Keputusan Bupati Tahun 2018 Nomor 520

Tentang PEMBERHENTIAN SAUDARA RUMANTA PASKAH MARTANA, S.Sos, M.M. DARI JABATANNYA SEBAGAI PENJABAT LURAH DESA BANTUL KECAMATAN BANTUL KABUPATEN BANTUL
T.E.U Badan/Pengarang Bagian Administrasi Pemerintahan Desa
Nomor Peraturan 520
Jenis / Bentuk Peraturan Keputusan Bupati
Singkatan Jenis / Bentuk Peraturan -
Tempat Penetapan Bantul
Tanggal-Bulan-Tahun Penetapan / Pengundangan 08 November 2018
Sumber -
Subjek -
Status Peraturan Berlaku, ditetapkan pada 08 November 2018
Bahasa Indonesia
Lokasi Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Bantul
Bidang Hukum -
Abstrak Unduh Abstrak tidak tersedia
Keyword PEMBERHENTIAN SAUDARA RUMANTA PASKAH MARTANA, S.Sos, M.M. DARI JABATANNYA SEBAGAI PENJABAT LURAH DESA BANTUL KECAMATAN BANTUL KABUPATEN BANTUL

Ringkasan Umum

Dokumen ini merupakan Keputusan Bupati Bantul Nomor 520 Tahun 2018 yang mengatur tentang pemberhentian seorang pejabat sementara di tingkat desa. Keputusan ini bersifat penetapan administratif individual (beschikking) yang diterbitkan karena masa jabatan Penjabat Lurah telah berakhir seiring dengan telah dilantiknya Lurah definitif untuk Desa Bantul, Kecamatan Bantul, Kabupaten Bantul.

Poin-Poin Utama

  • Pemberhentian secara resmi Saudara Rumanta Paskah Martana, S.Sos, M.M. dari jabatannya sebagai Penjabat Lurah Desa Bantul.
  • Pemberian apresiasi dan ucapan terima kasih dari Pemerintah Kabupaten Bantul atas jasa-jasa serta pengabdian yang bersangkutan selama masa jabatan tersebut.
  • Keputusan ini merujuk pada landasan hukum utama seperti Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa dan Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 3 Tahun 2015 terkait tata cara pemilihan dan pemberhentian Lurah.

Prioritas & Ketentuan Teknis

Pelaksanaan teknis pemberhentian dan masa berlaku keputusan ini mengikuti urutan sebagai berikut:

  1. Masa jabatan Penjabat Lurah dinyatakan berakhir secara hukum terhitung sejak tanggal pelantikan Lurah Desa Bantul yang definitif.
  2. Keputusan ini mulai berlaku secara sah pada saat tanggal ditetapkan oleh pejabat yang berwenang.
  3. Salinan keputusan didistribusikan kepada 8 pihak terkait untuk koordinasi administratif, termasuk kepada Gubernur DIY, Ketua DPRD Kabupaten Bantul, dan Camat Bantul.

Larangan & Ketentuan Khusus

Terdapat ketentuan administratif khusus yang harus diperhatikan dalam dokumen ini:

  • Pejabat yang diberhentikan tidak lagi memiliki kewenangan untuk menjalankan fungsi pemerintahan desa sejak Lurah definitif dilantik.
  • Segala bentuk pertanggungjawaban tugas selama menjabat harus diselesaikan sesuai dengan mekanisme yang diatur dalam Standard Operating Procedure (SOP) pemerintahan daerah.
  • Status Penjabat Lurah bersifat sementara dan wajib menyerahkan jabatan segera setelah pejabat tetap tersedia.

Ditetapkan di Bantul pada tanggal 8 November 2018 oleh Bupati Bantul, SUHARSONO.

.
Memuat PDF...
Gagal memuat PDF.