Keputusan Bupati Tahun 2019 Nomor 271

Tentang PEMBERIAN KOMPENSASI KEPADA CARIK DESA NON PEGAWAI NEGERI SIPIL KARENA PURNA TUGAS/BERHENTI DARI JABATAN PADA TAHUN 2019
T.E.U Badan/Pengarang Bagian Administrasi Pemerintahan Desa
Nomor Peraturan 271
Jenis / Bentuk Peraturan Keputusan Bupati
Singkatan Jenis / Bentuk Peraturan -
Tempat Penetapan Bantul
Tanggal-Bulan-Tahun Penetapan / Pengundangan 27 Mei 2019
Sumber -
Subjek -
Status Peraturan Berlaku, ditetapkan pada 27 Mei 2019
Bahasa Indonesia
Lokasi Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Bantul
Bidang Hukum -
Abstrak Unduh Abstrak tidak tersedia
Keyword PEMBERIAN KOMPENSASI KEPADA CARIK DESA NON PEGAWAI NEGERI SIPIL KARENA PURNA TUGAS/BERHENTI DARI JABATAN PADA TAHUN 2019

Ringkasan Umum

Dokumen hukum ini merupakan Keputusan Bupati Bantul Nomor 271 Tahun 2019 yang menetapkan pemberian kompensasi finansial bagi Carik Desa (Sekretaris Desa) yang tidak berstatus sebagai Pegawai Negeri Sipil (PNS). Peraturan ini diterbitkan sebagai langkah implementasi dari Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2007, khususnya bagi perangkat desa yang memasuki masa purna tugas atau berhenti dari jabatannya pada tahun 2019 di wilayah Kabupaten Bantul.

Poin-Poin Utama

  • Pemberian kompensasi ditujukan kepada individu yang menjabat sebagai Carik Desa Non PNS sebagai bentuk penghargaan atas masa pengabdiannya.
  • Penentuan besaran kompensasi didasarkan pada perhitungan masa kerja sesuai dengan norma dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
  • Subjek penerima manfaat dalam keputusan ini adalah Saudara M. Cholil, yang sebelumnya menjabat sebagai Carik Desa Poncosari, Kecamatan Srandakan.

Prioritas & Ketentuan Teknis

  1. Nilai kompensasi yang diberikan ditetapkan secara definitif sebesar Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah).
  2. Sumber pendanaan untuk pembayaran kompensasi ini sepenuhnya dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Bantul Tahun Anggaran 2019.
  3. Keputusan ini dinyatakan mulai berlaku efektif sejak tanggal ditetapkan oleh Bupati.

Larangan & Ketentuan Khusus

  • Dana kompensasi ini hanya diberikan kepada subjek yang memenuhi kriteria purna tugas atau berhenti menjabat secara resmi sesuai masa berlaku anggaran yang ditentukan.
  • Terdapat kewajiban untuk menyampaikan salinan keputusan ini kepada pihak-pihak terkait sebagai bentuk transparansi dan check and balance, termasuk kepada Gubernur DIY, Ketua DPRD Bantul, serta Inspektorat Daerah.
  • Pemberian ini merupakan ketentuan khusus yang mengatur subjek hukum tertentu secara einmalig (sekali berlaku) untuk tahun anggaran berjalan.

Ditetapkan di Bantul pada tanggal 27 Mei 2019 oleh Bupati Bantul, Suharsono.

.
Memuat PDF...
Gagal memuat PDF.