| Tentang | PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN BUPATI BANTUL NOMOR 19 TAHUN 2020 TENTANG PEDOMAN BANTUAN KEUANGAN KHUSUS KEPADA KALURAHAN |
| T.E.U Badan/Pengarang | Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa |
| Nomor Peraturan | 1 |
| Jenis / Bentuk Peraturan | Peraturan Bupati |
| Singkatan Jenis / Bentuk Peraturan | - |
| Tempat Penetapan | Bantul |
| Tanggal-Bulan-Tahun Penetapan / Pengundangan | 04 Januari 2021 |
| Sumber | - |
| Subjek | - |
| Status Peraturan |
Dicabut
Dicabut oleh : Merubah: |
| Bahasa | Indonesia |
| Lokasi | Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Bantul |
| Bidang Hukum | - |
| Abstrak | Unduh Abstrak tidak tersedia |
| Keyword | PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN BUPATI BANTUL NOMOR 19 TAHUN 2020 TENTANG PEDOMAN BANTUAN KEUANGAN KHUSUS KEPADA KALURAHAN |
Peraturan Bupati Bantul Nomor 1 Tahun 2021 merupakan perubahan kedua atas Peraturan Bupati Nomor 19 Tahun 2020 mengenai pedoman Bantuan Keuangan Khusus (BKK) kepada Kalurahan. Peraturan ini diterbitkan sebagai langkah adaptif pemerintah daerah dalam menghadapi dampak berkelanjutan dari bencana nonalam Corona Virus Disease 2019 (Covid-19). Tujuan utamanya adalah untuk menyesuaikan skema pembiayaan kegiatan desa agar dapat lebih efektif meringankan beban ekonomi masyarakat selama masa pandemi.
Dokumen ini mengatur perubahan mendasar pada tata cara penggunaan anggaran BKK di tingkat desa, yaitu:
Pemerintah menetapkan prioritas penggunaan dana untuk kegiatan yang bersifat padat karya dengan ketentuan teknis sebagai berikut:
Terdapat ketentuan khusus yang harus diperhatikan oleh perangkat desa, yaitu perubahan anggaran ini hanya diperbolehkan bagi Kalurahan yang belum melaksanakan kegiatan fisik yang dibiayai BKK tersebut. Selain itu, seluruh perubahan penjabaran anggaran yang telah dilakukan melalui Peraturan Lurah wajib dicantumkan kembali dalam Peraturan Kalurahan mengenai Perubahan APB Kalurahan secara resmi saat penetapan dilakukan. Hal ini bertujuan untuk menjaga akuntabilitas dan transparansi pengelolaan keuangan desa. Peraturan ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan pada awal tahun anggaran 2021.
Ditetapkan di Bantul pada tanggal 4 Januari 2021 oleh Bupati Bantul, SUHARSONO.
.