Keputusan Bupati Tahun 2021 Nomor 15

Tentang PEMBENTUKAN TIM PENYUSUN PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2020 DAN TIM PENYUSUN PENJABARAN PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2020
T.E.U Badan/Pengarang Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah
Nomor Peraturan 15
Jenis / Bentuk Peraturan Keputusan Bupati
Singkatan Jenis / Bentuk Peraturan -
Tempat Penetapan Bantul
Tanggal-Bulan-Tahun Penetapan / Pengundangan 04 Januari 2021
Sumber -
Subjek -
Status Peraturan Berlaku, ditetapkan pada 04 Januari 2021
Bahasa Indonesia
Lokasi Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Bantul
Bidang Hukum -
Abstrak Unduh Abstrak tidak tersedia
Keyword PEMBENTUKAN TIM PENYUSUN PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2020 DAN TIM PENYUSUN PENJABARAN PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2020

Ringkasan Umum

Keputusan Bupati Bantul Nomor 15 Tahun 2021 merupakan peraturan yang menetapkan Pembentukan Tim Penyusun Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2020. Tujuan utama dari peraturan ini adalah untuk menyusun Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Bantul secara sistematis sebagai bentuk akuntabilitas publik atas penggunaan dana daerah selama satu tahun anggaran sebelumnya.

Poin-Poin Utama

Dokumen ini mengatur pembagian peran dan tanggung jawab dalam penyusunan laporan keuangan daerah. Poin-poin fundamental yang diatur meliputi:

  • Pembentukan Tim Penyusun Pertanggungjawaban dan Tim Penyusun Penjabaran Pertanggungjawaban untuk tahun anggaran 2020.
  • Pelaksanaan kegiatan teknis yang mencakup asistensi, inventarisasi data, pengolahan data keuangan, hingga pengendalian internal.
  • Penyusunan laporan dalam dua format utama, yaitu Laporan Pertanggungjawaban dan Laporan Penjabaran Pertanggungjawaban.

Prioritas & Ketentuan Teknis

Tim kerja ini memiliki urutan prioritas kerja dan pembagian tugas yang terstruktur sebagai berikut:

  1. Pembina dan Pengarah memprioritaskan koordinasi kebijakan, penyampaian laporan kepada Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) untuk diaudit, serta penyerahan hasil audit ke DPRD.
  2. Ketua, Sekretaris, dan Anggota fokus pada persiapan data, koordinasi dengan Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD), serta pelayanan permintaan data dari auditor eksternal.
  3. Besaran honorarium bulanan bagi personil tim ditetapkan sebagai berikut:
  4. Pembina (Bupati): Rp3.500.000,00.
  5. Pengarah (Wakil Bupati): Rp3.000.000,00.
  6. Ketua (Sekretaris Daerah): Rp2.500.000,00.
  7. Anggota: Rp1.300.000,00.

Seluruh biaya yang timbul akibat keputusan ini dibebankan pada APBD Kabupaten Bantul Tahun Anggaran 2021.

Larangan & Ketentuan Khusus

Terdapat beberapa ketentuan khusus terkait prosedur dan legalitas laporan yang harus diperhatikan:

  • Laporan Pertanggungjawaban tidak dapat langsung disahkan sebelum melalui proses audit oleh Badan Pemeriksa Keuangan.
  • Laporan keuangan yang telah diaudit wajib disampaikan kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) untuk dibahas dan disahkan menjadi Peraturan Daerah.
  • Keputusan ini bersifat final dan mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, yakni pada awal tahun 2021 untuk menyelesaikan administrasi tahun sebelumnya.

Ditetapkan di Bantul pada tanggal 4 Januari 2021 oleh Bupati Bantul, Suharsono.

.
Memuat PDF...
Gagal memuat PDF.