.

Prioritas & Ketentuan Teknis

Pelaksanaan anggaran dalam perubahan ini difokuskan pada alokasi angka-angka teknis sebagai berikut:

  1. Pendapatan Daerah setelah perubahan ditetapkan sebesar Rp2.051.189.048.969,19.
  2. Belanja Daerah ditetapkan sebesar Rp2.277.235.871.000,17.
  3. Defisit Anggaran setelah perubahan adalah sebesar Rp226.046.822.030,98 yang ditutup sepenuhnya melalui pembiayaan netto.
  4. Penerimaan Pembiayaan dialokasikan sebesar Rp263.047.636.293,60, yang mayoritas bersumber dari Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA) tahun sebelumnya.
  5. Pengeluaran Pembiayaan dialokasikan sebesar Rp37.000.814.262,62 untuk penyertaan modal dan pembayaran pokok utang.

Larangan & Ketentuan Khusus

Peraturan ini memuat ketentuan khusus terkait Belanja Keadaan Darurat dan keperluan mendesak. Bupati diberikan wewenang menetapkan pengeluaran tersebut melalui Peraturan Bupati dengan kriteria:

  • Kegiatan yang bukan merupakan aktivitas normal dan tidak dapat diprediksi sebelumnya.
  • Kejadian yang berada di luar kendali pemerintah daerah.
  • Kegiatan yang berdampak signifikan pada upaya pemulihan akibat keadaan darurat.
  • Program pelayanan dasar yang anggarannya belum tersedia namun sangat mendesak demi kepentingan masyarakat umum.
  • Dilarang melakukan pengeluaran tanpa dasar hukum yang sah atau di luar kriteria keperluan mendesak yang telah ditetapkan.

10 November 2020, Budi Wibowo (Pjs. Bupati Bantul)

.
Memuat PDF...
Gagal memuat PDF.