Keputusan Bupati Tahun 2016 Nomor 200

Tentang PEMBENTUKAN TIM PENYUSUN PROGRAM KERJA PENGAWASAN TAHUNAN (PKPT) PADA INSPEKTORAT KABUPATEN BANTUL TAHUN ANGGARAN 2016
T.E.U Badan/Pengarang Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumberdaya Manusia
Nomor Peraturan 200
Jenis / Bentuk Peraturan Keputusan Bupati
Singkatan Jenis / Bentuk Peraturan -
Tempat Penetapan Bantul
Tanggal-Bulan-Tahun Penetapan / Pengundangan 30 Mei 2016
Sumber -
Subjek -
Status Peraturan Berlaku, ditetapkan pada 30 Mei 2016
Bahasa Indonesia
Lokasi Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Bantul
Bidang Hukum -
Abstrak Unduh Abstrak tidak tersedia
Keyword tim penyusun,program kerja pengawasan tahunan,PKPT,inspektorat bantul

Ringkasan Umum

Dokumen ini merupakan Keputusan Bupati Bantul Nomor 200 Tahun 2016 yang menetapkan pembentukan tim khusus untuk menyusun Program Kerja Pengawasan Tahunan (PKPT) pada Inspektorat Kabupaten Bantul. Peraturan ini bertujuan untuk meningkatkan daya guna dan hasil guna pengawasan terhadap penyelenggaraan pemerintahan daerah serta pemerintahan desa, guna memastikan tata kelola yang bersih dan efisien di wilayah Kabupaten Bantul.

Poin-Poin Utama

Keputusan ini secara mendasar mengatur struktur dan tanggung jawab tim yang bertugas merencanakan agenda pengawasan tahunan. Beberapa poin utama dalam peraturan ini meliputi:

  • Pembentukan dua tim kerja utama, yaitu Tim Penyusun Perubahan PKPT Tahun 2016 dan Tim Penyusun PKPT Tahun 2017.
  • Penyusunan personalia tim yang melibatkan pimpinan daerah sebagai pembina dan jajaran pejabat Inspektorat sebagai pelaksana teknis.
  • Fungsi tim sebagai perancang kebijakan pengawasan yang akan menjadi acuan audit internal pemerintah daerah.
  • Penetapan besaran honorarium bagi personel tim yang disesuaikan dengan tanggung jawab masing-masing dalam struktur organisasi.

Prioritas & Ketentuan Teknis

Pemerintah daerah menetapkan langkah-langkah sistematis dalam pelaksanaan pengawasan dengan prioritas sebagai berikut:

  1. Melakukan evaluasi menyeluruh terhadap pelaksanaan PKPT berjalan di tahun 2016 untuk mengidentifikasi kendala lapangan.
  2. Melakukan inventarisasi terhadap seluruh Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) yang akan menjadi objek pemeriksaan pada tahun anggaran berikutnya.
  3. Menentukan arah kebijakan pengawasan tahun 2017 agar selaras dengan target pembangunan daerah.
  4. Menyusun draf keputusan PKPT yang harus mendapatkan pengesahan resmi dari Bupati Bantul setelah melalui verifikasi Inspektur.
  5. Alokasi honorarium tertinggi diberikan kepada Pembina sebesar Rp800.000,00 dan terendah untuk Staf Administrasi sebesar Rp150.000,00 per kegiatan.

Larangan & Ketentuan Khusus

Terdapat beberapa ketentuan khusus dan batasan yang harus diperhatikan dalam pelaksanaan keputusan ini:

  • Seluruh pembiayaan operasional tim dilarang menggunakan sumber dana lain selain dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Bantul Tahun Anggaran 2016.
  • Tim memiliki kewajiban untuk bertanggung jawab secara langsung kepada Bupati atas setiap hasil penyusunan program kerja.
  • Keputusan ini mulai berlaku secara sah sejak tanggal ditetapkan dan menjadi dasar hukum bagi Inspektorat dalam menjalankan fungsi auditing internal.

Ditetapkan di Bantul pada tanggal 30 Mei 2016 oleh Bupati Bantul, SUHARSONO.

.
Memuat PDF...
Gagal memuat PDF.