Keputusan Bupati Tahun 2020 Nomor 510

Tentang PEMBENTUKAN KELOMPOK KERJA PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN KABUPATEN BANTUL
T.E.U Badan/Pengarang BAPPEDA
Nomor Peraturan 510
Jenis / Bentuk Peraturan Keputusan Bupati
Singkatan Jenis / Bentuk Peraturan -
Tempat Penetapan Bantul
Tanggal-Bulan-Tahun Penetapan / Pengundangan 29 September 2020
Sumber -
Subjek -
Status Peraturan Berlaku, ditetapkan pada 29 September 2020
Mencabut:

Bahasa Indonesia
Lokasi Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Bantul
Bidang Hukum -
Abstrak Unduh Abstrak tidak tersedia
Keyword PEMBENTUKAN KELOMPOK KERJA PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN KABUPATEN BANTUL

Ringkasan Umum

Keputusan Bupati ini mengatur tentang pembentukan Kelompok Kerja Perumahan dan Kawasan Permukiman (Pokja PKP) di Kabupaten Bantul. Tujuan utama peraturan ini adalah untuk menciptakan koordinasi lintas sektor yang terpadu dan berkesinambungan dalam penanganan perumahan di daerah. Peraturan ini merupakan tindak lanjut dari peraturan tingkat nasional dan berstatus sebagai pengganti yang mencabut peraturan lama, yakni Keputusan Bupati Bantul Nomor 293 Tahun 2020.

Poin-Poin Utama

Dokumen ini menetapkan pembentukan struktur organisasi Pokja PKP yang terdiri dari Tim Pengarah dan Tim Pelaksana. Beberapa poin tugas pokok yang diatur antara lain:

  • Melakukan sinkronisasi dan koordinasi kegiatan perencanaan, pembangunan, pemanfaatan, hingga pengendalian kawasan permukiman.
  • Menyelaraskan kebijakan dan strategi program nasional dengan program Pemerintah Daerah Provinsi maupun Kabupaten.
  • Mendukung proses pengarusutamaan pengembangan perumahan dalam agenda pembangunan daerah.
  • Memfasilitasi pembentukan Forum Perumahan dan Kawasan Permukiman di tingkat kabupaten sebagai wadah peran serta masyarakat.

Prioritas & Ketentuan Teknis

Pelaksanaan tugas Pokja PKP diprioritaskan pada pembagian peran teknis yang terperinci sebagai berikut:

  1. Bidang Kebijakan dan Strategi: Mengoordinasikan penyusunan regulasi dan keterpaduan strategi pengembangan kawasan.
  2. Bidang Teknis: Fokus pada aspek pertanahan, perizinan, desain, serta kelayakan sarana, prasarana, dan utilitas umum.
  3. Bidang Kelembagaan dan Kemitraan: Membangun kerja sama dengan pihak luar dan mengelola basis data informasi perumahan.
  4. Bidang Pemantauan dan Evaluasi: Melakukan pengukuran kinerja berdasarkan parameter standar yang telah ditetapkan.
  5. Sumber Pendanaan: Seluruh biaya operasional dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Bantul serta sumber lain yang sah dan tidak mengikat.

Larangan & Ketentuan Khusus

Terdapat beberapa aturan khusus dan batasan dalam pelaksanaan tugas kelompok kerja ini:

  • Ketentuan Peralihan: Sejak peraturan ini ditetapkan, maka peraturan sebelumnya mengenai pembentukan Pokja PKP tahun 2020 dinyatakan dicabut dan tidak berlaku.
  • Larangan Komitmen Sepihak: Ketua Tim Pelaksana dilarang membuat kesepakatan dengan pihak lain tanpa didahului kesepakatan dalam rapat internal Pokja.
  • Tanggung Jawab: Seluruh jenjang dalam kepengurusan Pokja PKP wajib memberikan pertanggungjawaban tugasnya secara langsung kepada Bupati Bantul.
  • Disiplin Organisasi: Setiap anggota diwajibkan menyelenggarakan tertib administrasi dalam tata kelola organisasi dan menjaga kekompakan seluruh anggota tim.

Ditetapkan di Bantul pada tanggal 29 September 2020 oleh Pjs. BUPATI BANTUL, BUDI WIBOWO.

.
Memuat PDF...
Gagal memuat PDF.