Peraturan Bupati Tahun 2021 Nomor 1

Tentang PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN BUPATI BANTUL NOMOR 19 TAHUN 2020 TENTANG PEDOMAN BANTUAN KEUANGAN KHUSUS KEPADA KALURAHAN
T.E.U Badan/Pengarang Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
Nomor Peraturan 1
Jenis / Bentuk Peraturan Peraturan Bupati
Singkatan Jenis / Bentuk Peraturan -
Tempat Penetapan Bantul
Tanggal-Bulan-Tahun Penetapan / Pengundangan 04 Januari 2021
Sumber -
Subjek -
Status Peraturan Dicabut
Dicabut oleh :
Merubah:

Bahasa Indonesia
Lokasi Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Bantul
Bidang Hukum -
Abstrak Unduh Abstrak tidak tersedia
Keyword PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN BUPATI BANTUL NOMOR 19 TAHUN 2020 TENTANG PEDOMAN BANTUAN KEUANGAN KHUSUS KEPADA KALURAHAN

Ringkasan Umum

Peraturan Bupati Bantul Nomor 1 Tahun 2021 merupakan perubahan kedua atas Peraturan Bupati Nomor 19 Tahun 2020 mengenai pedoman Bantuan Keuangan Khusus (BKK) kepada Kalurahan. Peraturan ini diterbitkan sebagai langkah adaptif pemerintah daerah dalam menghadapi dampak berkelanjutan dari bencana nonalam Corona Virus Disease 2019 (Covid-19). Tujuan utamanya adalah untuk menyesuaikan skema pembiayaan kegiatan desa agar dapat lebih efektif meringankan beban ekonomi masyarakat selama masa pandemi.

Poin-Poin Utama

Dokumen ini mengatur perubahan mendasar pada tata cara penggunaan anggaran BKK di tingkat desa, yaitu:

  • Memberikan wewenang kepada Pemerintah Kalurahan untuk mengubah rencana penggunaan anggaran BKK yang belum sempat dilaksanakan.
  • Perubahan rencana penggunaan dana difokuskan pada penguatan sektor ekonomi masyarakat melalui upah kerja.
  • Mekanisme perubahan dilakukan melalui revisi penjabaran APB Kalurahan yang cukup ditetapkan dengan Peraturan Lurah, sehingga proses birokrasi menjadi lebih cepat di masa darurat.

Prioritas & Ketentuan Teknis

Pemerintah menetapkan prioritas penggunaan dana untuk kegiatan yang bersifat padat karya dengan ketentuan teknis sebagai berikut:

  1. Alokasi dana wajib diarahkan untuk belanja upah tenaga kerja guna membantu penghasilan warga terdampak.
  2. Besaran belanja upah ditetapkan paling banyak 30% (tiga puluh persen) dari total anggaran kegiatan BKK tersebut.
  3. Jenis pekerjaan yang diprioritaskan adalah kegiatan fisik yang dilakukan secara gotong royong, antara lain:
    • Pembangunan jalan rabat beton atau cor blok.
    • Pembangunan bangket dan saluran drainase.
    • Pembangunan atau perbaikan bangunan gedung serta infrastruktur sejenisnya.

Larangan & Ketentuan Khusus

Terdapat ketentuan khusus yang harus diperhatikan oleh perangkat desa, yaitu perubahan anggaran ini hanya diperbolehkan bagi Kalurahan yang belum melaksanakan kegiatan fisik yang dibiayai BKK tersebut. Selain itu, seluruh perubahan penjabaran anggaran yang telah dilakukan melalui Peraturan Lurah wajib dicantumkan kembali dalam Peraturan Kalurahan mengenai Perubahan APB Kalurahan secara resmi saat penetapan dilakukan. Hal ini bertujuan untuk menjaga akuntabilitas dan transparansi pengelolaan keuangan desa. Peraturan ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan pada awal tahun anggaran 2021.

Ditetapkan di Bantul pada tanggal 4 Januari 2021 oleh Bupati Bantul, SUHARSONO.

.
Memuat PDF...
Gagal memuat PDF.