| Tentang | PERSETUJUAN HIBAH BARANG MILIK DAERAH BERUPA BANGUNAN/GEDUNG YANG SUDAH TIDAK DIPERGUNAKAN UNTUK KEGIATAN PEMERINTAHAN BERUPA SHOWROOM BATIK DI DESA WIJIREJO KECAMATAN PANDAK DAN AGROWISATA DI DESA ARGOREJO KECAMATAN SEDAYU KEPADA PEMERINTAH DESA SETEMPAT |
| T.E.U Badan/Pengarang | Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah |
| Nomor Peraturan | 273 |
| Jenis / Bentuk Peraturan | Keputusan Bupati |
| Singkatan Jenis / Bentuk Peraturan | - |
| Tempat Penetapan | Bantul |
| Tanggal-Bulan-Tahun Penetapan / Pengundangan | 28 Januari 2021 |
| Sumber | - |
| Subjek | - |
| Status Peraturan | Berlaku, ditetapkan pada 28 Januari 2021 |
| Bahasa | Indonesia |
| Lokasi | Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Bantul |
| Bidang Hukum | - |
| Abstrak | Unduh Abstrak tidak tersedia |
| Keyword | PERSETUJUAN HIBAH BARANG MILIK DAERAH BERUPA BANGUNAN/GEDUNG YANG SUDAH TIDAK DIPERGUNAKAN UNTUK KEGIATAN PEMERINTAHAN BERUPA SHOWROOM BATIK DI DESA WIJIREJO KECAMATAN PANDAK DAN AGROWISATA DI DESA ARGOREJO KECAMATAN SEDAYU KEPADA PEMERINTAH DESA SETEMPAT |
Dokumen ini merupakan Keputusan Bupati Bantul Nomor 273 Tahun 2018 yang menetapkan persetujuan hibah barang milik daerah (BMD) berupa bangunan atau gedung dari Pemerintah Kabupaten Bantul kepada Pemerintah Desa terkait. Peraturan ini bersifat penetapan khusus sebagai implementasi dari kebijakan pengelolaan aset daerah yang sudah tidak dipergunakan lagi untuk menunjang kegiatan operasional pemerintahan kabupaten, dengan tujuan untuk mengoptimalkan pemanfaatan aset di tingkat desa.
Keputusan ini mengatur mengenai pemindahtanganan aset daerah dengan cara hibah kepada dua pemerintah desa agar dapat dikelola secara mandiri. Objek hibah tersebut terdiri dari:
Aset yang dihibahkan memiliki nilai perolehan yang telah ditentukan dan harus melalui prosedur administrasi yang ketat. Rincian nilai aset dan tahapan teknis pelaksanaannya adalah sebagai berikut:
Pemerintah Desa penerima hibah terikat pada ketentuan penggunaan dan kewajiban pelaporan sebagai berikut:
Ditetapkan di Bantul pada tanggal 6 Juni 2018 oleh Bupati Bantul, Suharsono.
.